JAKARTA, Kalibrasinews.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan telah menerima arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk menindak izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah, khususnya yang berada di kawasan hutan.
Press release Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) menyebutkan arahan itu diterimanya usai menyerahkan hasil evaluasi terkait IUP bermasalah kepada Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (16/4/2026).
“Saya sudah melaporkan dan InsyaAllah hasilnya juga baik dan sudah saya mendapatkan arahan teknis untuk segera melakukan eksekusi lebih lanjut,” ujar Bahlil.
Menurutnya, hasil evaluasi tersebut diserahkan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan, yakni satu pekan, sebagaimana arahan Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih pada 8 April 2026 lalu.
Proses evaluasi yang dilakukan pemerintah mencakup berbagai aspek, mulai dari legalitas perizinan, lokasi operasional, hingga kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan lingkungan hidup.
Evaluasi ini juga melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan data yang digunakan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah menegaskan bahwa langkah penertiban ini bukan semata-mata untuk mencabut izin, tetapi juga sebagai bagian dari upaya penataan sektor pertambangan secara menyeluruh.
Dengan tata kelola yang lebih baik, diharapkan sektor ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional sekaligus tetap menjaga keseimbangan lingkungan.
Penataan ini juga mencakup upaya peningkatan kualitas pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di lapangan.
Pemerintah berupaya memperkuat sistem monitoring berbasis teknologi untuk memastikan setiap kegiatan dapat terpantau secara real time.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, potensi pelanggaran dapat dideteksi lebih dini sehingga dapat segera ditindak sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar, baik terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat sekitar.
Ia melanjutkan bahwa penindakan terhadap IUP bermasalah menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat aktivitas tersebut berada di kawasan yang seharusnya dilindungi, seperti hutan lindung, hutan konservasi, hingga cagar alam.
Dalam konteks ini, pemerintah menilai keberadaan izin usaha pertambangan di kawasan hutan tidak hanya berpotensi melanggar regulasi, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan.
Aktivitas pertambangan yang tidak terkendali dapat menyebabkan deforestasi, kerusakan ekosistem, serta mengancam keberlanjutan sumber daya alam yang seharusnya dijaga untuk generasi mendatang.
Selain aspek lingkungan, keberadaan IUP bermasalah juga berpotensi merugikan negara dari sisi penerimaan.
Praktik pertambangan yang tidak sesuai aturan kerap kali tidak memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan negara, baik dari sisi pajak maupun royalti, sehingga diperlukan langkah tegas untuk memastikan pengelolaan sumber daya berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Dan ada juga beberapa IUP lain dalam kawasan hutan,” imbuh dia.
Sebelumnya, dalam rapat kerja pekan lalu, Prabowo mengatakan telah menerima laporan terkait ratusan IUP bermasalah di hutan lindung yang perlu ditertibkan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki waktu untuk bersikap lunak terhadap izin tambang tersebut, termasuk yang melibatkan pihak-pihak dekat atau kelompok tertentu.
Sikap tegas tersebut juga menjadi sinyal bahwa pemerintah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil.
Penegakan aturan dilakukan tanpa pandang bulu, sehingga seluruh pelaku usaha di sektor pertambangan memiliki kewajiban yang sama dalam mematuhi regulasi yang berlaku.
Langkah ini sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
Dengan adanya transparansi dan konsistensi dalam penegakan hukum, masyarakat dapat melihat bahwa pemerintah benar-benar hadir dalam menjaga kepentingan nasional.
Sebab menurutnya, pencabutan izin ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam kembali berpihak kepada negara dan rakyat.
Di sisi lain, pemerintah juga membuka ruang bagi perusahaan yang memiliki izin namun belum optimal dalam pengelolaannya untuk melakukan perbaikan.
Pendekatan ini dilakukan agar sektor pertambangan tetap produktif, namun tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip keberlanjutan.
“Segera evaluasi. Kalau enggak jelas, cabut semua itu. Kita sudah enggak ada waktu untuk terlalu kasihan. Enggak ada kasihan sekarang. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” tegas Prabowo.
Dengan langkah penertiban yang terarah dan berbasis evaluasi menyeluruh, pemerintah berharap sektor pertambangan Indonesia dapat berkembang secara lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Penegakan aturan yang konsisten tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan kesejahteraan masyarakat luas.
(/rel)