JAKARTA, KalibrasiNews.com – Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) maupun LPG subsidi di tengah fluktuasi harga minyak dunia.
Dalam siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) yang diterima redaksi, disebutkan bahwa kepastian tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Dengan demikian, Bahlil menegaskan bahwa harga BBM subsidi tetap mengacu pada kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini, dengan harga Pertalite sebesar Rp10.000 per liter dan Biosolar sebesar Rp6.800 per liter.
“Kami dapat memastikan bahwa untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan seperti sekarang. Jadi tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi, termasuk dalamnya adalah LPG subsidi,” ujar Bahlil.
Pada kesempatan yang sama, ia juga menjelaskan bahwa stok minyak mentah dan BBM Indonesia tetap berada di atas standar minimum nasional di tengah gejolak global.
Menurut Bahlil, pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak mentah dunia beserta dinamika pasokan energi global sebagai bagian dari langkah antisipasi menjaga ketahanan energi nasional.
Pemantauan tersebut dilakukan secara berkala agar kebijakan yang diambil tetap mampu menjaga stabilitas pasokan energi bagi masyarakat sekaligus meminimalkan dampak gejolak ekonomi internasional terhadap sektor energi dalam negeri.
Selain memastikan ketersediaan stok, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menjaga kelancaran distribusi BBM dan LPG subsidi di seluruh wilayah Indonesia.
Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari.
Dengan strategi tersebut, pemerintah optimistis pasokan energi nasional tetap aman dan terkendali.
Pemerintah Akan Resmikan Listrik Desa dan Mulai Program PLTS 100 GW
Selain menyinggung harga BBM subsidi, Bahlil juga mengatakan bahwa pemerintah akan meresmikan program listrik desa di lebih dari 1.400 titik sebagai realisasi akhir Program Listrik Desa Tahun 2025.
Program penguatan sektor energi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pemerataan akses energi hingga ke wilayah terpencil, terluar, dan daerah yang selama ini masih memiliki keterbatasan infrastruktur kelistrikan.
Melalui pembangunan jaringan listrik dan pengembangan energi baru terbarukan, pemerintah ingin mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketersediaan energi yang memadai dinilai memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas pendidikan, layanan kesehatan, sektor usaha mikro dan kecil, hingga investasi di berbagai wilayah.
Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur energi tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas pasokan listrik, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional.
Pemerintah berharap sinergi antara kebijakan subsidi energi, penguatan ketahanan pasokan, serta percepatan proyek-proyek strategis mampu menciptakan sistem energi yang semakin andal, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa mendatang.
Proyek tersebut rencananya akan diresmikan oleh Prabowo sebelum 14 Agustus.
Di samping itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan dimulainya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).
Tahap pertama proyek tersebut telah mendapat persetujuan dan akan segera ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking).
“Jadi, ini langsung sudah jalan menyangkut dengan PLTS dan tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan, nanti Bapak Presiden sendiri yang insyaallah rencananya akan meresmikan,” pungkasnya.
Pembangunan infrastruktur energi yang terus didorong pemerintah diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan energi yang andal.
Selain menjaga keterjangkauan harga energi melalui kebijakan subsidi, pemerintah juga berupaya meningkatkan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan sebagai bagian dari transformasi sektor energi nasional.
Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem energi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
Pengembangan berbagai proyek strategis di sektor energi juga diproyeksikan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di berbagai daerah.
Dengan dukungan infrastruktur yang terus berkembang, sektor energi diharapkan semakin mampu menopang aktivitas masyarakat maupun dunia usaha.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas sektor energi nasional di tengah dinamika ekonomi global.
Kepastian harga BBM dan LPG subsidi, disertai penguatan pasokan energi serta percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan dan energi terbarukan, diharapkan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah juga memastikan berbagai program strategis di sektor energi akan terus dikawal agar terlaksana sesuai target dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia.
(rel/kalibrasinews.com)