JAKARTA, Kalibrasinews.com – Pemerintah terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga beras, termasuk melalui distribusi Beras SPHP, di tengah dinamika pasokan dan permintaan yang terjadi di masyarakat.
Siaran pers (press release) Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) menyebutkan satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijalankan oleh Perum BULOG.
Program ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam memastikan ketersediaan Beras SPHP tetap terjaga di pasar.
Melalui intervensi yang terukur, pemerintah berupaya mengantisipasi potensi gejolak harga yang dapat berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Hingga akhir April 2026, realisasi penyaluran beras SPHP tercatat telah melampaui 380 ribu ton.
Capaian tersebut menunjukkan efektivitas penyaluran Beras SPHP dalam merespons kebutuhan pasar secara cepat.
Distribusi yang dilakukan secara bertahap memungkinkan pemerintah menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan, sehingga fluktuasi harga dapat ditekan.
Rinciannya, sebanyak 221 ribu ton disalurkan pada periode Januari–Februari, sementara 167,3 ribu ton merupakan penyaluran lanjutan sejak Maret hingga April.
Dengan demikian, total beras yang telah disalurkan sejak awal tahun mencapai 388,3 ribu ton.
Jumlah tersebut mencerminkan konsistensi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program Beras SPHP sebagai bagian dari kebijakan stabilisasi pangan nasional.
Dengan distribusi yang merata, diharapkan masyarakat di berbagai wilayah dapat merasakan manfaat langsung dari program ini.
Capaian ini mencerminkan konsistensi BULOG dalam menjaga kesinambungan distribusi beras kepada masyarakat, tanpa adanya gangguan meskipun terjadi transisi program di awal tahun.
Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani saat mengunjungi salah satu toko sembako.
Sepanjang 2026, BULOG sendiri mendapat penugasan untuk menyalurkan total 828 ribu ton beras SPHP.
Penugasan tersebut mengacu pada Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 204/TS.03.03/K/2/2026 tanggal 11 Februari 2026 terkait Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Program ini menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mengendalikan harga beras di pasar.
Selain menjaga harga tetap stabil, keberadaan Beras SPHP juga berperan dalam memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan beras dengan harga yang lebih terjangkau.
Hal ini menjadi penting di tengah tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.
Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa penyaluran beras SPHP dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun.
Penyaluran yang berkesinambungan ini memastikan pasokan Beras SPHP tidak mengalami kekosongan di pasar.
Dengan demikian, stabilitas harga dapat dipertahankan dalam jangka panjang, sekaligus mencegah praktik spekulasi yang berpotensi merugikan konsumen.
“Penyaluran beras SPHP ini dilakukan sepanjang tahun sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau,” ujar Rizal, ditulis Kamis (30/4/2026).
Untuk menjangkau masyarakat secara luas, penyaluran beras dilakukan melalui berbagai jalur.
Diversifikasi jalur distribusi menjadi strategi penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap Beras SPHP.
Dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pedagang tradisional hingga jaringan ritel modern, distribusi dapat menjangkau lebih banyak wilayah secara efektif.
Di antaranya melalui pedagang pengecer di pasar rakyat, BUMN, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, outlet binaan pemerintah daerah, hingga koperasi instansi pemerintah.
Distribusi juga didukung oleh TNI dan Polri, termasuk melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Kegiatan ini turut memperkuat penetrasi Beras SPHP di tingkat masyarakat, khususnya di daerah yang mengalami tekanan harga.
Melalui sinergi lintas sektor, pemerintah dapat memastikan distribusi berjalan optimal dan tepat sasaran.
Selain itu, jaringan distribusi diperkuat melalui Rumah Pangan Kita (RPK) yang kini telah mencapai sekitar 80 ribu titik di seluruh Indonesia.
Perluasan jaringan distribusi ini menjadi fondasi penting dalam menjaga ketersediaan Beras SPHP di berbagai daerah.
Dengan cakupan yang luas, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh beras dengan harga sesuai ketentuan pemerintah tanpa harus mengalami kesulitan akses.
Jaringan ini juga diperluas ke ritel modern dan swalayan, sebagai upaya memastikan akses masyarakat terhadap beras SPHP semakin mudah dan merata.
Dalam penyalurannya, beras SPHP dikemas dalam ukuran 5 kilogram dengan kualitas beras medium.
Harga jualnya mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp12.500 per kg untuk Zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi.
Sementara Zona 2 mencakup Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, serta Kalimantan dengan harga Rp13.100 per kg. Adapun Zona 3, yaitu Maluku dan Papua, ditetapkan sebesar Rp13.500 per kg.
Dengan dukungan stok yang memadai, jaringan distribusi yang luas, serta sinergi lintas sektor, BULOG memastikan program SPHP terus berjalan optimal sepanjang Tahun 2026.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, sekaligus menjamin akses pangan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Secara keseluruhan, program penyaluran Beras SPHP menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Dengan dukungan stok yang cukup, distribusi yang merata, serta pengawasan yang ketat, pemerintah optimistis harga beras dapat tetap terkendali sekaligus memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi secara berkelanjutan.
(/rel)