Jakarta, KalibrasiNews.com – E-voting yang diusulkan sebagai penerapan sistem pemungutan suara elektronik memang layak untuk dikaji secara komprehensif atau menyeluruh dalam pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu nantinya.
Kepada awak media dan wartawan respon Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia atau Mensesneg RI Prasetyo Hadi, sesuai rapat bersama Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Komisi II DPR RI di Jakarta pada Senin (19/1/2026) menilai e-voting layak dikaji sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem kepemiluan di Indonesia.
Sebelumnya usulan penerapan e-voting dalam pelaksanaan pemilu yang disampaikan PDI-Perjuangan, belum lama ini.
Mensesneg Prasetyo mengatakan, pemanfaatan teknologi dalam pemilu sejatinya selalu menjadi topik pembahasan setiap kali sistem kepemiluan layak untuk dievaluasi.
E-voting sebenarnya setiap tahapan pembahasan sistem kepemiluan kita itu selalu menjadi salah satu pokok bahasan ya, baik e-vote yang dimaksud dengan e-vote adalah tata cara masyarakat kita memilih, maupun elektronik dari sisi pasca-pemilihannya,” kata Prasetyo, di Jakarta pada Senin siang.
Dia menjelaskan, penerapan teknologi tidak hanya berkaitan dengan proses pemungutan suara, namun juga mencakup tahapan pascapemilihan. Antara lain, rekapitulasi hasil suara secara elektronik.
Selama ini sisi e-rekap dalam pemilu selalu menjadi pembahasan, yakni memanfaatkan teknologi misalnya dengan digitalisasi, dengan elektronisasi.
“Secara teknologi untuk memangkas waktu rekap secara berjenjang mulai dari TPS kemudian ke PPS, kemudian PPK sampai ke KPU, sampai ke KPU Provinsi, sampai ke KPU Pusat itu kan memang panjang waktunya,” ujar Prasetyo.
Menurut Prasetyo, karena isu tersebut terus muncul dalam setiap pembahasan kepemiluan, maka pengkajian lebih lanjut atas penerapan e-voting, termasuk pada hari pencoblosan menjadi sesuatu hal yang wajar.
Dia menegaskan bahwa pemerintah memandang kajian terhadap sistem e-voting sebagai sebuah keharusan, dengan melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan kepentingan bangsa secara menyeluruh.
“Pemerintah dan rakyat secara bersama-sama mari semua mencurahkan pemikiran untuk mendesain pemilihan supaya lebih baik lagi,” harap Prasetyo.
Sisi lain, dia mengingatkan bahwa penerapan suatu sistem pemilu tidak bisa serta-merta meniru praktik negara lain. Sebab, setiap negara memiliki karakter dan sistem yang berbeda.
Kajian Libatkan Perguruan Tinggi
Sejurus itu, dia menekankan bahwa kajian terhadap e-voting tetap harus berlandaskan pada kepentingan bangsa dan negara, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita harus berpikir sebagai sebuah bangsa bahwa kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan, bahwa kepentingan atau kebaikan untuk bangsa dan negara terutama juga kebaikan untuk masyarakat juga harus dipikirkan,” kata Prasetyo.
Karenanya, imbuh Prasetyo guna perlu atau tidak kajian, bila perlu bergerak dari pemerintah, kemudian DPR, serta teman-teman akademisi yang memiliki keilmuan-keilmuan dalam sistem kepemiluan.
Dilansir dari sejumlah media sebelumnya, bahwa usulan penerapan sistem e-voting dalam pilkada disuarakan PDI-P sebagai upaya menekan tingginya biaya penyelenggaraan pilkada langsung.
Usulan tersebut menjadi salah satu hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI-P yang digelar di Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026). Dalam forum itu, PDI-P juga menegaskan penolakannya terhadap wacana pilkada melalui DPRD.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut, penerapan e-voting dapat memangkas biaya pilkada langsung sekaligus menjaga integritas pemilu.
Hasto juga menyatakan, PDI-P telah melakukan simulasi pilkada langsung dengan sistem e-voting dan menilai metode tersebut memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia.
“Kami telah melakukan simulasi, Ibu Megawati sejak 10 tahun yang lalu itu mencoba, India saja bisa e-voting, maka kita juga harus bisa, dengan mendayagunakan seluruh kemampuan nasional kita,” ujar Hasto.
Dia menambahkan, pelibatan perguruan tinggi dalam perancangan sistem e-voting dapat membantu menekan biaya penyelenggaraan pilkada. Utamanya, untuk merancang sistem e-voting agar biaya lebih efisien.(/net)