PADANG, KalibrasiNews.com – Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan untuk memberhentikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Rabu (4/11/2026).
Langkah itu menyusul penetapan Listyo Sigit sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar nomor telepon Presiden Prabowo.
Keputusan itu menjadi perhatian karena Listyo Sigit sebelumnya dipercaya mengisi posisi strategis di Istana setelah mengakhiri masa jabatan sebagai Kapolri.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberhentian Listyo Sigit sedang diproses.
Sementara itu, pemerintah menyebut pelaksanaan tugas di KSP dapat dijalankan sementara oleh pelaksana tugas hingga ada keputusan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan tersebut.
Perubahan posisi Listyo Sigit berlangsung setelah Bareskrim Polri menetapkannya bersama dua perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026).
Dua orang lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Ketiganya diduga terlibat dalam penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah nomor telepon pada periode 2025 hingga 2026.
Dalam perkara ini, penyidik menduga nomor telepon yang menjadi sasaran tidak hanya milik Presiden.
Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pekerja media, pimpinan organisasi masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha juga disebut masuk dalam daftar target penyadapan.
Dugaan tersebut berkaitan dengan penggunaan Lawful Interception Management System (LIMS), sistem yang digunakan untuk mendukung penyadapan dalam proses penegakan hukum.
Sistem tersebut semestinya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dan mengikuti prosedur resmi.
Dugaan Penyadapan Dilakukan Tanpa Prosedur
Bareskrim menduga beberapa nomor telepon dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa melalui proses verifikasi yang diwajibkan.
Penyidik juga menelusuri dugaan bahwa tindakan penyadapan tersebut tidak didasarkan pada permohonan resmi penyidik maupun dokumen laporan polisi yang berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Selain dugaan intersepsi ilegal, penyidik turut mendalami penghapusan rekaman aktivitas atau log pada sistem LIMS.
Penghapusan tersebut diduga terjadi pada Oktober 2026 dan diselidiki karena berpotensi menghilangkan jejak aktivitas penyadapan yang sedang diperiksa.
Dalam proses pengungkapan perkara, penyidik telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga ahli.
Sejumlah perangkat elektronik juga disita untuk membantu menelusuri aktivitas komunikasi serta data yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut. Barang bukti yang diumumkan antara lain:
- Sebanyak 11 unit telepon seluler yang diduga berkaitan dengan perkara.
- Satu unit iPad yang turut diperiksa untuk kepentingan penyidikan.
- Empat buah flashdisk yang berpotensi menyimpan data elektronik.
- Keterangan dari 10 orang saksi dan tiga orang ahli.
Penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana terkait intersepsi atau penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta perubahan, penghapusan, atau penyembunyian informasi elektronik.
Ancaman maksimal untuk dugaan penyadapan ilegal disebut mencapai 10 tahun penjara.
Meski demikian, penetapan tersangka belum dapat disamakan dengan putusan bersalah.
Keterlibatan masing-masing orang, rangkaian peristiwa, serta unsur pidana yang disangkakan tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
Penyidik masih perlu mengungkap alur penggunaan perangkat, pemberi perintah, dan tujuan aktivitas tersebut.
Pemerintah menyatakan belum mengungkap motif dugaan penyadapan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah penegakan hukum.
Ia juga menyebut belum ada pembahasan mengenai sosok pengganti definitif Listyo Sigit di KSP, sementara tugas kantor dapat dijalankan oleh pejabat pelaksana.
Dengan demikian, kegiatan administratif dan koordinasi di lingkungan KSP tetap dapat berlangsung selama proses pergantian pimpinan.
Kasus ini memunculkan kembali perhatian terhadap batas kewenangan aparat dalam menggunakan teknologi pemantauan komunikasi.
Penyadapan dapat menjadi bagian dari kebutuhan penegakan hukum, tetapi pelaksanaannya harus memiliki dasar yang sah, tujuan yang jelas, serta pengawasan agar tidak melanggar hak privasi.
Bagi masyarakat, perkara ini penting dicermati karena menyangkut perlindungan komunikasi pribadi dan akuntabilitas lembaga negara.
Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan:
- Penyadapan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus mengikuti dasar hukum.
- Akses terhadap sistem elektronik wajib dibatasi sesuai kewenangan serta tujuan penegakan hukum.
- Dugaan pelanggaran harus diperiksa secara transparan, sementara pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak atas proses hukum yang adil.
Publik kini menunggu penerbitan Keppres, hasil penyidikan lanjutan, dan pembuktian di pengadilan.
Hingga proses selesai, perkara tersebut tetap merupakan dugaan yang harus diuji melalui mekanisme hukum.(net)