PADANG, KalibrasiNews.com — Pemerintah Indonesia akan menyampaikan sejumlah isu utama dalam perhelatan Sidang Majelis Umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.
Rangkaian diplomasi tingkat tinggi ini dimanfaatkan secara optimal oleh delegasi tanah air untuk menyuarakan berbagai agenda strategis nasional dan kawasan.
Isu utama yang diusung mencakup penguatan ketahanan global, peningkatan peran sistem multilateralisme, pemberdayaan negara-negara Global South, hingga penegakan perdamaian dunia, khususnya perjuangan kemerdekaan Palestina.
Siaran pers resmi dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) yang diterima oleh redaksi Kalibrasinews.com di Padang pada Jumat (25/9/2026) merilis secara lengkap agenda diplomasi tersebut.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, yang menghadiri langsung perhelatan tahunan ini menyampaikan bahwa Indonesia dijadwalkan membacakan National Statement pada Sabtu (26/9/2026) mendatang.
Pidato resmi negara tersebut akan menekankan betapa krusialnya membangun ketahanan bersama di tengah situasi geopolitik dan ekonomi dunia yang dipenuhi ketidakpastian.
“National Statement Indonesia akan membawa pesan utama tentang pentingnya membangun ketahanan global yang ditopang oleh ketahanan nasional dan kawasan yang kuat, dan di tengah situasi dunia saat ini yang begitu tidak menentu dan tidak pasti,” kata Sugiono dalam keterangan resminya, Kamis (24/9/2026).
Sugiono menjelaskan bahwa pandangan resmi Indonesia dalam forum PBB juga menyasar berbagai isu krusial masyarakat internasional.
Indonesia secara konsisten menyuarakan pentingnya menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mendorong reformasi mendasar di tubuh PBB, serta memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang yang tergabung dalam kawasan Global South.
“Saya juga akan menyampaikan pandangan Indonesia mengenai perdamaian dan keamanan internasional, mengenai isu Palestina, kemudian penguatan sistem multilateralisme, reformasi PBB, serta penguatan peran Global South,” imbuh Sugiono.
Sikap tegas Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina merupakan bagian tak terpisahkan dari arah kebijakan luar negeri serta amanat konstitusi untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia.
Posisi konsisten ini terus ditekankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam pelbagai kesempatan diplomasi.
Pemerintah menegaskan bahwa perdamaian sejati di kawasan Timur Tengah tidak akan pernah terwujud tanpa adanya keadilan bagi bangsa Palestina.
Diplomasi Perdamaian Palestina dan Peran Lintas Kawasan
Dua hari setelah mendarat di New York, Menlu Sugiono langsung menghadiri sejumlah pertemuan tingkat tinggi serta dialog bilateral terkait perdamaian Palestina.
Salah satu agenda utama yang diikuti adalah pertemuan Group of Eight pada Senin (21/9/2026) awal pekan lalu.
Group of Eight merupakan koalisi delapan negara mayoritas muslim yang aktif mengawal isu Palestina, beranggotakan Indonesia, Qatar, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Arab Saudi, dan Persatuan Emirat Arab.
“Perhatian utama kami adalah memastikan proses perdamaian menghasilkan perubahan nyata di lapangan, yang juga berarti terus mendorong gencatan senjata permanen, memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, serta mempercepat pemulihan dan rekonstruksi Gaza,” ujar Sugiono menerangkan prioritas diplomasi Indonesia.
Selain pertemuan tersebut, Menlu Sugiono menghadiri forum tingkat tinggi bertajuk The Road Ahead One Year After The New York Declaration.
Forum ini membahas langkah konkret mempercepat implementasi solusi dua negara (two-state solution) serta proses perdamaian di Gaza.
Pada tahun lalu, forum internasional ini telah melahirkan peta jalan (roadmap).
Pada perhelatan tahun ini, negara-negara peserta berkumpul kembali untuk meninjau komitmen bersama sekaligus merumuskan eksekusi nyata di lapangan.
Di samping fokus pada kawasan Timur Tengah, Indonesia juga mengambil peran aktif dalam forum konsultasi informal lintas kawasan, MIKTA, yang menghimpun Meksiko, Korea Selatan, Turki, Australia, dan Indonesia.
Dalam forum ini, Indonesia bertukar pandangan mengenai efektivitas sistem multilateralisme saat ini serta peran vital dari negara-negara kekuatan menengah (middle powers) di tengah dinamika global yang kian kompleks.
“Saya menyampaikan bahwa di tengah berbagai perbedaan yang ada, MIKTA harus dapat menjadi kekuatan yang mampu menjembatani berbagai perbedaan dan kekuatan tersebut dan mendorong kerjasama yang konkret antar bangsa,” jelas Sugiono terkait kontribusi MIKTA.
Rangkaian diplomasi lintas kawasan lainnya yang turut dihadiri delegasi Indonesia adalah pertemuan tingkat menteri antara negara-negara anggota ASEAN dengan empat negara anggota Pacific Alliance, yaitu Meksiko, Kolombia, Peru, dan Chile.
Sugiono mengungkapkan bahwa pertemuan interregional tersebut membedah penguatan kemitraan strategis agar memberikan manfaat riil bagi masyarakat luas.
Sektor unggulan yang didorong meliputi peningkatan kerja sama di bidang pendidikan, pariwisata, percepatan transformasi digital, hingga perancangan kota pintar (smart cities).
Melalui rangkaian diplomasi yang padat dan intensif di New York, Indonesia membuktikan komitmen aktifnya untuk senantiasa hadir membawa solusi konkret bagi permasalahan dunia.
Seluruh langkah diplomasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi politik luar negeri Indonesia, tetapi juga membawa dampak positif yang nyata bagi stabilitas, perdamaian, serta kesejahteraan bersama.
(*)