JAKARTA, Kalibrasinews.com — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menjelaskan soal lawatan Presiden RI Prabowo Subianto ke Paris, Prancis, selama empat hari pada 26-29 Mei 2026.
Siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) yang diterima redaksi menyebutkan bahwa sejak awal agenda kunjungan Prabowo hanya ke Prancis, tidak ada rencana ke negara-negara lainnya.
“Sejak awal, tidak ada pernyataan pemerintah RI bahwa Presiden akan ke Italia. Yang kedua, jadwal resmi memang hanya ke Prancis. Yang ketiga, bila di perjalanan ada rencana akan ke tujuan yang lain, itu sebatas rencana sampai ada penyampaian resmi dari pemerintah,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5).
Qodari juga menyebut kunjungan Prabowo ke Prancis pada Mei ini sudah disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono sebulan sebelumnya.
Dengan demikian, agenda pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron sudah direncanakan sejak lama.
Qodari menegaskan bahwa setiap agenda kunjungan luar negeri Presiden selalu melalui proses perencanaan yang matang dan melibatkan berbagai kementerian serta lembaga terkait.
Karena itu, informasi mengenai tujuan kunjungan kenegaraan hanya dapat dianggap resmi apabila telah diumumkan langsung oleh pemerintah melalui saluran komunikasi yang berwenang.
“Kunjungan kenegaraan Presiden ke Prancis sudah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri kita, Pak Sugiono, bahkan semenjak tanggal 22 April 2026,” katanya.
Pada kesempatan ini, Qodari juga mengatakan kunjungan kenegaraan tersebut dilakukan Prabowo sebagai kunjungan balasan Macron yang ke Indonesia pada tahun 2025.
Selain itu, sesuai pernyataan Sugiono, Indonesia dan Prancis tengah membahas sejumlah target kerja sama bilateral.
“Yang pertama adalah di bidang pertahanan. Karena kita semua tahu bahwa pemerintah Indonesia telah memperoleh sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista dari Prancis. Karena itu, diperlukan transfer teknologi untuk penguasaan alutsista tersebut,” ujar Qodari.
Kedua, yaitu kerja sama di bidang pendidikan khususnya terkait Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM).
Ketiga, kerja sama di bidang energi dan pemanfaatan mineral kritis.
Selain membahas kerja sama strategis, kunjungan tersebut juga diharapkan dapat membuka peluang investasi baru yang memberikan manfaat bagi kedua negara.
Pemerintah Indonesia menilai hubungan yang semakin erat dengan Prancis dapat mendukung pengembangan industri nasional, termasuk sektor teknologi tinggi yang membutuhkan kolaborasi internasional jangka panjang.
Di luar hal-hal tersebut, Qodari menyebut Prabowo memang memiliki hubungan personal yang dekat dengan Macron.
Menurutnya, ini merupakan modal sosial yang penting bagi relasi Indonesia dan Prancis.
Menurut Qodari, hubungan personal yang baik antar pemimpin negara kerap menjadi faktor pendukung dalam mempercepat berbagai bentuk kerja sama.
Kedekatan komunikasi tersebut dinilai mampu menciptakan suasana saling percaya yang pada akhirnya mempermudah pembahasan berbagai agenda strategis yang menjadi kepentingan bersama.
“Kita tahu bahwa modal sosial itu tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan modal-modal yang lain, baik itu modal ekonomi maupun modal politik dalam hal membangun hubungan baik dan kerja sama antarnegara. Bapak Presiden Prabowo adalah figur yang unik. Mungkin satu-satunya di dunia yang bisa memiliki hubungan yang sangat baik dengan kekuatan-kekuatan besar, adidaya,” katanya.
Tak hanya dengan Macron, Prabowo juga berhubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, hingga Presiden China Xi Jinping.
Ia menambahkan bahwa Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan menjalin hubungan baik kepada berbagai negara dan kekuatan global.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas hubungan internasional sekaligus memperluas peluang kerja sama yang bermanfaat bagi pembangunan nasional.
“Semua ini tentu kita rasakan manfaatnya dalam konteks situasi dan kondisi pada hari ini maupun pada konteks masa depan,” tegasnya.
Di tengah dinamika geopolitik dunia yang terus berubah, pemerintah memandang diplomasi yang aktif dan produktif sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga kepentingan nasional.
Oleh sebab itu, setiap kunjungan kenegaraan Presiden diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga menghasilkan kerja sama konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat Indonesia.
Melalui kunjungan resmi ke Prancis tersebut, pemerintah berharap hubungan Indonesia dan Prancis semakin berkembang ke tingkat yang lebih strategis di berbagai sektor.
Selain memperkuat kemitraan yang telah terjalin selama ini, hasil pertemuan kedua kepala negara diharapkan mampu membuka peluang kerja sama baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi, penguasaan teknologi, serta peningkatan posisi Indonesia dalam percaturan global.
(/rel)