PADANG, KalibrasiNews.com – Pemerintah membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk mempercepat penuntasan 13 kasus HAM berat yang hingga kini masih menghadapi berbagai hambatan dalam proses penyelesaiannya.
Tim tersebut akan mengoordinasikan upaya penyelesaian persoalan prosedural antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kejaksaan Agung, terutama dalam proses penyelidikan hingga penyidikan perkara.
Dalam siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) yang diterima redaksi disebutkan bahwa komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
Pembentukan tim khusus diharapkan dapat membuka jalan bagi perkara yang selama ini mengalami kebuntuan agar kembali bergerak menuju proses penyelesaian.
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan sejumlah pihak terkait, termasuk unsur Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Komnas HAM, serta Kejaksaan Agung.
Pertemuan tersebut membahas berbagai kendala yang selama ini menghambat penanganan perkara.
“Kami menyelenggarakan rapat koordinasi pada pagi hari ini dengan mengundang pihak-pihak yang terkait baik dari Menkopolkam maupun dari Komnas HAM dan dari Kejaksaan Agung.
Kami menemukan masalah dari pertemuan tadi bahwa ternyata memang ada persoalan-persoalan prosedural dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang belum bisa diselesaikan,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Yusril mengakui proses penanganan perkara tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah berkas hasil penyelidikan Komnas HAM yang kerap dikembalikan oleh Kejaksaan Agung.
Kondisi itu membuat proses penanganan perkara tidak berjalan sebagaimana diharapkan.
Pemerintah ingin persoalan prosedural tersebut dicarikan jalan keluar agar hasil penyelidikan tidak berhenti tanpa kepastian tindak lanjut.
Menurut Yusril, diperlukan formula yang dapat memperjelas koordinasi dan tahapan kerja antara lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat.
“Jadi kami mencoba mencari solusi terhadap kemandekan ini. Alhamdulillah pada hari ini kami sudah menemukan solusinya, mudah-mudahan setelah Pak Otto bekerja pada formulanya, hingga kasus yang mandek bisa jalan lagi,” ujar Yusril.
Ia juga berharap mekanisme yang disiapkan nantinya dapat diterapkan terhadap perkara baru.
Dengan demikian, proses penyelidikan oleh Komnas HAM dan pelimpahan perkara kepada Kejaksaan Agung untuk tahap penyidikan dapat berlangsung lebih lancar.
Otto Hasibuan Pimpin Kelompok Kerja
Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi, pemerintah menyepakati pembentukan pokja atau tim khusus yang dipimpin Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.
Tim tersebut akan bertugas merumuskan kemungkinan mekanisme penyelidikan yang dapat dilakukan secara terkoordinasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.
“Kami sepakati dari pertemuan tadi membentuk satu katakanlah pokja atau tim yang dipimpin oleh Pak Wamenko Kumham Imipas, Pak Prof Otto Hasibuan, kebetulan beliau seorang advokat kawakan yang paham soal-soal begini,” kata dia.
Pelibatan kedua lembaga menjadi perhatian karena proses penanganan kasus pelanggaran HAM berat membutuhkan kesinambungan tahapan hukum.
Komnas HAM memiliki peran dalam penyelidikan, sedangkan Kejaksaan Agung menangani proses penyidikan.
Karena itu, persoalan kelengkapan dan prosedur berkas menjadi salah satu hal yang perlu diselaraskan agar penanganan perkara tidak terus mengalami hambatan.
Pembentukan pokja juga diharapkan menghasilkan pola koordinasi yang lebih jelas.
Kesamaan pemahaman mengenai prosedur dan kebutuhan berkas dapat membantu mengurangi persoalan berulang ketika hasil penyelidikan disampaikan untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya.
Daftar Kasus Pelanggaran HAM Berat
Dalam siaran pers tersebut disebutkan bahwa terdapat 13 kasus pelanggaran HAM berat yang belum selesai hingga saat ini. Beberapa peristiwa yang disebutkan antara lain:
- Peristiwa 1965–1966.
- Penembakan Misterius (Petrus) periode 1982–1985.
- Peristiwa Talangsari, Lampung, pada 1989.
- Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis pada 1989.
- Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997–1998.
- Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta dan sejumlah kota.
- Peristiwa Trisakti serta Semanggi I dan II pada 1998–1999.
Kasus-kasus tersebut berasal dari periode dan peristiwa yang berbeda.
Penanganannya membutuhkan proses hukum yang cermat, termasuk penyelarasan hasil penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah kini berupaya mencari mekanisme agar hambatan antarlembaga tidak terus menghambat perkembangan perkara.
Komitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat juga berkaitan dengan upaya memberikan kejelasan hukum dan memenuhi hak masyarakat yang terdampak.
Karena itu, pembentukan tim koordinasi menjadi salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk mendorong proses penanganan berjalan lebih efektif.
Melalui kerja pokja yang dipimpin Otto Hasibuan, pemerintah berharap perkara yang selama ini mandek dapat kembali diproses.
Mekanisme yang dirumuskan juga diharapkan menjadi pedoman koordinasi bagi penanganan kasus-kasus baru, sehingga tahapan penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan lebih lancar.(*)