JAKARTA, Kalibrasinews.com — Pemerintah mengatakan bahwa sebanyak 93 Sekolah Rakyat (SR) siap beroperasi pada Juni 2026 dan segera dimanfaatkan oleh siswa baru dari keluarga kurang mampu pada tahun ajaran 2026/2027.
Press Release Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang diterima redaksi menyebutkan bahwa Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan 93 sekolah tersebut merupakan SR tahap II, yakni sekolah permanen yang dikelola oleh Kementerian Sosial.
Dari jumlah tersebut, pembangunan 69 sekolah ditargetkan rampung sepenuhnya pada 20 Juni mendatang.
Sementara itu, 24 sekolah sisanya merupakan sekolah fungsional, yakni sekolah yang konstruksinya belum selesai sepenuhnya namun sudah dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Kendati demikian, sekolah fungsional tersebut setidaknya telah memiliki lima sarana utama, yakni asrama, ruang kelas, rumah ibadah, dapur dan ruang makan, serta ruang guru.
Keberadaan fasilitas dasar seperti asrama, ruang kelas, rumah ibadah, dapur, serta ruang guru dinilai menjadi fondasi penting dalam mendukung proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat.
Pemerintah menilai pendidikan yang berkualitas tidak hanya bergantung pada kurikulum, tetapi juga pada lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa.
Dengan fasilitas yang lebih memadai, diharapkan peserta didik dapat lebih fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehari-hari.
“Ini adalah pembangunan yang sedang berlangsung di 93 titik dengan melibatkan lebih dari 70.000 pekerja,” jelas Saifullah dalam konferensi pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026).
Selain mempercepat pembangunan 93 SR permanen, Saifullah juga mengatakan bahwa pemerintah akan menambah 10 SR rintisan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Seluruh sekolah tersebut, lanjutnya, akan tersebar di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.
Penambahan Sekolah Rakyat rintisan di sejumlah wilayah tersebut juga dipandang sebagai langkah awal dalam mempercepat pemerataan pendidikan nasional.
Pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki akses pendidikan yang setara dengan siswa di sekolah umum lainnya.
Selain memberikan pendidikan gratis, program ini juga diharapkan mampu membangun karakter, kedisiplinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Sekadar informasi, SR rintisan merupakan sekolah yang dirancang menjadi model pemerataan pendidikan guna menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Hingga saat ini, telah terdapat 166 SR rintisan yang tersebar di 131 kabupaten/kota dan 34 provinsi.
Pemerataan pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah menunjukkan bahwa program ini tidak hanya difokuskan di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan.
Dengan semakin luasnya jangkauan program, pemerintah berharap kesenjangan pendidikan antarwilayah dapat ditekan secara bertahap.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara lebih merata.
“Jadi ini adalah tambahan sekolahan rintisan. Sejumlah Sekolah Rakyat rintisan nantinya akan memanfaatkan gedung milik Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, BNN, hingga Kementerian Pertanian,” jelas dia.
Sekadar informasi, Sekolah Rakyat merupakan program penyediaan pendidikan gratis dari jenjang SD hingga SMA bagi keluarga pada desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin), berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Program ini dirancang untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Adapun hingga 2029, pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat yang diharapkan dapat menampung 500.000 siswa.
Target pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga 2029 menjadi gambaran besarnya komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Jika berjalan sesuai rencana, program ini diperkirakan dapat membuka akses pendidikan bagi ratusan ribu siswa di berbagai daerah Indonesia.
Pemerintah berharap Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga mampu menjadi sarana pembentukan karakter, peningkatan kualitas hidup, dan jalan keluar bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk memperoleh masa depan yang lebih baik.
Selain fokus pada akses pendidikan, program Sekolah Rakyat juga diharapkan mampu menekan angka putus sekolah yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Faktor ekonomi selama ini menjadi salah satu penyebab utama anak-anak dari keluarga kurang mampu kesulitan melanjutkan pendidikan.
Dengan sistem pendidikan gratis yang dilengkapi fasilitas penunjang, pemerintah ingin memastikan siswa dapat belajar secara lebih optimal tanpa terbebani persoalan biaya maupun keterbatasan sarana pendidikan.
Ke depan, keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari jumlah bangunan yang berdiri, tetapi juga dari kualitas lulusan yang dihasilkan.
Pemerintah berharap program ini mampu menciptakan generasi muda yang memiliki kompetensi, karakter, dan daya saing yang baik di masa depan.
Dengan dukungan fasilitas pendidikan yang semakin merata, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.
(/rel)