JAKARTA, Kalibrasinews.com – Pemerintah resmi meluncurkan program SMK Go Global sebagai langkah menyiapkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan daya saing untuk memasuki pasar kerja internasional.
Program yang digagas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) tersebut dinilai relevan dengan kondisi Indonesia yang tengah berada dalam momentum bonus demografi.
Besarnya populasi usia produktif menjadi peluang untuk memperkuat tenaga kerja Indonesia, termasuk membuka akses terhadap lapangan pekerjaan di luar negeri.
Di sisi lain, sejumlah negara di Asia dan Eropa justru menghadapi persoalan kekurangan tenaga kerja karena peningkatan jumlah penduduk lanjut usia atau aging population.
Situasi ini menciptakan peluang bagi tenaga kerja Indonesia, tetapi harus diimbangi dengan kemampuan yang sesuai kebutuhan industri serta proses penempatan melalui jalur resmi.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan, program SMK Go Global merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan pelindungan sejak calon pekerja masih berada dalam tahap persiapan.
“SMK Go Global merupakan bentuk pelindungan dari hulu. Peserta dibekali kompetensi, bahasa, serta sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional agar siap bekerja melalui jalur yang legal, aman, dan terlindungi,” kata Mukhtarudin, Rabu (26/8) lalu di Jakarta.
Menurut Mukhtarudin, pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan jumlah PMI yang dapat bekerja di luar negeri.
Fokus utama program tersebut adalah memastikan calon pekerja mempunyai kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan negara tujuan.
“Kami menyiapkan bukan sekadar tenaga kerja untuk diberangkatkan, tetapi tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan mampu memenuhi standar kebutuhan industri di negara tujuan,” ujarnya.
Target 500 Ribu Tenaga Kerja Terampil
SMK Go Global turut menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Oktober 2025 mengenai penyiapan 500.000 tenaga kerja terampil untuk pasar internasional.
Dari jumlah tersebut, pemerintah menargetkan 300.000 peserta berasal dari lulusan SMK.
Adapun 200.000 peserta lainnya berasal dari masyarakat umum, termasuk lulusan SMA, diploma, hingga sarjana.
Pelaksanaan program SMK Go Global ini tidak hanya berorientasi pada jumlah peserta.
Pelatihan menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan pasar atau demand-driven, khususnya melalui upskilling bagi calon PMI yang telah mempunyai kemampuan dasar.
Pola tersebut diharapkan membuat materi pelatihan lebih sesuai dengan kebutuhan industri sekaligus meningkatkan peluang calon pekerja mendapatkan posisi yang tepat di negara tujuan.
Selain keterampilan teknis, kesiapan bahasa dan pemahaman budaya kerja negara tujuan juga menjadi bekal penting agar calon PMI mampu beradaptasi dan menjalankan pekerjaan secara profesional.
Kemenperin Perkuat Kompetensi Calon PMI
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) turut mendukung pelaksanaan SMK Go Global melalui kerja sama dengan Kementerian P2MI.
Sinergi tersebut dirancang untuk menghubungkan proses peningkatan keterampilan dari sisi hulu dengan akses penempatan dan pelindungan di sisi hilir.
Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Emmy Suryandari, menjelaskan bahwa Kemenperin berfokus memastikan calon pekerja memiliki kemampuan teknis sesuai standar industri.
“Kementerian Perindustrian berperan di sisi hulu untuk menyiapkan skill dan kompetensi teknis dari para pekerja serta memastikan tersedianya standar kualitas. Sementara itu, Kementerian P2MI berperan di sisi hilir membuka akses pasar kerja, menempatkan lulusan, dan memberikan payung perlindungan,” kata Emmy.
Untuk mendukung pembekalan tersebut, Kemenperin mengoptimalkan tujuh Balai Diklat Industri (BDI) yang berada di Jakarta, Medan, Padang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar.
Peserta SMK Go Global akan mendapatkan pembekalan melalui tiga fokus utama, yakni pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi, serta penguatan etos kerja.
Pelatihan diarahkan agar kemampuan teknis peserta memenuhi standar industri global, sedangkan sertifikasi menjadi bukti resmi atas kompetensi yang telah dikuasai.
Penguatan etos kerja juga menjadi bagian penting untuk membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, mentalitas, dan profesionalisme calon PMI ketika bekerja di luar negeri.
Melalui skema tersebut, pemerintah berharap proses pencocokan antara kompetensi calon pekerja dan kebutuhan industri atau job matching dapat berlangsung lebih efektif.
Program ini diharapkan bukan hanya memperluas akses kerja bagi lulusan pendidikan vokasi, tetapi juga meningkatkan daya saing serta nilai tawar PMI di pasar kerja internasional.
(/KalibrasiNews.com)