JAKARTA, KalibrasiNews.com — Rencana Indonesia mengirim hingga 8.000 personel pasukan perdamaian ke Gaza dinilai akan membuat gerah kelompok garis keras di Tel Aviv, Israel.
Pasalnya, kedatangan pasukan Indonesia sebagai bagian dari International Stabilisation Force (ISF) itu akan memperlemah kontrol Israel Defense Forces (IDF) dalam upaya emigrasi paksa warga Gaza Palestina.
“Tujuan akhir faksi kanan ini jelas, yaitu membangun kembali permukiman Yahudi di atas puing-puing Gaza (aneksasi). Kehadiran 8.000 tentara Indonesia adalah antitesis mutlak dari skenario tersebut,” kata pengamat militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, Senin (16/2).
Menurutnya, keberadaan pasukan asing apalagi dari negara yang tidak mengakui Israel akan menjadi penghalang fisik dan politik bagi ambisi Israel aneksasi Gaza.
Tambahan kehadiran pasukan internasional dalam konflik bersenjata modern pada dasarnya bukan hanya berfungsi sebagai penjaga stabilitas keamanan, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi lapangan yang mampu menekan eskalasi konflik secara langsung.
Dalam konteks Gaza, keberadaan personel dari negara dengan posisi politik independen seperti Indonesia dinilai memiliki nilai simbolik sekaligus strategis.
Kehadiran tersebut dapat menciptakan ruang jeda konflik, memperkecil kemungkinan operasi militer sepihak, serta membuka peluang masuknya bantuan kemanusiaan yang selama ini sering terhambat akibat situasi keamanan yang tidak stabil.
Laporan intelijen yang dikutip The Guardian menyebutkan pasukan Indonesia direncanakan menempati barak di wilayah selatan, antara Rafah dan Khan Younis. Secara taktis, kata Khairul, ini adalah lokasi choke point yang sangat strategis.
Secara militer, wilayah koridor selatan Gaza memiliki arti penting karena menjadi jalur mobilitas utama warga sipil sekaligus akses logistik kemanusiaan.
Penempatan pasukan penjaga stabilitas di area tersebut diyakini mampu mengurangi risiko perpindahan penduduk secara paksa yang kerap terjadi dalam situasi konflik berkepanjangan.
Selain itu, keberadaan pasukan netral di titik strategis juga berpotensi menciptakan mekanisme pengawasan internasional secara langsung terhadap aktivitas militer di lapangan, sehingga setiap tindakan agresif akan berada dalam sorotan komunitas global.
“Kehadiran fisik ribuan personel TNI di koridor ini akan secara efektif memutus rantai kontrol Israel dan mencegah manuver pengusiran penduduk,” kata dia.
TNI yang berada di lapangan bukan sekadar penjaga perdamaian, melainkan penanda batas wilayah yang secara de facto mengakui kedaulatan tanah tersebut.
Hal ini menegaskan bahwa Gaza adalah milik rakyat Palestina, bukan tanah tak bertuan (terra nullius) yang bisa dicaplok seenaknya.
“Inilah tembok geopolitik yang membuat sayap kanan Israel gerah,” ujar Khairul.
Dalam laporannya pada 10 Februari, The Guardian dan Radio Publik Israel mengungkap fakta bahwa tokoh-tokoh sayap kanan Israel mati-matian menolak kehadiran TNI dalam ISF.
Penolakan dari kelompok politik tertentu di Israel juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan internal terkait pendekatan penyelesaian konflik.
Sebagian kalangan menilai keterlibatan pihak internasional dapat membatasi ruang gerak militer, sementara pihak lain melihatnya sebagai peluang menurunkan tekanan diplomatik global terhadap Israel.
Perdebatan ini memperlihatkan bahwa rencana pengiriman pasukan Indonesia bukan sekadar isu keamanan regional, melainkan telah berkembang menjadi isu politik internasional yang memengaruhi dinamika domestik Israel sendiri.
Kekhawatiran ini, kata Khairul, mengonfirmasi opini Moshe Phillips di The Jerusalem Post pada 27 November 2025.
Pemimpin Americans For A Safe Israel (AFSI), sebuah organisasi advokasi dan pendidikan pro-Israel terkemuka itu, secara eksplisit menyebut pengiriman pasukan Indonesia sebagai “strategic mistake” bagi Israel.
Phillips bahkan mendesak agar pasukan Indonesia “must stay home” (harus tetap di rumah) karena dianggap memiliki agenda politik yang terlalu pro-Palestina.
Fakta tersebut jelas menjawab dengan tegas narasi dari kalangan skeptis yang menyebut Indonesia sedang masuk ke dalam “jebakan” Amerika Serikat.
Rencana kedatangan pasukan Indonesia ini justru membuat gerah dan ditentang keras oleh kelompok-kelompok garis keras di Tel Aviv, bahkan memicu kekhawatiran di kalangan faksi sayap kanan koalisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa partisipasi dalam misi stabilisasi internasional selalu berlandaskan prinsip konstitusi serta komitmen terhadap perdamaian dunia.
Keterlibatan TNI dalam berbagai operasi penjaga perdamaian sebelumnya telah membangun reputasi positif di tingkat global sebagai pasukan yang mengedepankan pendekatan humanis dan perlindungan masyarakat sipil.
Dengan rekam jejak tersebut, rencana pengiriman personel ke Gaza dipandang sebagai kelanjutan peran aktif Indonesia dalam diplomasi perdamaian internasional sekaligus kontribusi nyata terhadap upaya meredakan konflik yang telah berlangsung lama di kawasan tersebut.
(/rel)