JAKARTA, Kalibrasinews.com – Pemerintah terus melakukan berbagai perbaikan dan percepatan dalam merealisasikan program 3 Juta Rumah. Program ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau miskin mempunyai rumah layak huni.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari mengatakan program 3 Juta Rumah sangat penting bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan masyarakat miskin bisa mempunyai rumah layak, sekaligus mengatasi backlog perumahan untuk sekitar 9,9 juta keluarga.
Tak hanya memastikan masyarakat mendapatkan tempat berlindung, program ini juga akan dijalankan bersama dengan renovasi sekitar 26,9 juta rumah tidak layak huni.
“Bapak Presiden melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berencana memanfaatkan aset negara serta tanah yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat, khususnya dalam mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat,” kata Qodari dalam Konferensi Pers Pemerintah: Update PHTC dan Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Dalam upaya mempercepat kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga melakukan penyederhanaan regulasi serta memperluas skema insentif yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Salah satunya menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR dan Percepatan perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi hanya 10 hari.
Sementara, untuk insentif, pemerintah memutuskan untuk menggratiskan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
Pemerintah juga kembali memberikan paket kebijakan ekonomi berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun pada 2026 dan 2027.
Tak berhenti di situ, kebijakan moneter juga ikut mendukung melalui pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia dari 5 persen menjadi 4 persen melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang didukung alokasi likuiditas hingga Rp80 triliun untuk 100.000 unit rumah komersial.
Prabowo juga memastikan agar masyarakat bisa mendapatkan bunga pembiayaan yang murah melalui KUR Perumahan/Kredit Program Perumahan (KPP).
Pemerintah menyiapkan anggaran untuk program ini sebesar Rp130 triliun, dengan subsidi bunga 5 persen.
“Seluruh langkah ini merupakan wujud nyata arahan Presiden agar kebijakan berpihak pada rakyat kecil, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik dan mempermudah akses masyarakat terhadap perumahan layak,” terangnya.
Melalui berbagai langkah yang dijalankan, sepanjang 2025 penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 278.868 unit rumah bagi MBR di seluruh Indonesia.
Untuk tahun ini, Prabowo memerintahkan untuk menambah kuota masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan murah ini.
Prabowo memerintahkan penambahan kuota dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit. Ini merupakan kenaikan terbesar sepanjang sejarah.
“Penambahan kuota ini didukung skema KPR yang semakin terjangkau dengan DP 1% dan bunga tetap 5% guna memperluas akses kepemilikan hunian layak bagi masyarakat,” kata Qodari.
Selain kebijakan pembiayaan dan insentif, pemerintah juga mulai mendorong solusi hunian berbasis kawasan untuk menjawab kebutuhan perumahan di wilayah padat penduduk.
Rumah Susun Subsidi
Sejauh ini Pemerintah terus memperkuat upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta.
Salah satu langkah strategis itu diwujudkan melalui pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
“Pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta menjadi terobosan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan lembaga pembiayaan, yang ditandai dengan groundbreaking pada 8 Maret 2026 di lahan sekitar 30 hektare yang telah clean and clear,” ujar Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/4).
Qodari menegaskan pemerintah akan terus mendorong pembangunan hunian vertikal sebagai solusi atas kebutuhan perumahan di berbagai wilayah di Indonesia.
Proyek ini memiliki potensi penyediaan hingga 141.000 unit hunian vertikal dengan penyelesaian secara bertahap.
Dalam pelaksanaannya, Qodari mengatakan pemerintah juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk Lippo Group, Pemerintah Kabupaten Bekasi, serta Danantara Indonesia.
Kolaborasi tersebut dinilai berperan penting dalam mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Selain fokus pada kawasan perkotaan, Qodari menyampaikan pemerintah juga menunjukkan komitmen dalam penanganan pascabencana melalui pembangunan hunian tetap (huntap) bersama Yayasan Buddha Tzu Chi.
“Pemerintah membangun hunian tetap relokasi bagi masyarakat terdampak bencana sebanyak 2.603 unit rumah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan pendekatan gotong royong,” ucapnya.
Lebih lanjut, Qodari mengungkapkan program penyediaan hunian tetap telah menunjukkan pencapaian melalui serah terima 120 unit rumah untuk masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Penyerahan hunian tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana serta peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat.
“Capaian terbaru berupa serah terima 120 unit hunian tetap di Tapanuli Selatan pada akhir Maret 2026,” ujar dia.
Secara keseluruhan, langkah pemerintah dalam merampingkan regulasi dan memperluas insentif menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengatasi persoalan perumahan nasional.
Dengan kombinasi antara kebijakan fiskal, dukungan pembiayaan, serta kolaborasi lintas sektor, program penyediaan hunian layak diharapkan tidak hanya mampu mengurangi backlog, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
(/rel)