JAKARTA, KalibrasiNews.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti penggunaan anggaran di tingkat daerah yang dinilai belum sepenuhnya produktif.
Siaran pers (press release) Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menyinggung adanya pembelian mobil dinas kepala daerah dengan nilai fantastis mencapai Rp8 miliar.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa, namun anggaran daerah justru digunakan untuk hal-hal yang tidak menjadi prioritas.
“Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair,” ujarnya dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, yang tayang Kamis (19/3/2026).
Ia menilai pola belanja daerah saat ini masih belum efisien, termasuk dalam penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat.
“Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar,” ungkapnya.
Sebagai perbandingan, Prabowo menegaskan bahwa dirinya menggunakan kendaraan dinas buatan dalam negeri dengan harga jauh lebih rendah.
“Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden, ada anti peluru, mungkin jadi 1 miliar. Tapi tidak sampai 8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi,” tegasnya.
Presiden juga menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab kepala daerah dalam mengelola anggaran publik, terutama agar benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Habis itu kunjungan kerja-kunjungan kerja, sudahlah itu yang kita minta. Kesadaran, rasa tanggung jawab, iya kan?” lanjutnya.
Ia mengingatkan bahwa tugas utama kepala daerah adalah melayani masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran.
“Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta,” pungkas Prabowo.
Fokus pada Efisiensi
Sementara itu, Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tidak ingin mengubah batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menyikapi kenaikan harga minyak global akibat memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah.
Kendati demikian, pemerintah akan menjaga defisit APBN melalui efisiensi belanja operasional serta peningkatan penerimaan negara. Dengan upaya tersebut, pemerintah menargetkan defisit tetap berada di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Hal itu disampaikan Airlangga menyusul rapat bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (19/3).
“Tadi dilaporkan dalam rapat dengan Bapak Presiden, arahan Bapak Presiden, yang pertama tentu yang terkait dengan kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen,” ujar Airlangga.
Dari sisi belanja, pemerintah akan melakukan efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga. Upaya tersebut, lanjut Airlangga, sebelumnya telah dibahas bersama instansi terkait.
Pemerintah juga tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di pusat maupun daerah, termasuk kemungkinan bekerja dari rumah satu hari dalam lima hari kerja, sebagai bagian dari efisiensi operasional. Ia menjelaskan bahwa pemerintah juga membuka peluang kebijakan serupa bagi pekerja sektor swasta.
“Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi. Nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail,” imbuh dia.
Sementara itu, dari sisi penerimaan, Airlangga menyebut Prabowo menginstruksikan pengoptimalan penerimaan negara dari komoditas batu bara.
Hal ini dilakukan dalam memanfaatkan kenaikan harga batu bara yang terus merangkak naik menyusul disrupsi distribusi minyak mentah dan gas alam cair (LNG) akibat ketegangan di Timur Tengah.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara tahun 2026.
“Kemudian juga terkait dengan adanya tambahan harga, maka terhadap batu bara juga akan dihitung terkait dengan pajak ekspor, besarannya nanti dikaji oleh tim. Di mana nanti harapannya pendapatan pemerintah juga naik dengan adanya windfall profit,” papar dia.
Selain membahas APBN, rapat tersebut juga menyoroti percepatan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) guna mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
“Bapak Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung untuk dikonversikan menjadi pembangkit listrik tenaga solar, dan Danantara diberi tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut,” pungkasnya.
(/rel)