PADANG, KalibrasiNews.com – Kelangkaan solar yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Barat mendapat perhatian dari COO Danantara Dony Oskaria.
Laporan mengenai kondisi tersebut disampaikan langsung Gubernur Sumbar Mahyeldi saat bertemu Dony di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Dalam pertemuan itu, Mahyeldi menyampaikan kondisi distribusi solar yang masih menjadi persoalan di sejumlah daerah.
Antrean kendaraan akibat terbatasnya pasokan solar disebut telah mengganggu aktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi yang membutuhkan bahan bakar tersebut.
Dony memastikan persoalan tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan memanggil jajaran direksi PT Pertamina Patra Niaga.
Menurutnya, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) merupakan kebutuhan penting sehingga proses distribusinya harus berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan.
“Saya panggil segera Dirut Patra Niaga,” kata Dony saat merespons laporan mengenai antrean panjang kendaraan akibat kelangkaan solar.
Mahyeldi juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar belum memperoleh akses terhadap data distribusi BBM dari Pertamina.
Padahal, informasi tersebut dibutuhkan pemerintah daerah untuk mengetahui pola penyaluran solar sekaligus memperkuat pengawasan di lapangan.
Ketersediaan data dinilai penting agar pemerintah dapat melihat apakah pasokan telah disalurkan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Data tersebut juga dapat membantu mengantisipasi potensi penyalahgunaan dalam proses distribusi BBM.
Dony yang juga menjabat Kepala BP BUMN menilai persoalan distribusi BBM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Gangguan pasokan dapat memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama sektor usaha dan aktivitas ekonomi yang bergantung pada ketersediaan solar.
PETI hingga Pengembangan Energi
Selain membicarakan kelangkaan solar, pertemuan tersebut turut membahas sejumlah agenda pembangunan yang berkaitan dengan sektor pertambangan, energi, dan infrastruktur di Sumatera Barat.
Salah satu pembahasan menyangkut pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta persoalan pertambangan tanpa izin (PETI).
Dony menawarkan pendekatan yang mempertimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kondisi lingkungan.
Ia meminta pemerintah daerah melakukan pendataan secara akurat terhadap aktivitas pertambangan rakyat.
Langkah tersebut diperlukan agar kegiatan yang memiliki potensi ekonomi dapat diarahkan melalui mekanisme yang lebih tertata dan memiliki kepastian hukum.
Dalam skema yang ditawarkan, Danantara akan mendorong PT Antam untuk berperan sebagai perusahaan inti.
Sementara kelompok tambang rakyat yang telah memiliki izin dapat menjadi plasma dalam ekosistem pertambangan tersebut.
Pengelolaan lingkungan menjadi bagian penting dari skema itu.
Setiap kegiatan pertambangan harus memperhatikan penyusunan AMDAL, reklamasi lahan, serta penanaman kembali kawasan setelah aktivitas pertambangan selesai.
“Hilirisasi, reklamasi, dan penanaman kembali harus berjalan bersamaan agar manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat dijaga,” ujarnya.
Di sektor energi, Mahyeldi menyerahkan proposal lima proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dengan nilai mencapai Rp5,35 triliun untuk periode 2027-2029.
Lima proyek tersebut mencakup PLTS Terapung Singkarak di Tanah Datar, PLTS Sijunjung, PLTS Mentawai, PLTS Pesisir Selatan, serta PLTG Sijunjung yang memanfaatkan potensi gas dari Blok Sinamar.
Dony menilai pengembangan energi baru terbarukan dan pemanfaatan gas domestik berpeluang memperkuat pasokan energi sekaligus memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Sumbar.
Namun, seluruh rencana tersebut tetap membutuhkan kesiapan dokumen, kepastian perizinan, dan koordinasi lintas instansi.
Pemanfaatan gas Sinamar menjadi salah satu proyek yang mendapat perhatian.
Cadangan gas di wilayah kerja South West Bukit Barisan diperkirakan mencapai 35 MMSCFD dan berpotensi digunakan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik.
Pembahasan juga mencakup pembangunan jalan tol dan pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur.
Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas Sumbar, memperlancar pergerakan barang, sekaligus mendukung kegiatan investasi di daerah.
Selain Dony dan Mahyeldi, pertemuan tersebut dihadiri Wakil Kepala BP BUMN Tedy Bharata, Corporate Secretary Danantara Asset Management Maya Tyas Asmoro, serta Tenaga Ahli BP BUMN Khairul Jasmi.
Kedua pihak kemudian sepakat membawa berbagai hasil pembahasan ke pertemuan teknis berikutnya.
Forum tersebut akan melibatkan kementerian, BUMN, serta instansi terkait untuk membahas langkah lanjutan dan mempercepat realisasi program strategis di Sumatera Barat.
Pemerintah daerah juga berharap persoalan kelangkaan solar mendapat penyelesaian konkret, bukan hanya sebatas koordinasi.
Kepastian distribusi BBM dibutuhkan agar masyarakat dan pelaku usaha dapat kembali menjalankan aktivitas tanpa terganggu antrean panjang maupun ketidakpastian pasokan.
Di sisi lain, agenda energi dan infrastruktur diharapkan dapat terus dikawal hingga masuk tahap pelaksanaan.
(rel/KalibrasiNews.com)