PADANG, Kalibrasinews.com – Rencana eksekusi megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp kini memicu percepatan transformasi besar-besaran pada model bisnis PT PLN (Persero).
Pembenahan menyeluruh terhadap BUMN kelistrikan ini mendesak dilakukan agar perusahaan mampu beradaptasi dengan lompatan teknologi energi baru terbarukan sekaligus menekan subsidi negara.
Presiden Republik Indonesia secara langsung mengarahkan agar efisiensi, produktivitas, dan keandalan layanan pasokan listrik nasional dapat ditingkatkan ke level yang jauh lebih tinggi.
Dalam siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) yang diterima redaksi disebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta percepatan transformasi PT PLN (Persero) guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keandalan layanan kelistrikan nasional.
Arahan strategis ini juga mencakup percepatan proyek pemanfaatan energi baru terbarukan berupa pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas raksasa yang menargetkan hingga 100 gigawatt peak (GWp).
Pernyataan penting mengenai arah kebijakan energi nasional tersebut disampaikan oleh CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani.
Keterangan ini disampaikan usai menggelar pertemuan tingkat tinggi bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Direktur Manajemen Proyek dan EBT PT PLN, Suroso Isnandar.
Rosan menjelaskan bahwa jajaran pemerintah tengah menyiapkan rancangan skema baru operasional PLN agar BUMN kelistrikan ini dapat bergerak jauh lebih lincah, profesional, dan responsif dalam menghadapi dinamika perkembangan ekonomi modern.
“Intinya, kami membicarakan bagaimana mengakselerasi transformasi di PLN agar menjadi lebih baik, lebih cepat, dan lebih tanggap. Kami juga membahas percepatan penggunaan 100 GWp panel surya,” ujar Rosan.
Ia menambahkan bahwa pembenahan struktur keuangan dan model bisnis PLN ini ditargetkan mampu memangkas beban subsidi negara yang membengkak tanpa mengorbankan kualitas jaringan kepada masyarakat.
Evaluasi mendalam akan terus berkoordinasi langsung dengan tim internal PLN agar usulan perombakan struktur dapat disusun secara matang dan komprehensif.
“Transformasi ini terutama dari segi model bisnisnya, agar segera dibuat dan dipaparkan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti. Harapannya, langkah ini juga dapat mengurangi subsidi serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas PLN,” kata Rosan.
Lonjakan Beban Listrik dan Evaluasi Sistem Pemeliharaan
Di sisi lain, pesatnya pertumbuhan aktivitas perekonomian warga berbanding lurus dengan melonjaknya pemakaian daya listrik harian di berbagai kawasan industri maupun permukiman.
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN, Suroso Isnandar, mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang positif menjadi pemicu utama meningkatnya permintaan daya secara signifikan di seluruh Tanah Air.
“Ekonomi kita yang tumbuh baik menyebabkan permintaan listrik melonjak cukup tinggi. Ini sebetulnya merupakan sinyal yang baik, tetapi harus diikuti dengan keandalan dan pemeliharaan yang lebih baik,” ujar Suroso.
Kondisi ketahanan jaringan sempat mendapat sorotan publik tatkala terjadi gangguan teknis pada komponen transformator yang memicu pemadaman listrik di wilayah Batam dan Bintan.
Meskipun jajaran teknik PLN bergerak cepat memulihkan aliran daya hingga kembali normal seratus persen di wilayah Batam, insiden teknis tersebut menjadi sinyal kuat akan pentingnya evaluasi total terhadap sistem pemeliharaan infrastruktur secara berkala.
Peristiwa pemadaman listrik ini juga memberikan edukasi berharga mengenai hak-hak konsumen serta tata cara perlindungan masyarakat saat terjadi kendala pasokan listrik:
-
Prioritas Penanganan Penormalan: Langkah awal petugas teknis PLN difokuskan sepenuhnya pada pengamanan instalasi serta pemulihan aliran daya listrik ke fasilitas publik vital dan rumah-rumah warga secara bertahap.
-
Mekanisme Klaim Kompensasi Pelanggan: Pelanggan yang mengalami kerugian akibat gangguan sistem jaringan berhak mendapatkan peninjauan ganti rugi atau kompensasi biaya sesuai dengan regulasi kelistrikan yang berlaku.
-
Akses Pengaduan Respon Cepat: Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa keandalan instalasi listrik mandiri di rumah tangga dan memanfaatkan kanal pengaduan resmi PLN Mobile jika menemukan indikasi fluktuasi tegangan yang tidak stabil.
Mengenai kemungkinan klaim ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak pemadaman, pihak PLN memastikan bahwa proses evaluasi aturan kompensasi akan dijalankan secara transparan seusai seluruh tahapan penanganan darurat penormalan jaringan selesai dilaksanakan secara utuh di lapangan.
“Pada saat ini, prioritas pertama kami adalah memulihkan kembali pelayanan kepada masyarakat. Setelah itu, mekanisme kompensasi akan kami tinjau sesuai peraturan yang berlaku,” pungkasnya.(*)