JAKARTA, Kalibrasinews.com — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan ide pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza, Palestina, bukan untuk melucuti senjata Hamas.
Rencana pengiriman Pasukan Perdamaian Indonesia ke Gaza sendiri disebut sebagai bagian dari kontribusi aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan konflik, sekaligus mempertegas posisi politik luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
Prabowo menilai kehadiran Pasukan Perdamaian bukan untuk memperkeruh situasi, melainkan untuk menciptakan ruang aman bagi warga sipil yang selama ini terdampak langsung oleh konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.
Dalam konteks ini, Indonesia ingin menempatkan diri sebagai pihak yang netral namun tetap berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.
Meski saat ini rencana pengiriman pasukan tengah ditangguhkan (on hold) karena situasi antara Iran dan Israel-AS, Prabowo menjelaskan sejumlah hal mendasar terkait rencana pengiriman pasukan perdamaian tersebut. Hal pertama adalah perjuangan Indonesia sejak dulu, yakni membela kemerdekaan Palestina.
“Saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina. Saya selalu katakan, dalam pembicaraan saya dengan tokoh-tokoh barat, kita akan ikut (Board of Peace/BoP) dan kita siap kirim pasukan perdamaian, asal saya bilang semua pihak setuju keterlibatan Indonesia,” kata Prabowo.
Penegasan itu dikemukakan dalam acara Presiden Prabowo Menjawab yang digelar di kediamannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Acara berformat diskusi terbuka tersebut menghadirkan sejumlah pakar dan jurnalis senior dan tayang Kamis 19 Maret 2026.
Persetujuan terpenting terkait pengiriman pasukan perdamaian Indonesia, lanjut Prabowo, adalah dari para tokoh Palestina. Dan kedua, persetujuan dari semua negara mayoritas muslim di BoP, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir. Prabowo juga menegaskan, syarat utama lain dari pengiriman pasukan perdamaian ini adalah persetujuan dari Hamas.
Menurut Prabowo, keterlibatan Pasukan Perdamaian Indonesia juga harus benar-benar memperhatikan sensitivitas politik dan sosial di Gaza, mengingat kompleksitas konflik yang melibatkan banyak kepentingan global dan regional.
Ia menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil tidak boleh menimbulkan persepsi bahwa Indonesia berpihak pada salah satu kelompok bersenjata, melainkan fokus pada perlindungan masyarakat sipil serta upaya menjaga stabilitas di lapangan. Oleh karena itu, komunikasi intensif dengan seluruh pihak terkait menjadi kunci sebelum keputusan akhir diambil.
“Dan, saya juga mengatakan, de facto, Hamas harus menerima kita. Itu saya sampaikan. Karena we want to be a peacekeeping force,” tegas Prabowo.
Penegasan tersebut sebagai sebuah pilihan yang memang diberikan untuk setiap anggota BoP. Prabowo menjelaskan, BoP memberikan kesempatan kepada setiap negara sesuai dengan batasan nasional (national caveats). Artinya, keberatan-keberatan nasional boleh dihormati.
Prabowo juga menyinggung bahwa keputusan Indonesia untuk tetap membuka opsi keterlibatan dalam misi perdamaian merupakan bagian dari strategi diplomasi aktif yang selama ini dijalankan pemerintah.
Ia menyebut bahwa dalam berbagai forum internasional, Indonesia terus mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai dan negosiasi, bukan melalui eskalasi militer yang justru memperpanjang penderitaan masyarakat sipil.
Sikap ini dinilai sejalan dengan amanat konstitusi yang menekankan peran Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Mengenai national caveats ini, Prabowo mencontohkan, setiap negara berhak ikut maupun tidak ikut terhadap agenda BoP. Dalam kaitan ini, Indonesia memilih untuk berkontribusi pada pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.
Dan dalam pilihan ini, Prabowo menegaskan Indonesia tak akan berkonfrontasi dengan Hamas. “National caveats. Kita tegas, kita tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas,” ujarnya. Indonesia juga menegaskan tidak mau terlibat dalam pengambilan atau pelucutan senjata Hamas.
“Kedua, kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata, deweaponization, dari Hamas. Kita tidak mau ikut. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun,” tegas Presiden.
Namun, karena terjadi perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran, maka rencana pengiriman pasukan perdamaian itu ditangguhkan (on hold). Penangguhan tersebut juga dilakukan setelah melakukan sejumlah konsultasi dengan banyak pihak.
“Itu komitmen kita. Setelah terjadi perang begini, kita konsultasi, tapi de facto-nya adalah everything on hold. Ya, saya sudah umumkan,” katanya.
Indonesia berencana mengirim hingga 8.000 personel TNI ke Gaza, Palestina, untuk misi perdamaian dan stabilisasi kemanusiaan. Pasukan ini dipersiapkan untuk bergabung dengan International Stabilization Force (ISF). Meskipun persiapan sudah dilakukan oleh TNI AD, pengiriman masih menunggu mandat resmi PBB dan situasi yang kondusif.
(/rel)