SERANG, KalibrasiNews.com – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar hadir mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 digelar di Kota Serang, Provinsi Banten, Senin (9/2/2026).
Puncak peringatan HPN 2026 di Banten menjadi simbol penting konsistensi negara dalam menempatkan pers sebagai pilar demokrasi.
Kehadiran perwakilan pemerintah pusat pada penutupan HPN 2026 ini mempertegas bahwa peran media tidak dipandang sekadar sebagai penyampai informasi, melainkan bagian integral dari proses pembangunan sosial, politik, dan ekonomi bangsa.
Momentum ini juga menjadi ruang dialog antara negara dan pers dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.
Siaran Pers Humas PWI Pusat menyebutkan dalam sambutannya, Muhaimin menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi, memperkuat pemberdayaan masyarakat.
Dalam konteks perubahan lanskap media akibat digitalisasi, pers nasional dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan informasi.
Peringatan HPN 2026 menjadi pengingat bahwa profesionalisme jurnalistik harus tetap berpijak pada verifikasi, keberimbangan, dan kepentingan publik.
Tanpa prinsip tersebut, arus informasi yang deras justru berpotensi memicu fragmentasi sosial dan melemahkan kepercayaan masyarakat.
“Serta mendukung agenda pembangunan nasional di tengah tantangan disrupsi digital,” jelas Muhaimin.
Muhaimin menyampaikan bahwa pemerintah memandang pers sebagai mitra penting dalam menjaga arus informasi yang sehat, akurat, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, informasi yang jernih menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik sekaligus menjaga kohesi sosial bangsa.
“Pers yang sehat adalah fondasi penting bagi demokrasi dan pembangunan. Pemerintah memandang pers sebagai mitra strategis dalam memberdayakan masyarakat dan menjaga keutuhan bangsa,” ujar Muhaimin.
Kohesi sosial yang disinggung dalam peringatan HPN 2026 dipandang sebagai prasyarat penting bagi stabilitas nasional.
Pers memiliki kontribusi strategis dalam merawat ruang publik yang sehat dengan menyajikan informasi yang mendorong dialog, saling pengertian, dan toleransi.
Dengan pendekatan tersebut, media tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kekuasaan, tetapi juga sebagai perekat sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Muhaimin Iskandar juga menyoroti pentingnya pers dalam membangun kesadaran publik terhadap berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Melalui pemberitaan yang edukatif dan kontekstual, pers diharapkan mampu menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Peran ini menjadi semakin relevan dalam memperkuat kohesi sosial bangsa, terutama di tengah dinamika sosial yang dipengaruhi oleh polarisasi informasi.
Ia juga menegaskan keterbukaan pemerintah terhadap kritik konstruktif yang disampaikan insan pers. Kritik yang berangkat dari fakta dan etika jurnalistik dinilai sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kebijakan publik.
Keterbukaan terhadap kritik pers mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan etika jurnalistik menjadi bagian dari mekanisme checks and balances dalam demokrasi.
Dalam semangat HPN 2026, relasi antara pemerintah dan pers diharapkan terus terbangun secara sehat, setara, dan saling menghormati peran masing-masing.
“Kritik yang disampaikan secara objektif dan bertanggung jawab justru menjadi pengingat agar kebijakan tetap berada di jalur kepentingan rakyat,” katanya.
Puncak peringatan HPN 2026 turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Desa Yandri Susanto, serta Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, serta Wakil Menteri Komunikasi Malaysia Teo Nie Ching yang hadir bersama rombongan wartawan Malaysia.
Serta para kepala daerah, ribuan insan pers, yang terdiri dari Pengurus PWI Pusat, dan daerah.
Kehadiran sejumlah menteri, pimpinan lembaga negara, serta perwakilan media dari luar negeri menunjukkan bahwa peringatan HPN 2026 memiliki dimensi strategis, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga regional.
Forum ini menjadi ajang pertukaran gagasan mengenai masa depan pers di kawasan, termasuk tantangan global seperti disrupsi digital, kecerdasan buatan, dan keberlanjutan industri media. Hal tersebut memperkaya perspektif insan pers Indonesia dalam menghadapi kompetisi global.
Rangkaian Puncak HPN 2026 di Banten diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, melainkan melahirkan komitmen berkelanjutan untuk memperkuat kualitas pers nasional.
Melalui sinergi antara insan pers, pemerintah, dan masyarakat, pers Indonesia diharapkan mampu terus menjalankan perannya sebagai pilar demokrasi, penjaga kohesi sosial, serta pengawal kepentingan publik dalam jangka panjang.
(rel)