Jakarta, KalibrasiNews.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadalia untuk menghentikan impor BBM (Bahan Bakar Minyak) secara bertahap hingga mencapai swasembada energi nasional.
Pemerintah menekankan bahwa pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan ketahanan energi sekaligus menekan pengeluaran devisa negara.
Dengan strategi bertahap ini, diharapkan sektor energi nasional mampu lebih mandiri dan menghadirkan harga BBM yang stabil bagi masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan usai pelantikan keanggotaan DEN yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1).
Bahlil mengatakan bahwa pelantikan anggota DEN ini merupakan babak baru penataan kebijakan energi nasional dengan menempatkan energi sebagai prioritas pembangunan.
“Salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut kedaulatan energi, ketahanan energi, kemandirian energi, dan pada akhirnya swasembada energi.
Salah satu instrumen negara untuk mewujudkan itu adalah melalui arah kebijakan dan roadmap yang dibangun bersama Dewan Energi Nasional,” ujar Bahlil.
Lebih lanjut, Prabowo juga telah memberikan empat arahan utama kepada DEN. Pertama, menjaga kedaulatan energi nasional tanpa intervensi pihak mana pun. Kedua, memperkuat ketahanan energi nasional.
Cadangan BBM Indonesia yang saat ini hanya untuk kebutuhan 21 hari akan ditingkatkan hingga tiga bulan melalui pembangunan fasilitas penyimpanan (storage).
“Ketahanan energi kita hari ini sekitar 21 hari. Ini akan kita tingkatkan menjadi tiga bulan, dan itu pasti kita akan membangun storage,” jelasnya.
Arahan ketiga, lanjut Bahlil, adalah mendorong kemandirian energi dengan menekan ketergantungan impor BBM yang saat ini masih mencapai lebih dari 30 juta Kiloliter per tahun, baik untuk solar maupun bensin.
Adapun arahan keempat adalah mewujudkan swasembada energi sebagai tujuan akhir pembangunan sektor energi nasional.
Selain itu, Pemerintah juga menyoroti pentingnya pemanfaatan energi terbarukan dan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.
Dengan memaksimalkan sumber daya lokal dan teknologi hijau, ketergantungan pada impor BBM dapat ditekan lebih cepat, sekaligus mendukung target pengurangan emisi karbon nasional.
Inisiatif ini mencerminkan komitmen jangka panjang Pemerintah dalam menghadapi dinamika pasar energi global.
“Hari ini kita masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta Kiloliter. Ini akan kita lakukan secara bertahap, dan tujuannya pada akhirnya adalah swasembada,” tegas Bahlil.
Bahlil menambahkan, roadmap kebijakan energi nasional kini juga telah disusun dan memasuki tahap implementasi termasuk juga kerja sama dengan sejumlah negara serta penguatan organisasi pendukung.
Pemerintah menegaskan bahwa semua langkah tersebut akan diawasi secara ketat untuk memastikan target pengurangan impor BBM berjalan sesuai jadwal.
Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku industri juga terus digencarkan agar setiap pihak memahami manfaat swasembada energi bagi stabilitas harga, ketahanan nasional, dan kemandirian ekonomi.
Dengan koordinasi yang baik, Pemerintah optimistis Indonesia bisa mencapai pengurangan impor BBM secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Pemerintah menekankan bahwa pengurangan impor BBM akan dilakukan dengan strategi terukur, termasuk memaksimalkan produksi dalam negeri dan pengembangan energi baru terbarukan.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menekan angka impor BBM, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional secara jangka panjang.
Setiap kementerian dan lembaga terkait diinstruksikan berkoordinasi untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat dan industri.
Pemerintah dalam hal ini juga tengah menyiapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Roadmap-nya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tahapan implementasi, termasuk kerja sama dengan negara lain dan penguatan organisasinya. Perpres-nya sedang dalam proses,” pungkasnya.
Pemerintah dalam hal ini juga tengah menyiapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan tersebut.
Pemerintah juga memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan intensif, sehingga setiap langkah untuk mengurangi impor BBM dapat terlaksana dengan efektif.
Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku industri energi dilakukan agar seluruh pihak memahami strategi pengurangan ketergantungan BBM impor ini dan dapat berkontribusi mendukung pencapaian swasembada energi nasional.
“Roadmap-nya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tahapan implementasi, termasuk kerja sama dengan negara lain dan penguatan organisasinya. Perpres-nya sedang dalam proses,” pungkasnya.
Pemerintah menegaskan bahwa semua langkah tersebut akan diawasi secara ketat untuk memastikan target pengurangan impor BBM berjalan sesuai jadwal.
Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku industri juga terus digencarkan agar setiap pihak memahami manfaat swasembada energi bagi stabilitas harga, ketahanan nasional, dan kemandirian ekonomi.
Dengan koordinasi yang baik, Pemerintah optimistis Indonesia bisa mencapai pengurangan impor BBM secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.(/rel)