Jakarta, KalibrasiNews.com — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadinya deflasi pada Januari 2026. Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat turun 0,15 persen dibandingkan bulan sebelumnya. IHK Januari 2026 berada pada angka 109,75, turun dari 109,92 pada Desember 2025.
Kondisi deflasi ini mencerminkan mulai terjaganya keseimbangan pasokan dan permintaan, terutama pada komoditas pangan strategis yang sebelumnya sempat mengalami tekanan harga.
Stabilitas pasokan dari sentra-sentra produksi pertanian, kelancaran distribusi antarwilayah, serta cuaca yang relatif mendukung panen di sejumlah daerah menjadi faktor penting yang membantu meredam gejolak harga.
Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan pokok, termasuk penguatan cadangan pangan dan pengawasan rantai distribusi, turut berkontribusi terhadap penurunan tekanan harga di tingkat konsumen.
Suasana pasar
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa deflasi Januari terutama dipicu oleh turunnya harga sejumlah bahan pangan.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang deflasi bulanan terbesar dengan deflasi sebesar 1,03 persen dan andil deflasi 0,30 persen.
“Komoditas utama yang mendorong deflasi pada Januari antara lain cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras,” ujar Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/2).
Selain kelompok makanan, minuman dan tembakau, deflasi bulanan Januari 2026 juga dipengaruhi oleh penurunan harga pada komponen yang harga diatur pemerintah.
BPS mencatat, bensin, tarif angkutan udara, dan tarif angkutan antarkota turut memberikan andil deflasi pada Januari 2026.
BPS menilai, tren penurunan harga pada awal tahun ini juga berkaitan dengan normalisasi pola konsumsi masyarakat pasca libur panjang akhir tahun.
Permintaan yang cenderung melandai setelah momentum Natal dan Tahun Baru membuat sejumlah komoditas mengalami koreksi harga.
Di sisi lain, masuknya masa panen hortikultura di beberapa wilayah turut meningkatkan pasokan cabai dan bawang, sehingga menekan harga di pasar tradisional maupun modern.
Kombinasi antara pasokan yang melimpah dan permintaan yang kembali stabil inilah yang kemudian tercermin dalam pergerakan Indeks Harga Konsumen secara nasional.
Sementara itu, masih terdapat sejumlah komoditas pada komponenn inti yang menahan laju deflasi, seperti emas perhiasan, sewa rumah, sepeda motor, dan nasi dengan lauk.
Menurut wilayah, BPS mencatat 18 provinsi mengalami deflasi pada Januari 2026, sementara 20 provinsi lainnya mencatat inflasi. Deflasi terdalam terjadi di Sumatera Barat sebesar 1,15 persen. Adapun inflasi tertinggi tercatat di Maluku Utara sebesar 1,48 persen.
Perbedaan kondisi inflasi antarprovinsi ini menunjukkan bahwa dinamika harga sangat dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi daerah, pola distribusi barang, serta ketergantungan masing-masing wilayah terhadap pasokan dari luar daerah.
Provinsi yang memiliki basis produksi pangan yang kuat cenderung lebih cepat merasakan penurunan harga saat panen berlangsung, sementara daerah yang bergantung pada pasokan antarpulau masih menghadapi biaya logistik yang relatif tinggi.
Karena itu, BPS mendorong penguatan konektivitas distribusi dan optimalisasi peran pasar induk sebagai simpul pengendali harga agar disparitas antarwilayah dapat ditekan.
BPS juga melaporkan perkembangan harga di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Meski demikian, BPS mengingatkan bahwa faktor cuaca ekstrem dan potensi bencana hidrometeorologi tetap menjadi risiko yang perlu diantisipasi dalam menjaga stabilitas harga.
Gangguan pada jalur distribusi, kerusakan lahan pertanian, hingga tertundanya masa panen dapat dengan cepat mengubah arah pergerakan harga, khususnya pada komoditas pangan segar.
Oleh sebab itu, penguatan sistem peringatan dini, kesiapan cadangan pangan pemerintah, serta respons cepat pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tercatat mengalami deflasi pada Januari 2026, setelah sebelumnya mencatat inflasi yang cukup tinggi pada Desember 2025.
Di ketiga provinsi tersebut, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi faktor utama penurunan harga.
Secara tahunan, inflasi Januari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi Januari 2025 yang sebesar 0,76 persen.
Menurut BPS, perbedaan ini dipengaruhi oleh kondisi pembanding yang rendah pada awal 2025, ketika pemerintah menerapkan kebijakan diskon tarif listrik. Pada Januari-Februari 2025, level harga relatif lebih rendah dari kondisi normal.
Ke depan, BPS mengingatkan agar pemerintah daerah tetap waspada terhadap potensi tekanan harga, terutama menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri yang biasanya diikuti peningkatan konsumsi rumah tangga.
Penguatan koordinasi antarinstansi, pemantauan harga secara berkala, serta langkah antisipatif terhadap gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem dinilai krusial untuk menjaga stabilitas inflasi.
Dengan pengelolaan pasokan yang baik, dukungan kebijakan fiskal dan pangan, serta peran aktif pemerintah daerah dalam pengendalian harga, diharapkan dinamika inflasi sepanjang 2026 tetap berada dalam sasaran yang telah ditetapkan.
Dampaknya, inflasi tahunan pada Januari 2026 terlihat lebih tinggi, meskipun pergerakan harga relatif masih sejalan dengan tren fundamental.(/rel)