JAKARTA, Kalibrasinews.com – Pemerintah terus mempercepat program penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan memanfaatkan berbagai strategi, termasuk optimalisasi lahan negara di kawasan strategis, sejalan dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Press Release Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang diterima redaksi menyebutkan pemerintah akan membuka pemanfaatan kawasan-kawasan strategis untuk pembangunan perumahan rakyat sebagai upaya memperluas akses hunian layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kebijakan pemanfaatan kawasan strategis ini dinilai sebagai terobosan penting dalam menjawab tantangan keterbatasan lahan di wilayah perkotaan.
Selama ini, harga tanah yang tinggi di lokasi premium menjadi salah satu faktor utama sulitnya masyarakat berpenghasilan rendah mengakses hunian yang layak dan terjangkau.
Dengan dibukanya akses terhadap lahan-lahan negara di lokasi strategis, sejalan dengan arahan Prabowo, masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan dapat menikmati hunian yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga memiliki akses yang lebih dekat ke pusat ekonomi, transportasi, dan fasilitas publik. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan hal tersebut usai menerima arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto agar agar lahan-lahan negara di lokasi premium dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.
Keterlibatan berbagai kementerian dalam program ini menunjukkan bahwa pembangunan perumahan rakyat menjadi agenda lintas sektor yang membutuhkan koordinasi kuat.
Peran Kementerian ATR dalam penyediaan lahan serta dukungan pembiayaan dari lembaga terkait menjadi faktor penentu dalam mempercepat realisasi program di lapangan.
“Dan utamanya di daerah strategis. Tadi arahan Bapak Presiden Prabowo untuk Pak Nusron, Menteri ATR agar mempersiapkan lahan-lahan untuk perumahan dengan cepat. Untuk pembiayaan dan pembangunannya oleh Danantara,” kata Menteri Ara usai rapat terbatas bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (6/4) sore.
Ia menjelaskan, pemerintah telah mulai menyisir sejumlah lahan potensial milik negara bersama jajaran BUMN, termasuk di kawasan Tanah Abang, Jakarta, serta beberapa titik di Kota Bandung.
“Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat,” jelasnya.
Meski memiliki potensi besar, pemanfaatan lahan di kawasan strategis juga menghadapi berbagai tantangan, seperti aspek legalitas, relokasi, hingga penyesuaian tata ruang.
Oleh karena itu, diperlukan perencanaan matang agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari, baik dari sisi sosial maupun lingkungan.
Pengembangan perumahan di kawasan strategis juga membuka peluang untuk mengintegrasikan konsep hunian dengan transportasi publik dan pusat aktivitas ekonomi.
Model pembangunan seperti ini dinilai lebih efisien karena mampu mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi sekaligus menciptakan kawasan yang lebih tertata dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, ia menegaskan, pemanfaatan lahan negara untuk perumahan rakyat merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo. “Yang pasti tanah negara itu arahan Presiden Prabowo digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia,” imbuhnya.
Sebagai langkah konkret, Ara menambahkan, pemerintah telah memulai pembangunan perumahan di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, sebanyak sekitar 324 unit yang ditargetkan rampung pada 15 Juni 2026.
Proyek pembangunan perumahan di kawasan strategis juga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama dalam mendorong sektor konstruksi dan menciptakan lapangan kerja baru.
Aktivitas pembangunan yang masif akan menggerakkan berbagai sektor pendukung, mulai dari industri bahan bangunan hingga jasa tenaga kerja.
Selain itu, KAI juga tengah menyiapkan tambahan sekitar 500 unit hunian di Jakarta, serta proyek di Bandung yang direncanakan mulai dipersiapkan pada akhir bulan ini.
Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam program ini menjadi sangat penting, terutama dalam penyediaan lahan dan percepatan pembangunan.
Dengan aset yang tersebar di berbagai lokasi strategis, BUMN memiliki potensi besar untuk mendukung realisasi program perumahan rakyat secara lebih masif dan terarah.
“Kalau yang di Senen itu akan jadi 15 Juni berarti 2 bulan lagi. Jadi totalnya 824 unit,” ujar Menteri Ara.
Ke depan, pemerintah diharapkan terus memperluas cakupan program ini ke berbagai kota besar lainnya agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Dengan strategi pemanfaatan lahan negara yang tepat dan kolaborasi lintas sektor yang solid, program perumahan rakyat berpotensi menjadi solusi nyata dalam mengatasi persoalan hunian di Indonesia secara berkelanjutan.
(/rel)