JAKARTA, KalibrasiNews.com — Pemerintah memperkuat pemantauan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan menyusul tingginya jumlah titik panas yang terdeteksi.
Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan hotspot serta penguatan operasi darat dan udara untuk mencegah kebakaran meluas.
Informasi tersebut disampaikan dalam Press Release Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Jakarta, 22 Agustus 2026.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan pemantauan titik panas terus dilakukan sebagai bagian dari sistem pemantauan karhutla.
Berdasarkan data SiPongi dari pemantauan satelit NASA-NOAA 20 pada 21 Agustus 2026 pukul 14.14 WIB, tercatat 1.842 titik panas yang tersebar di lima provinsi di Kalimantan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.832 titik terpantau dengan tingkat kepercayaan sedang atau medium confidence. Sementara 10 titik lainnya memiliki tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence.
“Data titik panas menjadi salah satu rujukan dalam pemantauan perkembangan potensi karhutla dan menentukan kebutuhan penanganan di lapangan,” kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan melalui keterangan tertulis, dikutip Sabtu (22/8).
SiPongi sendiri merupakan sistem yang menyediakan informasi terkini mengenai hotspot serta berbagai informasi terkait kebakaran hutan dan lahan.
Data tersebut menjadi salah satu bahan bagi pemerintah dan petugas untuk menentukan langkah penanganan di wilayah yang terindikasi memiliki potensi karhutla.
Kalimantan Tengah Catat Hotspot Terbanyak
Dari lima provinsi yang terpantau, Kalimantan Tengah mencatat jumlah titik panas paling tinggi dengan total 976 titik.
Jumlah tersebut terdiri atas 968 titik dengan tingkat kepercayaan sedang dan delapan titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Kalimantan Barat berada di urutan berikutnya dengan 489 titik panas.
Sebanyak 487 titik memiliki tingkat kepercayaan sedang, sedangkan dua titik lainnya masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi.
Sementara itu, Kalimantan Timur mencatat 237 titik panas, Kalimantan Selatan sebanyak 125 titik, dan Kalimantan Utara sebanyak 15 titik.
Seluruh titik panas yang terdeteksi di tiga provinsi tersebut berada pada tingkat kepercayaan sedang.
Data tersebut menjadi perhatian pemerintah karena titik panas dapat menjadi indikator awal dalam melihat potensi terjadinya kebakaran.
Pemantauan secara berkelanjutan diperlukan agar titik yang terindikasi dapat segera ditindaklanjuti petugas di lapangan.
Operasi Darat dan Udara Diperkuat
Selain pemantauan hotspot, pemerintah juga memperkuat operasi penanganan karhutla melalui jalur darat dan udara.
BNPB menyebut kedua operasi tersebut dilakukan secara beriringan agar penanganan kebakaran dapat berlangsung lebih efektif.
BNPB meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan dan menetapkan status siaga atau tanggap darurat sesuai dengan perkembangan ancaman karhutla di wilayah masing-masing.
“Penguatan operasi darat dilakukan melalui pengaktifan posko dan satuan tugas penanganan karhutla,” kata Berton.
Posko berfungsi sebagai pusat koordinasi untuk memantau perkembangan situasi, mengerahkan personel, mengelola sumber daya, serta menentukan langkah penanganan berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan.
BNPB juga memberikan dukungan sumber daya dan peralatan kepada daerah sesuai kebutuhan.
Bantuan tersebut digunakan untuk memperkuat kemampuan pemadaman, menangani titik api, memantau kawasan rawan, serta mencegah kebakaran berkembang ke wilayah yang lebih luas.
Operasi darat menjadi bagian penting dalam proses penanganan karena petugas perlu memastikan api dan bara yang masih tersisa benar-benar dapat dikendalikan, terutama di wilayah dengan karakteristik lahan yang membutuhkan penanganan berulang.
“Dukungan water bombing dari udara dilakukan untuk membantu proses pemadaman, kemudian penanganan di darat dilakukan untuk memastikan bara dan titik api dapat dikendalikan,” kata dia.
Pencegahan Libatkan Masyarakat
Penanganan karhutla tidak hanya dilakukan melalui pemadaman.
BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait juga memperkuat langkah pencegahan dengan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi munculnya titik api.
Salah satu langkah yang ditekankan adalah mencegah pembukaan maupun pembersihan lahan dengan cara membakar.
Edukasi dan pemberdayaan masyarakat terus dilakukan agar kebiasaan tersebut tidak menjadi sumber munculnya kebakaran.
BNPB bersama pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, serta unsur terkait terus mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk menghadapi ancaman karhutla.
“Operasi udara dan darat dilakukan secara terpadu, mulai dari pemantauan, pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, hingga penanganan pascakebakaran,” katanya.
Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan selama periode rawan karhutla.
Apabila menemukan titik api atau kebakaran, warga diimbau segera melaporkannya kepada petugas maupun pemerintah daerah.
Respons cepat dari seluruh unsur menjadi bagian penting untuk mencegah api berkembang semakin luas.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat, lingkungan, serta aktivitas ekonomi di wilayah terdampak. (/KalibrasiNews.com)