PALANGKARAYA, KalibrasiNews.com – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan.
Selain menambah kekuatan personel dan peralatan pemadam, pemerintah juga menegaskan akan menindak pelaku yang terbukti sengaja menyebabkan kebakaran.
Sebanyak 1.200 prajurit TNI dari tiga batalyon akan dikerahkan untuk memperkuat penanganan karhutla di lapangan.
Pemerintah juga menyiapkan tambahan helikopter untuk water bombing, pompa air, mobil tangki, hingga kendaraan pemadam kebakaran.
Siaran pers (Press Release) Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI yang diterima redaksi KalibrasiNews.com pada Minggu (23/8/2026) menyebutkan, penguatan tersebut menjadi salah satu keputusan Presiden Prabowo setelah memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Kalimantan.
Selain penanganan kebakaran, Prabowo meminta aparat melakukan penindakan hukum terhadap individu maupun korporasi yang terbukti sengaja membakar hutan dan lahan.
Pelaku Pembakaran Bakal Ditindak
Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden memberikan perhatian terhadap kemungkinan adanya unsur pidana dalam kebakaran yang terjadi.
Menurutnya, apabila ditemukan tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan karhutla, proses penegakan hukum harus dilakukan.
“Salah satu penekanan dari Bapak Presiden ke kita semua bahwa bilamana ditemukan ada tindak pidana yang memang melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak,” ujar Prasetyo Hadi di Posko Satgas Udara Aju, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu (22/8).
Penindakan tersebut berlaku bagi pihak yang terbukti terlibat, baik perorangan maupun korporasi.
Termasuk mereka yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran dalam kegiatan membuka lahan.
Prasetyo mengungkapkan, terdapat empat korporasi di Kalimantan Barat yang saat ini dalam proses penyelidikan berkaitan dengan karhutla.
Apabila dari proses tersebut ditemukan adanya pelanggaran, pemerintah dapat mengambil tindakan terhadap izin usaha perusahaan terkait.
“Kalau ditemukan pelanggaran dicabut izin,” tegasnya.
Meski penegakan hukum diperkuat, pemerintah juga menyiapkan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan lahan untuk bercocok tanam maupun menjalankan kegiatan ekonomi.
Langkah tersebut diperlukan karena masih terdapat praktik pembukaan lahan dengan cara membakar di sejumlah daerah.
Pemerintah Siapkan Alat Berat
Pemerintah mempertimbangkan penggunaan alat berat sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan lahan tanpa harus melakukan pembakaran.
Bantuan tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi munculnya titik api akibat pembukaan lahan.
“Kalau perkaranya adalah masyarakat kita membutuhkan untuk membuka lahan, maka pemerintah akan hadir dalam bentuk yang lain dengan memberikan bantuan, misalnya ekskavator-ekskavator yang diperlukan untuk membuka lahan,” terangnya.
Prasetyo menambahkan, Presiden Prabowo telah memutuskan adanya penguatan dan penambahan alat berat untuk membantu masyarakat.
“Tadi juga sudah diputuskan oleh Bapak Presiden. Nanti akan ada penguatan atau penambahan alat-alat berat untuk membantu masyarakat kalau ingin membuka lahan. Dengan harapan tidak membuka lahan dengan cara membakar,” ujar dia.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan upaya pencegahan karhutla.
Pemerintah ingin masyarakat tetap dapat membuka lahan untuk kepentingan ekonomi tanpa menggunakan metode yang berisiko memicu kebakaran.
1.200 Prajurit Dikirim ke Kalimantan
Dalam penanganan karhutla, Presiden Prabowo juga memutuskan menambah kekuatan personel di sejumlah wilayah Kalimantan.
Sekitar tiga batalyon TNI dari Jawa akan dikirim untuk membantu penanganan di lapangan.
Prasetyo mengatakan personel TNI sebenarnya telah berada di wilayah terdampak dan turut membantu pemadaman.
Namun, kebutuhan di lapangan masih membutuhkan tambahan kekuatan sehingga pemerintah memutuskan mengirim personel tambahan.
“Tadi (Sabtu, 22/8/2026- red) di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan, dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih tiga batalyon kembali, perbantuan dari Jawa, jumlah kurang lebih mencapai 1.200 prajurit. Insyaallah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi,” kata Prasetyo usai Presiden Prabowo memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Satgas Udara Aju, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu (22/8).
Penambahan kekuatan tersebut dibahas dalam dua rapat koordinasi yang berlangsung di Kalimantan Barat pada pagi hari dan Kalimantan Tengah pada sore harinya.
Presiden menerima laporan mengenai kondisi kebakaran sekaligus kebutuhan penanganan dari masing-masing daerah.
Perkuat Operasi Darat dan Udara
Kunjungan Presiden Prabowo ke Kalimantan dilakukan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla.
Kondisi tahun ini menjadi perhatian pemerintah karena berlangsung bersamaan dengan fenomena El Nino yang menyebabkan cuaca lebih kering.
“Jadi hari ini Bapak Presiden memutuskan untuk berkunjung ke Kalimantan, khususnya ke Kalimantan Barat tadi pagi, dan baru saja dilanjutkan beliau berkoordinasi ke Kalimantan Tengah, di Palangka Raya,” jelas Prasetyo.
Wilayah yang terdampak mencakup Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah membahas kebutuhan tambahan untuk mempercepat pengendalian api.
“Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk water bombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga kebutuhan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel,” ungkapnya.
“Semua keperluan yang memang diperlukan di lapangan, yang kita miliki, langsung diputuskan oleh Bapak Presiden untuk didorong, termasuk pengiriman tambahan mobil-mobil tangki dan mobil-mobil pemadam kebakaran,” sambungnya.
Prabowo juga melakukan komunikasi melalui sambungan telepon untuk membahas tambahan peralatan yang diperlukan dalam memperkuat penanganan karhutla.
Selain penanganan api, Prabowo meminta pemerintah daerah memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan penanganan dengan baik.
“Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa yang pertama-tama tentu diminta kepada pemerintah provinsi dan seluruh jajaran untuk memastikan apabila ada masyarakat kita yang terdampak untuk ditangani dengan sebaik-baiknya,” kata Prasetyo Hadi.
Presiden turut memberikan apresiasi kepada personel TNI, Polri, BNPB, BMKG dan relawan yang bekerja menangani karhutla.
“Beliau menyampaikan apresiasi dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh yang telah bekerja keras memadamkan karhutla ini,” ujarnya.
Rapat koordinasi di Posko Aju Palangka Raya turut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Kepala BIN Herindra, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak serta pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (rel/kalibrasinews.com)