JAKARTA, Kalibrasimews.com – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerima komitmen kepatuhan dari YouTube Indonesia terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).
Press Release Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang diterima redaksi menyebutkan bahwa langkah yang diambil oleh Komdigi ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam merespons perubahan perilaku digital anak dan remaja yang semakin intens.
Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan platform digital oleh kelompok usia muda meningkat signifikan, baik untuk kebutuhan hiburan maupun pendidikan.
Namun di sisi lain, kondisi ini juga membuka ruang terhadap berbagai potensi risiko seperti paparan konten tidak sesuai usia, eksploitasi data pribadi, hingga interaksi digital yang tidak aman.
Oleh karena itu, kehadiran regulasi seperti PP Tunas dipandang sebagai fondasi penting untuk memastikan ekosistem digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab.
Dengan komitmen tersebut, YouTube di bawah naungan Google akan menerapkan aturan usia minimal pengguna 16 tahun.
Penerapan batas usia minimum ini menjadi indikator bahwa Komdigi mendorong platform digital untuk tidak hanya mengandalkan kebijakan global, tetapi juga menyesuaikan diri dengan kebutuhan regulasi nasional.
Dalam praktiknya, kebijakan ini tidak sekadar berhenti pada pemberitahuan usia, melainkan harus diikuti dengan sistem verifikasi yang lebih kuat agar tidak mudah disiasati.
Tantangan terbesar terletak pada bagaimana platform mampu mengintegrasikan teknologi pengawasan tanpa melanggar privasi pengguna, sekaligus memastikan bahwa anak-anak benar-benar terlindungi dari akses yang belum sesuai dengan tahap perkembangan mereka.
“Pemerintah mengapresiasi karena YouTube tentu dibawahi oleh Google sudah menyampaikan surat kepatuhan,” kata Menteri Komdigi Meutya Hafid dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/4).
Selanjutnya, YouTube juga secara bertahap mengeliminasi iklan-iklan yang menyasar anak dan remaja dan melakukan deaktivasi akun-akun yang tak sesuai syarat.
Kebijakan penghapusan iklan yang menyasar anak dan remaja ini menjadi salah satu fokus utama yang terus dikawal oleh Komdigi.
Selama ini, sistem periklanan digital berbasis algoritma memungkinkan anak-anak menjadi target pasar yang sangat potensial tanpa perlindungan yang memadai.
Dengan adanya pembatasan tersebut, diharapkan platform tidak lagi secara aktif memanfaatkan data perilaku anak untuk kepentingan komersial.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak hanya menyangkut konten, tetapi juga praktik bisnis yang berlangsung di dalamnya.
Komdigi bakal terus berkomunikasi dengan YouTube untuk memastikan tindak lanjut dari penegakan aturan dalam PP Tunas.
Dalam proses implementasinya, Komdigi juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar komitmen yang telah disampaikan tidak berhenti pada tataran administratif.
Pemerintah akan melakukan evaluasi berkala terhadap langkah-langkah yang diambil oleh platform, termasuk efektivitas kebijakan yang telah dijalankan.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan benar-benar memberikan dampak nyata bagi perlindungan anak, bukan sekadar formalitas kepatuhan terhadap regulasi.
“Secara perubahan kasat matanya yang bisa dilihat adalah untuk notifikasi atau pemberitahuan batas usia minimum 16 tahun sudah dilakukan oleh platform YouTube,” kata Meutya.
“Berikutnya, juga YouTube sudah memberikan rencana untuk deaktivasi dari akun-akun dan juga sekaligus menyampaikan bahwa akan mengeliminir ke depannya juga iklan-iklan yang menargetkan anak-anak dan remaja,” tambahnya.
Meutya pun menyampaikan tujuh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yaitu X (Twitter), Bigolive, Instagram, Facebook, Threads, YouTube, dan TikTok telah menyerahkan komitmen kepatuhan mereka terhadap PP Tunas.
Keterlibatan berbagai platform besar menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Komdigi memiliki daya dorong yang cukup kuat di tingkat industri digital.
Namun demikian, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah platform yang menyatakan komitmen, melainkan juga oleh konsistensi dalam pelaksanaannya.
Setiap penyelenggara sistem elektronik diharapkan mampu menerjemahkan regulasi ke dalam kebijakan internal yang konkret, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Saat ini, pemerintah masih terus menjalin komunikasi dengan platform online game Roblox terkait implementasi PP Tunas demi melindungi anak-anak di ruang digital.
Langkah pendekatan yang dilakukan Komdigi terhadap berbagai platform, termasuk gim daring, menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital mencakup spektrum yang sangat luas.
Tidak hanya media sosial, tetapi juga platform permainan daring yang memiliki interaksi tinggi antar pengguna menjadi perhatian serius.
Hal ini penting mengingat anak-anak tidak hanya menjadi konsumen konten, tetapi juga aktif berinteraksi dalam ekosistem digital yang dinamis dan berpotensi menimbulkan risiko baru jika tidak diatur dengan baik.
Dengan adanya komitmen dari berbagai platform digital serta pengawasan yang terus diperkuat oleh Komdigi, pemerintah berharap implementasi PP Tunas dapat berjalan secara konsisten dan memberikan dampak nyata.
Ke depan, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada sinergi antara regulator, platform digital, serta masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan ramah bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
(/rel)