PADANG, Kalibrasinews.com – Isu penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan warga sipil Papua menjadi fokus utama diplomasi Indonesia pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) ke-81 di New York.
Dalam siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang diterima redaksi disebutkan bahwa pemerintah bersikap serius dalam menindak setiap dugaan pelanggaran HAM di Tanah Air.
Penegasan resmi tersebut disampaikan melalui penggunaan hak jawab (right of reply) pada sesi General Debate, Senin (28/9/2026) waktu setempat.
Langkah diplomasi ini diambil secara tegas untuk merespons pernyataan delegasi Kepulauan Solomon dan Vanuatu.
Kedua negara tersebut sebelumnya melontarkan tuduhan sepihak mengenai situasi keamanan dan penegakan HAM di Papua.
Indonesia menilai pandangan tersebut tidak menggambarkan realita di lapangan secara objektif.
Diplomat Indonesia, Nona Gae Luna, menyampaikan pandangan resmi pemerintah di hadapan majelis PBB.
Ia menegaskan bahwa perbincangan mengenai situasi HAM di Papua perlu dilihat secara utuh dan jujur.
Menurut Nona, warga sipil di Papua justru kerap menjadi korban aksi kekerasan dari kelompok bersenjata.
Korban kekerasan tersebut mencakup berbagai elemen masyarakat, mulai dari guru hingga tenaga kesehatan setempat.
Nona secara spesifik menyoroti peristiwa tragis gugurnya tiga orang pegawai negeri sipil (PNS) di Papua.
Para PNS tersebut diserang kelompok bersenjata sesaat setelah mengantarkan bantuan pangan kepada masyarakat.
Selain itu, ia membeberkan peristiwa kekerasan lain yang terjadi di lapangan.
Sembilan orang warga sipil yang terdiri dari perempuan dan anak-anak menjadi korban penyekapan oleh kelompok bersenjata.
“Serangan terhadap warga sipil bukanlah bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Penyerangan dan pembunuhan terhadap warga sipil adalah tindakan kriminal,” ujar Nona di hadapan delegasi PBB.
Nona pada sidang PBB ini menegaskan bahwa isu penegakan HAM harus dibahas secara serius dan jernih.
Diskusi mengenai isu HAM tidak boleh dijadikan kedok untuk kepentingan politik atau melegitimasi kekerasan.
“Masalah HAM membutuhkan diskusi serius, namun itu tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi kekerasan atau mengadvokasi separatisme,” lanjut dia.
Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dari ancaman teror.
Pemerintah Indonesia akan menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan kewajiban internasional di bidang HAM.
Penolakan Sikap Tebang Pilih dan Peran Indonesia di Dewan HAM PBB
Pada kesempatan yang sama, Indonesia menolak keras tuduhan yang dilontarkan oleh sejumlah negara.
Beberapa negara dinilai sengaja mengesampingkan fakta lapangan terkait jatuhnya korban dari pihak warga sipil.
Negara-negara tersebut dianggap terus melontarkan tuduhan sepihak mengenai situasi HAM di Papua.
Indonesia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk diplomasi standar ganda.
“Sikap tebang pilih tersebut merusak kredibilitas dari kepedulian terhadap hak asasi manusia yang disuarakannya,” imbuh Nona menanggapi sikap negara-negara tersebut.
Indonesia berkomitmen untuk terus terlibat secara aktif dan konstruktif dalam isu-isu kemanusiaan global.
Perlindungan terhadap warga sipil terus dijalankan melalui berbagai mekanisme resmi yang relevan dan transparan.
Pemerintah Indonesia selalu menyikapi setiap laporan atau tuduhan pelanggaran HAM secara serius.
Penanganan kasus-kasus tersebut dilakukan secara terbuka melalui lembaga nasional dan mekanisme hukum yang berlaku.
Penanganan dugaan pelanggaran HAM dilakukan secara mandiri dengan melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Keberadaan Komnas HAM yang independen menjamin akuntabilitas serta transparansi dalam setiap proses.
Rekam jejak dan kontribusi Indonesia dalam sistem HAM internasional telah diakui secara luas.
Pengakuan dunia internasional ini dibuktikan melalui berbagai pencapaian nyata di tingkat global.
Indonesia terpilih sebagai Ketua Dewan HAM PBB untuk periode kepemimpinan tahun 2026.
Kepercayaan besar ini diraih setelah Indonesia menjadi anggota dewan tersebut selama enam periode berturut-turut.
Pencapaian posisi strategis tersebut mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan dari komunitas internasional.
Dunia global mengakui kepemimpinan Indonesia dalam upaya memajukan serta melindungi hak asasi manusia.
“Indonesia telah dan akan selalu menjadi mitra penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan, mendukung demokrasi dan hak asasi, serta memajukan pembangunan berkesinambungan,” pungkas dia.
Sikap tegas delegasi Indonesia di forum PBB ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah terhadap Papua.
Pemerintah memastikan bahwa penegakan hukum dan pembangunan kesejahteraan di Papua terus berjalan beriringan demi kedamaian masyarakat.
(rel/KalibrasiNews)