JAKARTA, Kalibrasinews.com — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menegaskan pentingnya menjaga prinsip demokrasi konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia mengingatkan kepada semua pihak agar tidak memberi ruang bagi tindakan inkonstitusional yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
“Jangan kasih izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional, sebab itu nanti berbahaya. Dan jenis dari tindakan inkonstitusional itu banyak,” ujar Fahri Hamzah usai usai menemui Presiden RI, Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/4).
Press Release Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang diterima redaksi menyebutkan pernyataan Fahri Hamzah itu merespons komentar provokatif mengenai ajakan menggulingkan Prabowo oleh pengamat sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani dalam sebuah acara halalbihalal.
Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran pemerintah terhadap potensi berkembangnya narasi yang dinilai dapat memicu instabilitas politik, terutama ketika disampaikan di ruang publik.
Dalam situasi tertentu, wacana yang mengarah pada delegitimasi kekuasaan berisiko menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat jika tidak disikapi secara hati-hati dan proporsional.
Dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan memang menjadi hal yang wajar dan dijamin oleh konstitusi. Namun, batas antara kritik yang konstruktif dan ajakan yang berpotensi melanggar aturan menjadi perhatian penting, terutama ketika menyangkut stabilitas pemerintahan yang sah. Oleh karena itu, diskursus publik diharapkan tetap berada dalam koridor hukum dan etika demokrasi.
Menurutnya, situasi global yang tidak menentu saat ini menuntut semua pihak untuk memiliki kesepahaman dan kesepakatan di dalam negeri. Bersama-sama dalam bingkai aturan, bukan sebaliknya melakukan hal-hal yang bersifat inkonstitusional.
Ketidakpastian global, mulai dari konflik geopolitik hingga tekanan ekonomi internasional, membuat stabilitas domestik menjadi faktor krusial bagi keberlangsungan pembangunan nasional.
Dalam kondisi seperti ini, soliditas internal dinilai sebagai fondasi utama agar Indonesia tetap mampu menghadapi berbagai tantangan eksternal tanpa terganggu oleh dinamika internal yang berlebihan.
“Kalau semua orang boleh mengizinkan terjadinya tindakan inkonstitusional, ya negara kita lagi kayak begini, dunia lagi kacau, kita lagi memerlukan kesepahaman dan kesepakatan. Harusnya kita bicara dalam wadah konstitusional,” lanjutnya.
Fahri Hamzah yang juga komponen aktivis 1998 ini menekankan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tanggung jawab tidak hanya berada pada Presiden, melainkan juga pada seluruh cabang kekuasaan negara.
Sebagai bagian dari generasi reformasi, pernyataan Fahri Hamzah juga mencerminkan perspektif historis mengenai pentingnya menjaga demokrasi yang telah diperjuangkan sejak 1998.
Reformasi membuka ruang kebebasan yang luas, namun di sisi lain juga menuntut kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi agar tidak keluar dari prinsip-prinsip konstitusi yang menjadi fondasi negara.
“Dan dalam sistem konstitusi kita, Presiden itu bukan satu-satunya. Ada cabang-cabang kekuasaan yang lain yang juga bisa ditagih sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif negara kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa demokrasi yang telah dibangun dengan perjuangan panjang tidak boleh dirusak oleh tindakan yang justru mengarah pada kekacauan.
“Saya kira kawan-kawan itu sepakat, apalagi kalau yang aktivis, setengah mati loh kita membangun demokrasi kita. Kalau kita mengizinkan kekacauan kembali kan nanti repot,” tegasnya.
Fahri Hamzah juga mengajak semua pihak untuk introspeksi dan menjaga persatuan di tengah dinamika global yang menuntut kekompakan nasional.
Ajakan tersebut menjadi relevan mengingat polarisasi opini di ruang publik kerap meningkat seiring dengan berkembangnya media sosial.
Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan pandangan dapat berkembang menjadi konflik horizontal yang justru merugikan masyarakat luas. Karena itu, narasi persatuan dan kehati-hatian dalam berpendapat menjadi semakin penting.
Terkait kebijakan pemerintah, termasuk langkah efisiensi yang disampaikan Prabowo, Fahri Hamzah menilai seluruhnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat.
“Apalagi kalau kita bicara Pak Prabowo, tentu tidak ada niatnya yang tidak baik. Semua ini kan untuk masyarakat. Tapi kalau beliau bilang ada penghematan dan sebagainya, yaitu kita adjust lah, kan memang faktanya juga ada banyak kebocoran dan keborosan di mana-mana,” kata dia.
Dengan berbagai dinamika yang terjadi, pemerintah berharap seluruh elemen masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas nasional melalui sikap yang bijak dan bertanggung jawab.
Keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan kepatuhan terhadap konstitusi dinilai menjadi kunci agar demokrasi Indonesia tetap berjalan sehat dan tidak keluar dari jalur yang telah disepakati bersama.
(/rel)