PADANG, Kalibrasinews.com – Menteri Lingkungan Hidup (LH) / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat menegaskan komitmen kuat Indonesia untuk terus menjadi bagian aktif dari diplomasi iklim global.
Dalam forum internasional tingkat tinggi, ia memaparkan secara komprehensif sikap Indonesia dalam aksi iklim global serta mendorong terbentuknya kerja sama antarnegara yang adil, setara, dan berorientasi penuh pada implementasi nyata di lapangan.
Penegasan mengenai sikap Indonesia dalam aksi iklim global tersebut disampaikan saat menghadiri Leader’s Plenary pada Pre-COP Leader’s Event (Pre-COP31) yang berlangsung di Fiji dan Tuvalu pada Selasa (6/10/2026).
Sesuai rilis pers resmi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang diterima redaksi pada Kamis (8/10/2026), Jumhur hadir secara langsung mewakili Presiden Prabowo Subianto guna menyuarakan posisi serta kepentingan strategis nasional di kawasan Pasifik.
Menteri LH hadir didampingi Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Darma Simamora, Deputi Ary Sudijanto, serta Direktur Mobilisasi Sumber Daya PPI Irawan Asaad.
Tim delegasi ini bertugas memperjuangkan sikap Indonesia dalam aksi iklim global menjelang perhelatan Konferensi COP31 di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026 mendatang.
Dalam pidatonya, Jumhur menekankan pentingnya menjaga kesepakatan internasional tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi negara berkembang:
“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda sesuai kemampuan masing-masing negara (common but differentiated responsibilities),” ujar Jumhur.
Forum Pre-COP31 ini dihadiri perwakilan lebih dari 50 negara guna memperkuat wacana serta memperluas pembahasan mengenai sikap Indonesia dalam aksi iklim global dan kolaborasi dunia:
-
Pemimpin Kawasan Pasifik: Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka, Perdana Menteri Tuvalu Feleti Teo, Presiden Palau Surangel Whipps Jr., dan PM Papua Nugini James Marape.
-
Perwakilan Australia dan Turki: PM Australia Anthony Albanese, Chris Bowen, serta Presiden COP31/Menteri LH Turki Murat Kurum.
-
Lembaga Internasional: Sekretaris Eksekutif UNFCCC Simon Stiell, Deputi Sekjen PBB Aminah J. Mohammed, perwakilan ADB, serta Green Climate Fund.
Deklarasi Taku Pakasoa dan Transformasi Ekonomi Rendah Karbon
Salah satu hasil utama dalam Pre-COP Leader’s Event adalah diadopsinya Deklarasi Taku Pakasoa.
Deklarasi ini lahir sebagai bentuk dukungan nyata masyarakat dunia terhadap Negara-Negara Berkembang Pulau Kecil (Small Island Developing States/SIDS) dan Negara-Negara sedang Berkembang (Least Developing Countries/LDC).
Kehadiran dokumen ini memperkuat sikap Indonesia dalam aksi iklim global yang secara konsisten membela ketahanan negara-negara kepulauan dari ancaman kenaikan permukaan air laut.
Melalui penyampaian Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia berkomitmen menuju net-zero emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Jumhur menegaskan bahwa sikap Indonesia dalam aksi iklim global harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan resiliensi masyarakat.
“Kami mempercepat aksi iklim di seluruh sektor ekonomi melalui FOLU Net Sink 2030, mengurangi emisi dari limbah dan metana, serta melakukan transformasi industri, baik melalui dekarbonisasi industri yang sudah ada maupun pengembangan industri rendah karbon sejak tahap perancangannya. Transisi energi kita harus berlangsung secara adil, teratur, dan berpusat pada masyarakat, sembari memperkuat ketahanan energi, keterjangkauan, serta melindungi kelompok masyarakat yang rentan,” tegas Jumhur.
Guna memastikan implementasi agenda lingkungan berjalan terukur, Indonesia menekankan empat pilar pendukung utama:
-
Akses Pendanaan: Membuka skema pembiayaan hijau yang adil dan terjangkau bagi seluruh negara berkembang.
-
Transfer Teknologi: Mengakselerasi adopsi inovasi ramah lingkungan di seluruh sektor industri nasional.
-
Peningkatan Kapasitas: Memperkuat keahlian SDM dalam mengelola program adaptasi dan mitigasi iklim.
-
Keadilan Transisi: Memastikan perlindungan penuh dan menyeluruh bagi kelompok masyarakat yang rentan.
Indonesia mengingatkan bahwa keberhasilan agenda perubahan iklim ditentukan oleh eksekusi nyata di lapangan agar sikap Indonesia dalam aksi iklim global memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas:
“Tantangan dunia saat ini bukan lagi sekadar meningkatkan ambisi, melainkan memastikan bahwa ambisi tersebut benar-benar diwujudkan melalui implementasi yang konkret,” ujar Jumhur.
(rel/KalibrasiNews)