Agam, KalibrasiNews.com – Brigjen TNI Machfud SE, MSi selaku Danrem 032/Wbr mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto dalam peresmian Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana di Jorong Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sabtu (24/1/2026).
Melalui pendampingan Danrem 032/Wbr, peresmian Huntara tersebut menjadi bagian dari percepatan penanganan pascabencana sekaligus menegaskan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan serta memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Selain meresmikan Huntara, rombongan juga meninjau langsung kondisi warga yang mulai menempati hunian sementara tersebut. Beberapa kepala keluarga terlihat menata perlengkapan rumah tangga, sementara petugas gabungan membantu proses pemindahan barang agar masyarakat bisa segera beradaptasi dengan lingkungan baru.
Pada kesempatan itu, pemerintah turut memastikan ketersediaan fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, serta akses sanitasi tetap terjaga. Langkah ini dilakukan agar warga dapat menjalani aktivitas harian dengan lebih layak sambil menunggu proses pembangunan hunian tetap yang tengah dipersiapkan secara bertahap.
Danrem 032/Wbr menyampaikan bahwa TNI, khususnya jajaran Korem 032/Wirabraja, akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait dalam mendukung penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan kondisi masyarakat. Komitmen Danrem ini sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor demi mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Keberadaan Huntara ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sambil menunggu proses pembangunan hunian tetap. TNI siap mendukung setiap kebijakan pemerintah demi kepentingan rakyat,” ujar Danrem.
Menko PMK dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam penanganan bencana agar berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan. Sementara itu, Mendagri menekankan peran pemerintah daerah dalam memastikan pemanfaatan Huntara berjalan optimal dan tepat sasaran.
Kepala BNPB menjelaskan bahwa pembangunan Huntara ini merupakan solusi sementara yang layak huni, aman, dan memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat terdampak, sekaligus sebagai langkah transisi menuju pembangunan hunian tetap.
Acara peresmian ditandai dengan peninjauan langsung lokasi Huntara serta dialog dengan masyarakat setempat. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh keakraban. Dalam peninjauan tersebut, Danrem juga berdialog langsung dengan warga untuk menyerap aspirasi serta memastikan Huntara benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Turut hadir dalam acara kegiatan tersebut Gubernur Sumbar, Pangdam XX/TIB, PJU Polda Sumbar, Bupati Agam , Forkopimda Kab Agam Dan segenap Forkopimca Kecamatan Palembayan.
Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat langsung kondisi hunian yang telah dilengkapi fasilitas dasar seperti aliran listrik, air bersih, serta ruang tinggal yang layak. Sejumlah warga tampak mulai menata barang-barang pribadi di dalam huntara, sementara anak-anak terlihat bermain di sekitar kawasan hunian dengan wajah ceria.
Warga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dan daerah yang bergerak cepat menyediakan tempat tinggal sementara. Bagi mereka, kehadiran huntara memberikan harapan baru untuk kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara lebih normal setelah melewati masa sulit akibat bencana.
Pemerintah daerah bersama BNPB juga terus melakukan pendataan lanjutan terhadap kebutuhan warga, mulai dari perlengkapan rumah tangga, akses layanan kesehatan, hingga kesiapan fasilitas umum di sekitar kawasan huntara. Pendataan ini menjadi dasar penyusunan program rehabilitasi dan rekonstruksi berikutnya agar proses pemulihan berjalan terarah.
Selain penyediaan hunian sementara, pemerintah turut menyiapkan langkah percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Proses perencanaan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan aspek keamanan lokasi, kelayakan lahan, serta keberlanjutan lingkungan, sehingga hunian permanen nantinya benar-benar aman untuk ditempati.
Danrem 032/Wbr menambahkan bahwa jajaran TNI akan terus berada di tengah masyarakat selama masa pemulihan berlangsung. Selain membantu aspek keamanan, TNI juga siap mendukung distribusi logistik serta pendampingan warga dalam beradaptasi dengan lingkungan baru.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta unsur masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan penanganan pascabencana di Kabupaten Agam. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi warga, sekaligus memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.(/rel)