JAKARTA, KalibrasiNews.com – Pemerintah berupaya menjaga agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap transportasi yang terjangkau selama periode libur sekolah, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah melalui berbagai stimulus di sektor transportasi.
Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Herzaky Mahendra Putra, mengatakan pemerintah memahami masih adanya keluhan masyarakat terkait harga tiket pesawat pada sejumlah rute domestik menjelang berakhirnya masa liburan.
“Menjelang akhir libur sekolah, kami memahami masih banyak masyarakat yang merasakan harga tiket pesawat relatif tinggi. Karena itu, pemerintah mengambil berbagai langkah agar masyarakat tetap memiliki kesempatan bepergian dengan biaya yang lebih ringan,” ujar Herzaky melalui siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan & Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, di Jakarta kemarin.
Salah satu kebijakan yang telah dijalankan pemerintah adalah pemberian Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.
Fasilitas tersebut berlaku untuk pembelian tiket pada 22 Juni hingga 5 Juli 2026, dengan periode penerbangan 24 Juni sampai 5 Juli 2026.
Menurut Herzaky, insentif tersebut merupakan bagian dari paket stimulus transportasi lintas moda senilai sekitar Rp1,54 triliun.
Paket tersebut mencakup insentif tiket pesawat, diskon tiket kereta api, potongan tarif kapal Pelni, hingga pembebasan tarif penyeberangan ASDP.
“Pemerintah ingin memastikan masyarakat tetap dapat melakukan perjalanan dengan biaya yang lebih terjangkau, sekaligus menjaga pergerakan ekonomi selama masa liburan,” katanya.
Herzaky menegaskan seluruh kebijakan tersebut telah berjalan dan terus dipantau implementasinya.
Khusus untuk sektor penerbangan, seluruh maskapai domestik telah menerapkan fasilitas PPN DTP sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, pemerintah juga mengakui harga tiket pada sejumlah rute masih dirasakan relatif tinggi oleh masyarakat.
Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mencari solusi jangka panjang.
Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan sistem transportasi udara yang lebih efisien dan kompetitif.
Menurut Herzaky, kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk struktur biaya penerbangan.
“Harga tiket pesawat dipengaruhi oleh sejumlah komponen, mulai dari fuel surcharge, fluktuasi nilai tukar rupiah, hingga dinamika geopolitik global yang berdampak pada harga energi dan biaya operasional maskapai. Faktor-faktor eksternal tersebut ikut memengaruhi harga tiket yang dibayarkan masyarakat,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah tidak hanya memberikan insentif jangka pendek melalui PPN DTP, tetapi juga terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki struktur biaya penerbangan.
Herzaky mengungkapkan harga avtur saat ini telah mengalami penurunan sekitar 10 persen.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan penyesuaian Tarif Batas Atas (TBA) sebagai bagian dari upaya menciptakan tarif penerbangan yang lebih kompetitif.
“Ketika harga avtur semakin stabil dan kondisi geopolitik global membaik, komponen fuel surcharge diharapkan dapat dihapus sepenuhnya sehingga harga tiket pesawat menjadi semakin terjangkau. Jadi, pendekatan pemerintah bukan hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga memperbaiki faktor-faktor yang memengaruhi harga tiket dalam jangka menengah dan panjang agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” ujar Herzaky.
Ia menambahkan masyarakat telah memanfaatkan periode insentif PPN DTP yang berakhir pada 5 Juli 2026 untuk melakukan perjalanan selama libur sekolah.
Selain membantu masyarakat memperoleh biaya perjalanan yang lebih hemat, kebijakan tersebut juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
“Perjalanan wisata yang dilakukan masyarakat turut menggerakkan sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga UMKM di berbagai daerah. Inilah yang terus diupayakan pemerintah, agar setiap kebijakan tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Herzaky.
Pemerintah berharap berbagai stimulus yang telah diberikan dapat menjadi momentum untuk memperkuat pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi daerah setelah meningkatnya aktivitas masyarakat selama libur sekolah.
Perputaran ekonomi yang terjadi di berbagai destinasi wisata diharapkan memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha lokal.
Mulai dari sektor perhotelan, restoran, transportasi, hingga UMKM diperkirakan akan memperoleh dampak positif dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan.
Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas berbagai program stimulus tersebut sebagai dasar penyusunan kebijakan berikutnya.
Dengan dukungan seluruh pihak, pertumbuhan sektor transportasi dan pariwisata diharapkan semakin kuat.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian nasional.
Kebijakan yang berorientasi pada masyarakat diharapkan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan.
(/rel/kalibrasinews.com)