JAKARTA, Kalibrasinews.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah berjanji maupun berkomitmen untuk menyumbang sebesar USD 1 miliar kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan berbagai informasi yang beredar di ruang publik, terutama yang menyebut Indonesia telah menyatakan kesediaan memberikan kontribusi dana dalam jumlah besar. Menurut Prabowo, informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam proses komunikasi diplomatik yang selama ini berlangsung.
“Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar,” ujar Prabowo dalam wawancaranya, ditulis Sabtu (21/3/2026).
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk dalam isu kemanusiaan dan perdamaian global, selalu didasarkan pada prinsip kepentingan nasional serta kemampuan riil negara.
Oleh karena itu, segala bentuk komitmen yang menyangkut keuangan negara tidak akan diputuskan secara terburu-buru tanpa perhitungan matang.
Rilis Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) bahwa Presiden Prabowo menegaskan bahwa tidak ada komitmen keuangan apa pun yang pernah dijanjikan kepada Amerika Serikat terkait keikutsertaan Indonesia dalam BoP. Hal ini, lanjutnya, terlihat dari absennya Indonesia dalam pertemuan founding donors sebelumnya.
Prabowo menjelaskan bahwa kehadiran Indonesia dalam forum internasional lebih menitikberatkan pada kontribusi nyata yang relevan dengan kapasitas yang dimiliki. Dalam konteks konflik kemanusiaan seperti di Gaza, Indonesia memilih untuk berperan aktif melalui pendekatan yang lebih konkret di lapangan.
“Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar. Tapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” tegas Prabowo.
Ia juga menegaskan bahwa transparansi menjadi hal penting dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah, termasuk dalam hubungan internasional. Dengan keterbukaan tersebut, diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman baik di dalam negeri maupun di tingkat global terkait posisi Indonesia.
Presiden menyampaikan bahwa Indonesia siap menjadi bagian dari dewan perdamaian tersebut, namun hanya melalui kontribusi pasukan perdamaian untuk menjaga warga Gaza, bukan dana.
Menurut Prabowo, kontribusi dalam bentuk pasukan perdamaian merupakan salah satu kekuatan utama Indonesia yang telah diakui dunia. Selama ini, Indonesia dikenal aktif dalam berbagai misi perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga pendekatan tersebut dinilai lebih sesuai dengan peran dan pengalaman yang dimiliki.
“Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” katanya.
Ia menilai bahwa kehadiran pasukan perdamaian di wilayah konflik seperti Gaza akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat sipil, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan memastikan distribusi bantuan kemanusiaan dapat berjalan dengan lancar.
Meski demikian, Prabowo menambahkan bahwa pemerintah akan tetap mengikuti perkembangan ke depan ketika pembangunan kembali Gaza dapat dimulai, maka kemungkinan kontribusi Indonesia akan dipertimbangkan.
Prabowo juga membuka kemungkinan bahwa peran Indonesia dapat berkembang seiring dengan situasi yang terjadi di lapangan. Namun, setiap bentuk keterlibatan lanjutan, termasuk dalam hal pendanaan, akan melalui mekanisme kajian yang komprehensif dan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional.
“Kalau gencatan senjata berhasil dan pembangunan dimulai, bukan tidak mungkin Indonesia ikut serta. Kita punya Baznas, dan sebelumnya juga sudah membangun rumah sakit serta berbagai bantuan lainnya di sana,” jelasnya.
Namun demikian, ia kembali menegaskan bahwa tidak ada komitmen untuk membayar iuran sebagai anggota BoP.
“Tidak ada komitmen sama sekali,” pungkas Presiden Prabowo.
Dengan penegasan tersebut, Prabowo memastikan bahwa posisi Indonesia tetap konsisten, yaitu mendukung upaya perdamaian dunia tanpa mengabaikan kepentingan nasional.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus berperan aktif dalam isu kemanusiaan global, namun dengan pendekatan yang realistis, terukur, serta memberikan manfaat nyata, baik bagi masyarakat internasional maupun bagi Indonesia sendiri dalam jangka panjang.
Ia juga mengajak masyarakat untuk memahami bahwa setiap keputusan pemerintah dalam forum internasional selalu melalui pertimbangan yang matang dan tidak diambil secara sembarangan.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menjaga reputasinya sebagai negara yang aktif dalam mendorong perdamaian dunia, namun tetap berpijak pada prinsip kehati-hatian, kemandirian, serta keberpihakan terhadap kepentingan nasional agar setiap langkah yang diambil benar-benar memberikan dampak positif yang berkelanjutan.
(rel)