JEDDAH, Kalibrasinews.com — Sampai saat ini pihak Kementerian Haji dan Umrah terus melakukan pemantauan dan koordinasi terkait kepulangan sejumlah jemaah umrah Indonesia. Utamanya, mereka yang mengalami penjadwalan ulang penerbangan di Arab Saudi seiring meningkatnya eskalasi geopolitik di Timur Tengah.
Siaran pers (press release) Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) mengutip Staf Teknis Urusan Haji Jeddah M. Ilham Effendy mengatakan bahwa tim di lapangan terus memantau situasi. Pihaknya terus menjembatani komunikasi antara jemaah umrah, maskapai, dan penyelenggara perjalanan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pemulangan jemaah dapat berlangsung dengan aman dan lancar.
“Tim di lapangan terus melakukan koordinasi dengan maskapai, penyelenggara perjalanan, serta pihak terkait untuk membantu memastikan proses pemulangan jemaah umrah dapat berjalan sesuai jadwal penerbangan yang tersedia,” ujar Ilham seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa (10/3/2026).
Ia menjelaskan sejumlah kelompok jemaah umrah yang mengalami penjadwalan ulang penerbangan menuju Indonesia. Pertama, berdasarkan data per Minggu (8/3), terdapat 17 jemaah dari PT BMA yang akan menerima penjadwalan ulang penerbangan pada Selasa (10/3) dan Sabtu (14/3). Saat ini, seluruh jemaah tersebut berada di Makkah.
Kedua, sebanyak 67 jemaah umrah dari PT RLW juga tengah menunggu jadwal penerbangan ulang. Sebagian di antaranya telah kembali ke Indonesia pada Senin (9/3) menggunakan Ethiopian Airlines dan Garuda Indonesia.
Ketiga, tim di lapangan juga memfasilitasi komunikasi bagi lima jemaah umrah mandiri yang terdampak pembatalan penerbangan rute Madinah–Mumbai. Saat ini, proses pengurusan refund tiket serta penjadwalan penerbangan pengganti sedang dilakukan oleh pihak maskapai, dengan jadwal keberangkatan menggunakan Saudia Airlines pada 15 Maret 2026.
Dalam periode pemantauan yang sama, KJRI Jeddah juga memonitor kepulangan 2.062 jemaah umrah Indonesia, sehingga total jemaah yang telah kembali ke Tanah Air mencapai 19.509 orang sejak 28 Februari hingga 8 Maret 2026. Sementara itu, pada 8 Maret tercatat 434 jemaah baru tiba di Arab Saudi dari Indonesia.
Ilham menegaskan bahwa tim akan terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan perjalanan jemaah dapat berjalan dengan baik.
“Koordinasi dan pemantauan akan terus kami lakukan bersama pihak terkait agar proses kepulangan jemaah dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
Utamakan Keselamatan Jemaah Umrah
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan keselamatan jemaah haji Indonesia menjadi perhatian utama dalam menghadapi dinamika situasi geopolitik di Timur Tengah menjelang musim haji tahun ini.
Prabowo menginstruksikan agar seluruh persiapan penyelenggaraan haji difokuskan pada upaya memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah.
“Negara bertanggung jawab untuk mendampingi dan memastikan keselamatan jemaah. Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jamaah haji. Itu yang paling penting,” kata Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Usai mengikuti acara Nuzulul Qur’an di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/03),
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi perkembangan situasi yang dinamis di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia dijadwalkan pada 22 April 2026 apabila kondisi tetap memungkinkan.
“Petunjuk Presiden, siapkan berbagai skenario. Orientasi utamanya adalah memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan haji nanti bulan April,” jelasnya.
Pemerintah juga akan membahas sejumlah skenario tersebut bersama DPR. Pembahasan itu mencakup kemungkinan tetap memberangkatkan jemaah sesuai jadwal atau menunda keberangkatan jika situasi berpotensi membahayakan.
“Itu nanti kami bicarakan dengan DPR,” kata Dahnil.
Keputusan akhir terkait penyelenggaraan haji akan mempertimbangkan banyak faktor, termasuk perkembangan situasi keamanan internasional serta masukan dari berbagai pihak.
Dahnil menambahkan, Kementerian Haji juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Salah satu saran yang disampaikan adalah imbauan untuk menunda perjalanan apabila situasi dinilai belum aman.
Pemerintah menyiapkan setidaknya empat skenario keberangkatan jemaah haji. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah perubahan rute penerbangan guna menghindari wilayah yang berpotensi berisiko.
“Ada rute yang berbeda misalnya lewat jalur selatan, kemudian ada lewat Afrika yang juga diwacanakan oleh DPR,” ujarnya.
Skenario lain yang disiapkan adalah kemungkinan penundaan keberangkatan seperti yang pernah terjadi pada masa pandemi covid-19. Ini dilakukan apabila keselamatan jemaah terancam.
Menurutnya, faktor biaya bukan menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam situasi ini. Presiden pun secara khusus menekankan bahwa keselamatan jemaah harus ditempatkan di atas segala hal.
(/rel)