JAKARTA, KalibrasiNews.com – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan anggaran pendidikan tidak mengalami pengurangan. Sebaliknya, pemerintah justru memperkuat sektor pendidikan melalui program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat yang juga memberikan dampak ekonomi luas bagi masyarakat.
Pemerintah menekankan bahwa penguatan anggaran pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam memastikan kualitas pendidikan meningkat secara merata.
Setiap sekolah yang dibangun atau direvitalisasi memanfaatkan anggaran pendidikan untuk memberikan fasilitas yang layak, aman, dan nyaman bagi siswa. Langkah ini juga bertujuan untuk memastikan setiap anak memiliki akses pendidikan yang setara, baik di kota maupun di daerah terpencil, melalui pemanfaatan anggaran pendidikan secara tepat sasaran.
Qodari menyebut program revitalisasi sekolah dan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga memberikan efek ganda terhadap perekonomian, dengan dukungan penuh dari anggaran pendidikan.
Melalui Program Revitalisasi Sekolah, pemerintah berhasil melibatkan tenaga kerja lokal dan berbagai pihak terkait, sekaligus memastikan penggunaan anggaran pendidikan tepat guna.
Pembangunan sekolah ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pendidikan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi di sekitar lokasi, memanfaatkan anggaran pendidikan untuk mendukung UMKM lokal.
Banyak UMKM lokal yang mendapatkan peluang usaha dari proyek ini, mulai dari penyedia bahan bangunan hingga penyedia jasa pendukung pendidikan, semuanya difasilitasi melalui anggaran pendidikan.
“Penting kami tegaskan bahwa program revitalisasi sekolah dan Sekolah Rakyat bukan hanya program di pendidikan, tapi memiliki dampak ekonomi yang luas atau multiplier effect yang nyata,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3).
Selain aspek ekonomi, program ini juga menekankan keberlanjutan dan kualitas pendidikan. Setiap sekolah yang dibangun atau diperbaiki dirancang agar mendukung proses belajar mengajar yang optimal, termasuk ruang kelas yang representatif, fasilitas laboratorium, dan ruang baca. Hal ini diharapkan meningkatkan motivasi belajar siswa dan mendukung guru dalam memberikan pembelajaran yang efektif.
Ia menambahkan, keberlanjutan kedua program tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat anggaran pendidikan.
“Dengan tetap berjalannya program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat ini menunjukkan bahwa tidak ada pengurangan terhadap anggaran pendidikan, justru membuktikan bahwa anggaran pendidikan akan terus diperkuat,” katanya.
Keberlanjutan revitalisasi sekolah juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pendidikan berkualitas. Proyek ini diawasi secara ketat agar setiap pembangunan memenuhi standar teknis dan aman digunakan. Pemerintah memastikan bahwa sekolah yang dibangun dapat bertahan lama, mendukung kegiatan belajar mengajar, serta ramah terhadap lingkungan sekitar.
Pada 2025, program revitalisasi sekolah mencakup 16.167 satuan pendidikan. Jumlah ini meningkat dari target awal 10.000 sekolah setelah Presiden Prabowo Subianto menambah sekitar 6.000 sekolah.
Dengan meningkatnya jumlah sekolah yang dibangun, masyarakat di berbagai daerah mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik.
Fasilitas yang lengkap dan lingkungan belajar yang nyaman turut mendorong partisipasi siswa dan kualitas pengajaran. Peningkatan ini diharapkan dapat menutup kesenjangan pendidikan antara wilayah kota dan desa.
Hingga 11 Maret 2026, sebanyak 16.062 sekolah telah menyelesaikan pembangunan, sementara 105 sekolah lainnya masih dalam proses penyelesaian.
Hampir seluruh proyek revitalisasi sekolah berjalan sesuai target, meskipun beberapa sekolah masih dalam tahap penyelesaian.
Pemerintah terus memantau kualitas pembangunan dan memastikan semua fasilitas dapat digunakan secara optimal. Dengan pengawasan yang baik, proyek ini diharapkan dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Selain revitalisasi sekolah, pemerintah juga menjalankan program Sekolah Rakyat sebagai prioritas untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya desil 1 dan 2 atau 20 persen masyarakat terbawah.
“Pada pembangunan tahap 2 ini ditargetkan menyerap sekitar 58.000 tenaga konstruksi dan didukung sekitar 5.200 tenaga pendidik. Sehingga sekali lagi tidak hanya memperluas akses pendidikan tapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal,” jelas Qodari.
Setiap Sekolah Rakyat permanen dirancang memiliki kapasitas 1.080 siswa per tahun. Hingga 2029, pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat yang mampu menjangkau sekitar 540.000 siswa kurang mampu setiap tahun.
Saat ini, pembangunan tahap kedua Sekolah Rakyat mencakup 104 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, meliputi: 40 lokasi di Jawa, 26 lokasi di Sumatra, 12 lokasi di Kalimantan, 16 lokasi di Sulawesi, 3 lokasi di Bali dan Nusa Tenggara, 4 lokasi di Maluku, dan 3 lokasi di Papua.
Keberhasilan program revitalisasi sekolah dan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, tenaga pendidik, dan masyarakat.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan investasi di sektor pendidikan memberikan hasil nyata jangka panjang, mencetak generasi muda yang kompeten, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan sumber daya di sekitar sekolah.
(/rel)