JAKARTA, Kalibrasinews.com — Pemerintah terus mempercepat dan memperkuat pengentasan penyakit Tuberkulosis (TBC).
Berbagai program strategis telah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan menginisiasi pengobatan bagi pasien TBC.
Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari menyebut hingga 3 Mei 2026, penemuan kasus TBC tercatat lebih dari 241.000 dengan inisiasi pengobatan mencapai 84 persen dari target nasional 95 persen.
Keberhasilan pengobatan mencapai 80 persen dari target 90 persen.
“Penemuan kasus (TBC) lebih dari 241.000 kasus. Inisiasi pengobatan 84% dari target 95 persen. Dan keberhasilan pengobatan 80 persen dari target 90 persen,” kata Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menekan angka kasus TBC, mengingat Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia.
Pemerintah menilai penguatan edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam menekan penyebaran penyakit menular pada saluran pernapasan tersebut.
Sosialisasi mengenai pentingnya pemeriksaan dini, kepatuhan menjalani pengobatan, hingga menjaga kualitas lingkungan tempat tinggal terus digencarkan di berbagai daerah.
Langkah ini dinilai penting karena masih banyak masyarakat yang terlambat memeriksakan diri akibat kurangnya pemahaman terhadap gejala awal penyakit.
Dengan edukasi yang semakin masif, pemerintah berharap angka penularan dapat ditekan secara bertahap sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat.
Qodari menjelaskan salah satu bentuk penguatan skrining penyakit TBC yaitu dengan mengintegrasikannya lewat program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sejak awal 2025.
Kemudian, pemerintah juga menyediakan alat Near Point of Care (nPOC) dan X-Ray di puskesmas-puskesmas sebagai wujud penguatan kapasitas.
Penguatan fasilitas kesehatan dilakukan agar proses pemeriksaan dapat berjalan lebih cepat dan akurat, terutama di wilayah dengan tingkat kasus tinggi.
Kehadiran alat pemeriksaan modern di puskesmas dinilai mampu mempercepat deteksi pasien sehingga penanganan bisa dilakukan sedini mungkin.
Selain itu, tenaga kesehatan di berbagai daerah juga terus mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan diagnosis dan pendampingan pasien selama masa pengobatan.
Pemerintah ingin memastikan layanan kesehatan primer memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menangani penyakit menular yang masih menjadi perhatian nasional tersebut.
Untuk mempercepat peningkatan capaian program TBC di tahun 2026, pemerintah melaksanakan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC di wilayah dengan beban kasus tinggi.
Program ini bertujuan untuk memutus rantai penularan sekaligus menciptakan lingkungan hunian yang sehat guna mempercepat proses penyembuhan pasien.
Perbaikan rumah warga dinilai menjadi langkah strategis karena kondisi hunian yang lembap, minim pencahayaan, dan sirkulasi udara yang buruk berpotensi mempercepat penyebaran penyakit.
Oleh sebab itu, pemerintah tidak hanya fokus pada pengobatan pasien, tetapi juga memperhatikan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses pemulihan.
Program renovasi rumah tersebut mencakup perbaikan ventilasi, pencahayaan alami, sanitasi, hingga kualitas ruang tinggal agar lebih sehat dan layak dihuni.
Dengan lingkungan yang lebih baik, risiko penularan di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar diharapkan dapat ditekan secara signifikan.
“Pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC di wilayah prioritas beban kasus tinggi. Dan ini meningkat dari 300 rumah per tahun pada 2020 sampai 2023,” ujar Qodari.
“Sebanyak 5.453 rumah telah diusulkan (untuk perbaikan) melalui aplikasi SIBARU. Rumah layak huni adalah garis pertahanan pertama melawan penularan TBC,” tambahnya.
Upaya pencegahan dan penanganan TBC turut diperkuat melalui pemberdayaan 6.484 desa dan kelurahan siaga TBC yang tersebar di 23 provinsi.
Keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program nasional ini.
Desa dan kelurahan siaga didorong aktif melakukan pendataan warga yang berisiko, memberikan edukasi kesehatan, hingga membantu proses pendampingan pasien selama menjalani pengobatan rutin.
Kolaborasi antara tenaga kesehatan, aparat wilayah, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif sehingga kasus baru dapat segera terdeteksi.
Pemerintah optimistis pendekatan berbasis komunitas akan memperkuat upaya pengendalian penyakit menular tersebut dalam jangka panjang.
Melalui berbagai langkah penguatan layanan kesehatan, peningkatan kualitas hunian, hingga pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, pemerintah berharap angka kasus penyakit menular pada sistem pernapasan itu dapat terus ditekan dalam beberapa tahun ke depan.
Upaya yang dilakukan secara menyeluruh dinilai menjadi kunci untuk mempercepat target eliminasi nasional sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jangkauan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di berbagai daerah Indonesia.
(/rel)