PADANG, KalibrasiNews.com — Pemerintah Indonesia resmi menjalin kesepakatan pembebasan visa bagi pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (PBVDD).
Kerja sama ini disepakati bersama tiga negara sahabat, yaitu Lebanon, Saint Vincent dan Grenadines, serta Republik Dominika.
Penandatanganan pakta perjanjian ini berlangsung di New York, Amerika Serikat.
Acara ini digelar di sela-sela rangkaian High-Level Week Sidang Majelis Umum ke-81 PBB pada Rabu (23/9/2026) waktu setempat.
Menteri Luar Negeri Sugiono hadir langsung mewakili Pemerintah Indonesia untuk menandatangani dokumen perjanjian tersebut.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memberikan penjelasan resmi terkait manfaat perjanjian ini.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan bilateral secara berkelanjutan.
Selain itu, kelancaran mobilitas para pejabat kedua negara juga akan semakin terjamin di masa mendatang.
Kerja sama ini menjadi landasan penting untuk membuka peluang kemitraan di sektor lain.
“Penandatanganan ketiga perjanjian tersebut merupakan langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan interaksi antara Indonesia dan ketiga negara, sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas,” demikian keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, Kamis (24/9/2026).
Pemerintah Indonesia berharap kesepakatan ini menjadi awal yang baik.
Ke depan, fasilitas bebas visa diharapkan bisa dinikmati oleh masyarakat umum dari Indonesia yang ingin berkunjung ke tiga negara tersebut.
Di sela acara penandatanganan, Menlu Sugiono menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri dan Emigran Lebanon, Yousef Raggi.
Kedua pihak membahas peluang kerja sama di bidang ekonomi dan pembangunan.
Selain itu, isu perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah, khususnya Palestina, turut menjadi fokus pembahasan.
Isu Palestina tetap menjadi prioritas utama diplomasi Indonesia pada Sidang Majelis Umum PBB tahun ini.
Indonesia terus aktif menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan tersebut. Salah satu bentuk kontribusi nyata adalah pengiriman ratusan personel TNI.
Para prajurit ini bergabung dalam Satuan Tugas Kontingen Garuda untuk menjalankan misi PBB atau UNIFIL di Lebanon.
Atas kontribusi tersebut, Menlu Lebanon memberikan apresiasi yang sangat tinggi.
Indonesia dinilai konsisten menjaga stabilitas keamanan di Lebanon sejak tahun 2006 melalui partisipasi dalam misi perdamaian.
Penguatan Kerja Sama Ekonomi Karibia dan Dukungan Kursi DK PBB
Selain dengan Lebanon, Indonesia juga mempererat hubungan dengan Saint Vincent dan Grenadines.
Dalam pertemuan dengan Menlu Dwight Fitzgerald Bramble, kedua negara membahas potensi kerja sama pembangunan.
Salah satu program yang dirancang adalah peningkatan kapasitas diversifikasi produk komoditas pertanian, seperti mangga dan sukun.
Pemerintah Indonesia berharap komunikasi dengan negara kepulauan di kawasan Karibia ini dapat terus terjalin dengan erat.
Kerja sama teknis ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan serta nilai tambah produk lokal.
Kedua negara sepakat bertukar keahlian teknologi pertanian demi meningkatkan ketahanan pangan.
Selanjutnya, Menlu Sugiono bertemu dengan Menlu Republik Dominika, Víctor Orlando Bisonó Haza.
Perjanjian PBVDD yang disepakati diharapkan mampu mendorong mobilitas pejabat serta membangun rasa saling percaya antar kedua negara.
Sektor perdagangan dan investasi juga menjadi pembahasan utama dalam pertemuan tersebut.
Kedua negara sepakat untuk mengoptimalkan forum bisnis tahunan yang diinisiasi oleh Kemlu RI.
“Kedua Menlu juga mendorong peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi, termasuk melalui Indonesia-Latin America and the Caribbean (INA-LAC) Business Forum,” lanjut keterangan resmi Kemlu.
Forum INA-LAC telah berjalan sejak tahun 2019 lalu.
Wadah ini bertujuan memperkuat kerja sama perdagangan, investasi, dan pariwisata antara Indonesia dengan negara Amerika Latin serta Karibia.
Bagi pelaku usaha tanah air, forum ini sangat strategis untuk memperluas tujuan ekspor komoditas ke pasar non-tradisional.
Selain agenda ekonomi bilateral, Menlu Sugiono turut bertukar pandangan terkait perkembangan isu geopolitik global.
Indonesia juga memanfaatkan momentum pertemuan ini untuk menggalang dukungan internasional.
Dukungan tersebut ditujukan bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030.
Penandatanganan kesepakatan ini mempertegas komitmen diplomasi di kancah internasional.
Seluruh upaya bilateral ini diarahkan untuk memberikan dampak positif dan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas.
“Penandatanganan ketiga PBVDD tersebut mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus memperluas dan memperkuat hubungan dengan negara-negara sahabat serta menerjemahkan hubungan bilateral menjadi kerja sama yang semakin konkret dan saling menguntungkan.”
(rel/KalibrasiNews)