PADANG, KalibrasiNews.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan penjelasan terkait 94 warga yang meninggal dunia selama berada di pengungsian pascagempa Nusa Tenggara Timur (NTT).
Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan pemerintah, mayoritas warga yang meninggal merupakan kelompok rentan, terutama lanjut usia (lansia), dengan riwayat penyakit kronis.
Dalam siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) yang diterima redaksi disebutkan bahwa hasil pemeriksaan tersebut tidak menunjukkan 94 warga tersebut meninggal akibat trauma fisik secara langsung maupun saat tertimpa reruntuhan bangunan akibat gempa.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, penjelasan mengenai kondisi para korban disampaikan berdasarkan proses verifikasi dan validasi terpadu yang dilakukan BNPB bersama Kementerian Kesehatan.
Proses tersebut dilakukan terhadap data warga terdampak di tujuh kabupaten yang mengalami dampak gempa.
Dari hasil pemeriksaan dan penelusuran tim medis, sebagian besar korban yang meninggal ketika berada di pengungsian diketahui merupakan lansia yang memiliki komplikasi penyakit kronis sebelum terjadinya bencana.
Beberapa penyakit yang disebut dalam hasil verifikasi tersebut antara lain stroke dan diabetes melitus.
Kondisi kesehatan yang telah diderita sebelumnya menjadi bagian yang diperhatikan dalam menjelaskan penyebab meninggalnya warga selama berada di lokasi pengungsian.
“Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terpadu antara BNPB dengan Kementerian Kesehatan di tujuh kabupaten terdampak kami meluruskan bahwa 94 warga tersebut tidak meninggal akibat trauma fisik langsung atau reruntuhan bangunan akibat gempa bumi,” kata Berton, Kamis (17/9/2026).
Pelayanan Kesehatan Tetap Disiagakan
Berton menegaskan pemerintah telah memberikan penanganan medis kepada warga terdampak sejak gempa terjadi pada 15 Agustus lalu.
Pelayanan tersebut dilakukan melalui berbagai fasilitas kesehatan serta pos kesehatan terpadu yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para penyintas selama masa tanggap dan pemulihan pascabencana.
Sejak hari pertama setelah gempa, BNPB juga telah mengaktifkan pos dukungan logistik di Labuan Bajo dan Maumere.
Penyaluran bantuan tidak hanya mencakup kebutuhan logistik, tetapi juga dukungan medis, obat-obatan dan berbagai peralatan yang diperlukan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat terdampak.
Bantuan dan pelayanan tersebut diberikan kepada warga yang masih berada di pengungsian, baik mereka yang menempati lokasi pengungsian terpusat maupun masyarakat yang memilih atau berada di pengungsian mandiri.
Pemerintah terus memantau kebutuhan warga seiring dengan perubahan jumlah pengungsi di sejumlah wilayah terdampak.
Meski jumlah pengungsi telah mengalami penurunan, fasilitas kesehatan dan pos kesehatan terpadu tetap disiagakan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan warga yang masih membutuhkan pelayanan kesehatan tetap mendapatkan penanganan selama proses pemulihan berlangsung.
Data BNPB per 15 September 2026 mencatat jumlah pengungsi akibat gempa NTT mencapai 46.461 jiwa.
Angka tersebut mengalami penurunan cukup besar dibandingkan kondisi sebelumnya yang sempat mencapai lebih dari 150.000 jiwa.
Penurunan jumlah pengungsi tersebut menunjukkan bahwa sebagian warga terdampak telah meninggalkan lokasi pengungsian.
Namun, pemerintah tetap menaruh perhatian terhadap masyarakat yang masih bertahan di pengungsian dan membutuhkan dukungan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta pelayanan kesehatan.
“Kami juga ingin memastikan pelayanan dasar dan kesehatan bagi para penyintas tetap terlaksana optimal,” jelas Berton.
Selain persoalan pelayanan di lapangan, BNPB juga menyoroti penyebaran informasi mengenai korban meninggal dunia di pengungsian.
Informasi yang beredar sebelumnya sempat menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat sehingga pemerintah merasa perlu memberikan penjelasan berdasarkan hasil verifikasi bersama Kementerian Kesehatan.
BNPB mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan informasi terkait kondisi warga terdampak bencana.
Masyarakat diminta mengikuti perkembangan melalui sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan dan telah melalui proses verifikasi.
Menurut pemerintah, informasi yang akurat menjadi bagian penting dalam situasi pascabencana.
Kejelasan data diharapkan dapat membantu masyarakat memahami kondisi sebenarnya sekaligus mencegah munculnya kekhawatiran akibat informasi yang belum terverifikasi.
“Kami mohon maaf apabila dinamika informasi sebelumnya sempat menimbulkan kekhawatiran dan spekulasi tertentu di masyarakat. Mari kita bersama memperkuat dukungan dan doa demi percepatan pemulihan saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur,” tutup Berton.
(rel/KalibrasiNews)