JAKARTA, KalibrasiNews.com – Pemerintah memutuskan menurunkan harga gas alam cair (LNG) untuk sektor industri menjadi USD 13 per MMBTU dari sebelumnya mencapai USD 20 hingga USD 23 per MMBTU.
Dalam siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang diterima redaksi bahwa kebijakan itu diambil atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjaga daya saing industri sekaligus menekan biaya produksi.
Langkah penyesuaian harga gas tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berupaya menjaga iklim investasi nasional agar tetap kompetitif.
Bagi pelaku industri, biaya energi merupakan salah satu komponen terbesar dalam proses produksi sehingga perubahan tarif akan langsung memengaruhi efisiensi usaha.
Dengan kebijakan ini, perusahaan memiliki ruang yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksi, menjaga keberlangsungan operasional, serta mempertahankan daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun internasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah turun tangan setelah menerima keluhan dari pelaku industri mengenai tingginya harga LNG yang digunakan sebagai pasokan gas.
“Atas dasar arahan Bapak Presiden. Bapak Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Senin (29/6).
Ia menjelaskan pelaku industri sebelumnya mengusulkan harga gas berada di kisaran USD 15-16 per MMBTU.
Namun, setelah dilakukan perhitungan dan dilaporkan kepada Presiden, pemerintah memutuskan menetapkan harga lebih rendah yakni USD 13 per MMBTU.
Keputusan tersebut juga diharapkan memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam menyusun rencana bisnis jangka menengah dan panjang.
Kepastian harga gas membuat perusahaan lebih mudah menghitung biaya operasional, merancang investasi baru, hingga memperluas kapasitas produksi apabila permintaan pasar meningkat.
Stabilitas kebijakan energi dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor terhadap sektor industri nasional.
Bahlil mengatakan lonjakan harga LNG terjadi akibat penurunan produksi gas dari sejumlah lapangan di wilayah barat Indonesia yang selama ini memasok kebutuhan, seperti Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.
Akibat penurunan produksi tersebut, kebutuhan gas industri harus dipenuhi melalui LNG yang didatangkan dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan sejumlah wilayah lain di luar Pulau Jawa.
Menurutnya, harga LNG menjadi mahal karena harus melalui proses distribusi yang panjang.
Selain melakukan penyesuaian harga gas, pemerintah juga diharapkan terus memperkuat infrastruktur distribusi energi agar biaya logistik dapat ditekan secara bertahap.
Peningkatan jaringan pipa, fasilitas regasifikasi, hingga efisiensi rantai pasok diyakini akan membantu menciptakan sistem distribusi yang lebih efektif.
Dengan demikian, industri dapat memperoleh pasokan energi secara lebih andal tanpa dibebani biaya distribusi yang terlalu tinggi.
Mulai dari pengangkutan antarpulau, regasifikasi, hingga penyaluran melalui jaringan pipa ke kawasan industri.
“Diambil dari daerah-daerah yang butuh cost transportasi, kemudian dilakukan regasifikasi, kemudian baru dikirim lewat pipa. Itulah biaya yang timbul,” kata Bahlil.
Dengan kondisi ini, maka Bahlil menegaskan persoalan kenaikan harga bukan disebabkan kekurangan pasokan gas nasional.
Produksi gas secara keseluruhan masih sesuai target lifting yang ditetapkan dalam APBN.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada ketersediaan sumber daya, melainkan bagaimana distribusi dapat dilakukan secara efisien hingga ke pusat-pusat industri.
Oleh karena itu, kebijakan harga gas perlu diiringi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas antardaerah penghasil gas dengan kawasan industri.
Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pasokan sekaligus mendukung pertumbuhan sektor manufaktur nasional.
Bahlil menjelaskan produksi gas dari lapangan di Jawa Timur masih berjalan normal sesuai target.
Penurunan hanya terjadi pada lapangan-lapangan gas di wilayah barat Indonesia yang menjadi pemasok utama kawasan Jabodetabek.
“Jadi, masalahnya bukan tidak adanya gas, gas ada,” tegasnya.
Dengan penetapan harga baru sebesar USD 13 per MMBTU, pemerintah berharap beban biaya energi industri dapat ditekan sehingga aktivitas produksi dan penyerapan tenaga kerja tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi.
Ke depan, evaluasi terhadap kebijakan harga gas diharapkan dilakukan secara berkala agar tetap sejalan dengan perkembangan kondisi pasar energi global maupun kebutuhan industri dalam negeri.
Melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan penyedia energi, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat daya saing industri nasional, menjaga investasi tetap tumbuh, serta menciptakan iklim usaha yang semakin sehat dan berkelanjutan.
(/rel)