PADANG, Kalibrasinews.com — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bergerak cepat merespons adanya kendala kelancaran pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat memicu keresahan masyarakat di wilayah Bali.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menginstruksikan PT Pertamina (Persero) untuk segera memperkuat dan menambah armada kapal pengangkut BBM.
Langkah darurat ini diambil demi memastikan rantai pengiriman pasokan energi dari Jawa Timur menuju Pulau Dewata dapat kembali berjalan normal, stabil, dan lancar dalam waktu singkat.
Dalam siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) yang diterima redaksi disebutkan bahwa Bahlil menegaskan ketahanan stok BBM secara nasional sebenarnya berada dalam kondisi yang sangat aman.
Permasalahan yang terjadi di lapangan murni disebabkan oleh hambatan teknis logistik pada proses pengiriman antar-pulau.
Oleh sebab itu, percepatan pengangkutan laut menjadi fokus dan prioritas utama pemerintah saat ini agar tidak berdampak luas pada aktivitas perekonomian warga setempat.
“Saya tadi memerintahkan untuk mereka untuk segera menggandakan kapal agar tidak terjadi kondisi yang tidak diinginkan di daerah-daerah, supaya bisa percepatan,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi tersebut.
Bahlil membeberkan bahwa posisi ketahanan stok BBM nasional saat ini berada pada kisaran 16 hingga 18 hari kebutuhan nasional.
Angka cadangan tersebut dipastikan masih memenuhi standar ketahanan energi minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Khusus untuk jenis bahan bakar RON 90 atau Pertalite, fluktuasi stok terjadi akibat adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat yang beralih dari BBM beroktan lebih tinggi, seperti RON 92 dan RON 95, ke jenis BBM bersubsidi.
Pemerintah optimistis cadangan BBM nasional dapat ditingkatkan kembali hingga menyentuh angka aman 20 hari kebutuhan nasional dalam rentang waktu sekitar satu pekan ke depan.
Proses pemulihan persediaan pasokan energi ini terus dipantau secara intensif oleh kementerian teknis bersama BUMN pengelola minyak dan gas bumi demi menjaga stabilitas energi dan pemerataan distribusi di seluruh pelosok Tanah Air.
“Untuk mencapai di angka 20 itu ya kita butuh waktu seminggu. Seminggu selesai. Tapi di 16-18 hari itu kan bukan berarti kita kekurangan standar minimal, itu masih oke,” pungkas Bahlil.
Pemerintah Minta Kepolisian Sikat Habis Oknum Penimbun BBM
Selain membenahi kendala logistik dan penambahan armada pengangkut, pemerintah juga menaruh perhatian serius terhadap dugaan kecurangan penimbunan barang bersubsidi yang sangat merugikan masyarakat luas:
-
Tindak Tegas Penimbun BBM Subsidi: Bahlil meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia memproses hukum secara tegas oknum yang nekat menimbun BBM bersubsidi.
-
Modus Penyelundupan ke Sektor Industri: Oknum nakal memborong BBM subsidi menggunakan tangki modifikasi lalu menjualnya kembali dengan harga industri.
-
Pengungkapan Kasus Penyelewengan di Lapangan: Polisi membongkar kasus penimbunan solar dan Pertalite di Bali yang dijual ilegal seharga Rp100.000 per 1,5 liter.
Langkah tegas ini diambil karena anggaran subsidi BBM dibiayai langsung oleh uang negara dan ditujukan khusus bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Penyelewengan aliran subsidi hanya akan menguntungkan segelintir oknum demi meraih keuntungan finansial pribadi.
“Ya saya minta tolong sama Pak Kapolri, kalau begini ditindak aja Pak, diproses hukum,” kata Bahlil saat memberikan keterangannya di Jakarta.
Bahlil enggan berspekulasi lebih jauh mengenai rincian identitas para pelaku penimbunan tersebut.
Pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan dan penyidikan hukum kepada jajaran aparat penegak hukum yang berwenang untuk mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya.
“Saya tidak mau mendahului, itu nanti detailnya aparat penegak hukum,” imbuhnya.
Ia menekankan bahwa tindakan penyelewengan BBM bersubsidi sangat mencederai rasa keadilan masyarakat serta mengganggu stabilitas ekonomi daerah.
“Masa BBM solar subsidi ditampung kemudian dijual lagi dengan harga industri. Itu kan subsidinya kan ditanggung oleh negara,” ujarnya.
Pemerintah mengandalkan kombinasi langkah cepat berupa penambahan armada kapal distribusi oleh PT Pertamina (Persero) serta penegakan hukum yang intensif dari aparat kepolisian.
Melalui langkah tersebut, kelancaran pasokan BBM di daerah, khususnya wilayah Bali, optimistis dapat kembali berjalan normal, aman, dan mencukupi seluruh kebutuhan energi harian masyarakat secara merata.
(*)