JAKARTA, Kalibrasinews.com – Pemerintah terus mendorong percepatan transisi energi bersih melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dalam skala besar.
Press Release Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang diterima redaksi menyebutkan Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan percepatan program ini sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbasis diesel.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah program strategis, termasuk pengembangan PLTS berkapasitas besar.
“Evaluasi terkait beberapa program terutama tadi bersama Danantara kaitannya dengan program PLTS 100 Giga,” ujar Brian usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/4).
Menurut Brian, Presiden secara langsung meminta agar pelaksanaan program tersebut dipercepat, khususnya untuk menggantikan pembangkit listrik berbasis diesel yang masih digunakan di berbagai wilayah.
Percepatan pembangunan PLTS dinilai penting karena transisi energi tidak hanya berkaitan dengan pengurangan emisi, tetapi juga menyangkut efisiensi biaya jangka panjang dan ketahanan energi nasional.
Ketergantungan terhadap pembangkit berbasis diesel selama ini dinilai menimbulkan beban operasional yang tinggi, terutama di wilayah yang masih bergantung pada distribusi bahan bakar.
Dalam konteks itu, pengembangan PLTS dipandang sebagai langkah strategis untuk menghadirkan pasokan energi yang lebih stabil, lebih efisien, dan berkelanjutan, terutama bagi daerah yang membutuhkan penguatan infrastruktur kelistrikan.
“Bapak Presiden menanyakan perkembangannya dan meminta agar itu dipercepat terutama untuk yang diesel. Jadi tadi dari hasil rapat yang sudah dilakukan antara Danantara, PLN dan juga para ahli di kementerian dan beberapa perguruan tinggi ditargetkan tahun ini 10 giga yang diesel,” jelasnya.
Lebih lanjut, Brian menyebutkan bahwa pengurangan penggunaan pembangkit diesel akan diimbangi dengan penambahan kapasitas energi terbarukan, terutama PLTS.
Berdasarkan perhitungan bersama antara Kementerian ESDM, PLN, Danantara, serta para akademisi, terdapat potensi instalasi PLTS hingga 17 gigawatt dalam waktu dekat.
Selain aspek pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil, pembangunan PLTS dalam skala besar juga berpotensi mendorong efek berganda terhadap sektor lain.
Pengembangan proyek energi surya dapat membuka ruang bagi pertumbuhan industri pendukung, mulai dari komponen panel, sistem penyimpanan energi, hingga kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis di bidang energi terbarukan.
Karena itu, percepatan program ini tidak hanya dilihat sebagai agenda ketenagalistrikan, tetapi juga berkaitan dengan penguatan ekosistem industri energi bersih secara nasional.
“Itu bisa dikurangi kemudian yang lainnya juga akan ditambah kira-kira sampai 7 giga, jadi untuk saat ini dari perhitungan bersama-sama Kementerian ESDM, PLN, Danantara, dan juga beberapa ahli perguruan tinggi itu kira-kira 17 Giga bisa dilakukan instalasi PLTS,” ungkapnya.
Terkait lokasi pembangunan, Brian menegaskan bahwa seluruh implementasi program akan berada di bawah koordinasi PLN sebagai pelaksana utama.
“Lokasinya nanti, semuanya dari PLN sebagai implementator program tersebut,” tutupnya.
Dalam implementasinya, koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting agar target percepatan dapat berjalan sesuai rencana.
Sinkronisasi perencanaan antara kementerian teknis, PLN, lembaga pendukung, dan unsur akademik dinilai berperan besar untuk memastikan pembangunan tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran.
Hal ini mencakup pemetaan kebutuhan wilayah, kesiapan jaringan, serta efektivitas integrasi PLTS ke dalam sistem kelistrikan nasional agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal.
Di sisi lain, percepatan transisi menuju energi surya juga dinilai sejalan dengan arah transformasi energi global yang menempatkan sumber energi terbarukan sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
Langkah ini memberi sinyal bahwa Indonesia berupaya memperkuat posisi dalam agenda energi bersih, sekaligus merespons kebutuhan peningkatan bauran energi nasional.
Dalam jangka panjang, strategi seperti ini dinilai berpotensi memperkuat daya tahan sistem energi sekaligus mengurangi tekanan terhadap penggunaan energi berbasis fosil.
Dengan dorongan percepatan pembangunan PLTS dan target pengurangan ketergantungan pada pembangkit diesel, pemerintah menempatkan transisi energi bersih sebagai bagian penting dari agenda strategis nasional.
Jika implementasi berjalan sesuai target, program ini tidak hanya berpotensi memperkuat ketahanan energi, tetapi juga membuka ruang transformasi yang lebih luas menuju sistem kelistrikan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan adaptif terhadap kebutuhan masa depan.
(/rel)