JAKARTA, KalibrasiNews.com – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyatakan program revitalisasi sekolah yang dijalankan pemerintah tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat.
Program Revitalisasi Sekolah tidak hanya menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sarana pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi di berbagai daerah. Melalui kegiatan pembangunan yang tersebar di banyak wilayah, program ini mampu menciptakan efek berganda yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.
Dalam keterangannya, Qodari mengatakan program tersebut berhasil menyerap ratusan ribu tenaga kerja serta menggerakkan puluhan ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui Program Revitalisasi Sekolah, pemerintah juga berupaya menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke daerah-daerah yang sebelumnya kurang tersentuh. Hal ini menjadi penting agar manfaat pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat di daerah terpencil.
“Data yang diterima KSP menunjukkan bahwa setiap satu sekolah rata-rata melibatkan sekitar 22 pekerja dari masyarakat setempat. Jadi ada 16 ribu titik yang bergerak dengan sekian jumlah pekerja. Secara keseluruhan, tercatat 238.131 pekerja yang terlibat dalam program ini,” ujar Qodari dalam konferensi pers update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3).
Keterlibatan tenaga kerja lokal dalam jumlah besar ini menunjukkan bahwa proyek pembangunan pendidikan dapat menjadi solusi nyata dalam menekan angka pengangguran. Selain itu, masyarakat setempat juga memperoleh pengalaman kerja yang dapat meningkatkan keterampilan mereka di bidang konstruksi dan manajemen proyek.
Ia menjelaskan, tenaga kerja yang terlibat berasal dari berbagai sektor, mulai dari insinyur, pengawas proyek, hingga tenaga pendukung lainnya. Menurutnya, program ini tidak hanya membangun infrastruktur fisik sekolah, tetapi juga menghidupkan ekonomi lokal di sekitar lokasi pembangunan.
Dampak ekonomi yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat berkelanjutan. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di sekitar lokasi pembangunan, perputaran uang di daerah tersebut menjadi lebih dinamis dan mendorong pertumbuhan sektor usaha lainnya.
Selain menyerap tenaga kerja, program revitalisasi sekolah juga menggerakkan sekitar 58 ribu UMKM di berbagai sektor, seperti penyedia bahan bangunan lokal hingga percetakan dan penyedia alat tulis.
Keterlibatan UMKM dalam jumlah besar menjadi bukti bahwa sektor usaha kecil memiliki peran penting dalam mendukung program pembangunan nasional. Dengan adanya permintaan terhadap produk dan jasa lokal, UMKM dapat terus berkembang serta memperluas jangkauan usahanya.
“Program ini juga menyumbang pada pendapatan daerah melalui pajak dan konsumsi lokal,” tambahnya.
Selain itu, peningkatan aktivitas ekonomi ini juga berdampak positif terhadap penerimaan daerah. Pajak yang dihasilkan dari berbagai transaksi selama proses pembangunan turut memberikan kontribusi bagi keuangan daerah, yang pada akhirnya dapat digunakan kembali untuk pembangunan lainnya.
Qodari menjelaskan, program revitalisasi sekolah tersebut bertujuan memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang layak, aman, dan berkualitas. Program ini tidak hanya memperbaiki bangunan sekolah, tetapi juga mencakup peningkatan fasilitas sekolah.
“Memastikan ruang belajar yang aman, lingkungan yang sehat, termasuk area perbaikan toilet atau pembuatan toilet, serta fasilitas pembelajaran yang optimal. Ini adalah investasi jangka panjang negara dalam membangun generasi masa depan,” ujar Qodari.
Perbaikan fasilitas pendidikan yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah. Lingkungan yang nyaman dan aman akan memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar siswa serta kinerja tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya.
Pada 2025, pemerintah menargetkan program revitalisasi sekolah ini untuk 10.000 sekolah. Namun, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 16.167 sekolah.
Hingga 11 Maret 2026, sebanyak 16.062 sekolah telah menyelesaikan pembangunan, sementara 105 sekolah lainnya masih dalam proses penyelesaian. Untuk 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,1 triliun untuk program revitalisasi sekolah dengan 11.744 satuan pendidikan. Namun, pemerintah juga berencana menambah target hingga mencapai 60 ribu sekolah.
Untuk mendukung penambahan tersebut, pemerintah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp89,5 triliun yang saat ini masih dalam proses pembahasan melalui Kementerian Keuangan. Qodari menegaskan, perluasan program revitalisasi sekolah menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap sektor pendidikan.
“Jadi kalau kita lihat, ini komitmen Presiden Prabowo untuk pendidikan sangat kuat,” pungkasnya.
Keberlanjutan program ini akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan pengelolaan yang tepat, program ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara merata.
(/rel)