JAKARTA, Kalibrasinews.com — Pemerintah mencoret sekitar 600 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat judi online (judol).
Siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) yang diterima redaksi menyebutkan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Pemerintah menilai pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial perlu terus diperkuat agar dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk kebutuhan masyarakat.
Evaluasi terhadap penerima bansos juga dilakukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki ketepatan sasaran program bantuan sosial di tengah meningkatnya perhatian terhadap aktivitas judi online di masyarakat.
Hal itu disampaikan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/5).
“Dari 600.000 tinggal 11.000, dan 11.000 pun sudah kita coret pada triwulan pertama. Di triwulan kedua ini, tersisa 75 keluarga atau KPM,” ujarnya.
Gus Ipul menegaskan pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap penerima bantuan sosial agar dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak digunakan untuk aktivitas yang melanggar aturan.
“Kita ikuti perkembangannya agar bansos bisa dimanfaatkan dengan baik,” tegasnya.
Menurut Gus Ipul, pengawasan tidak hanya dilakukan melalui pemadanan data, tetapi juga lewat koordinasi dengan berbagai lembaga terkait agar potensi penyalahgunaan bantuan sosial bisa ditekan.
Pemerintah ingin memastikan bansos digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat, bukan untuk aktivitas yang merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitar.
Ia menilai langkah pengawasan dan pemadanan data tersebut menunjukkan hasil positif.
Menurutnya, penggunaan bantuan sosial untuk kepentingan judi online kini mengalami penurunan signifikan.
“Sudah ada penurunan secara drastis, ya, pemanfaatan bantuan sosial untuk kepentingan judol,” ucapnya.
Ia menilai penurunan tersebut menunjukkan bahwa langkah pengawasan dan evaluasi penerima bantuan mulai memberikan hasil.
Meski demikian, pemerintah tetap akan melakukan pemantauan secara berkala agar praktik penyalahgunaan bansos tidak kembali terjadi di kemudian hari.
Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dinilai telah membantu pemerintah menyediakan data akurat terkait penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online.
Menurut Gus Ipul, kerja sama antarlembaga menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial.
Dengan dukungan data dan sistem pemantauan yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap potensi penyalahgunaan bansos dapat ditekan sehingga bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan dan digunakan sesuai tujuan program sosial yang telah ditetapkan.
Dengan adanya data tersebut, pemerintah dapat melakukan evaluasi dan memastikan bantuan diberikan kepada warga yang lebih layak menerima.
Selain memastikan ketepatan sasaran, pemerintah juga ingin menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial yang selama ini dijalankan.
Karena itu, proses verifikasi dan pembaruan data penerima bantuan disebut akan terus dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan di lapangan.
“Jadi, saya berterima kasih kepada PPATK yang telah memberikan informasi yang cukup baik sehingga kita bisa menyalurkan bansos kepada mereka yang lebih membutuhkan dan memanfaatkannya dengan benar. Ini pelajaran yang paling penting,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan bahwa ke depan Kementerian Sosial akan kembali melakukan pemadanan data dengan melibatkan hasil pemutakhiran terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Data tersebut nantinya akan diserahkan kepada PPATK untuk dilakukan pencocokan sebagai bagian dari pengawasan lanjutan terhadap penerima bansos.
“Tahun ini kami juga akan mencoba menyerahkan data-data terbaru hasil pemutakhiran BPS kepada PPATK untuk dilakukan pemadanan sekaligus menjadi koreksi jika ada KPM yang terlibat dalam judol,” pungkas Gus Ipul.
Pemerintah menegaskan proses pembaruan dan pencocokan data penerima bantuan sosial akan terus dilakukan secara berkala untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu, sehingga data penerima bantuan perlu terus disesuaikan agar program bantuan sosial tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.
Kementerian Sosial berharap proses pemadanan dan pembaruan data penerima bantuan sosial dapat membuat penyaluran bansos semakin tepat sasaran.
Pemerintah juga menegaskan akan terus memperkuat pengawasan agar bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat yang membutuhkan.
(/rel)