PADANG, KalibrasiNews.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi mengarahkan pembentukan lembaga baru bernama Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memitigasi serta mencegah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia melalui pendekatan sains yang presisi.
Arahan penting tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (24/9/2026).
Informasi ini dikonfirmasi melalui siaran pers resmi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang diterima redaksi di Padang pada Jumat (25/9/2026).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa BPGMN akan berada langsung di bawah pengawasan Presiden Prabowo.
Susunan personel lembaga ini bakal diisi oleh para ilmuwan, akademisi, serta tenaga profesional berpengalaman.
Kehadiran para ahli tersebut diharapkan mampu merumuskan tata kelola dan strategi pencegahan karhutla yang terukur berbasis riset serta teknologi.
Raja Juli menambahkan, BPGMN memiliki peran yang berbeda dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang telah dibubarkan pada tahun 2024 lalu.
“Tujuannya adalah melakukan pencegahan, ya, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif reaksioner,” tegas Raja Juli Antoni.
Di sisi lain, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menegaskan bahwa BRIN siap memberikan dukungan penuh dari segi teknologi dan inovasi untuk menopang operasional BPGMN.
Salah satu wujud dukungan tersebut adalah pembaruan perangkat pendeteksi dini titik panas (hotspot).
Perangkat pemantau ini merupakan hasil riset kolaboratif antara BRIN dan Kementerian Kehutanan yang terus disempurnakan.
“Dan sekarang, kita akan terus perbarui (teknologi tersebut) dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” pukas Arif Satria.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menerangkan bahwa pembentukan BPGMN berawal dari rekomendasi para ahli dalam diskusi panel bersama Presiden.
Para pakar menilai pentingnya satu lembaga terpadu seperti BPGMN ini yang memiliki basis data terperinci mengenai kondisi gambut nasional.
Presiden Prabowo merespons positif masukan tersebut dan meminta agar BPGMN ini diisi oleh ilmuwan kompeten. “Sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik,” imbuh Brian.
Pendekatan Berbasis Desa dan Solusi Ekonomi Masyarakat
Kepala BRIN, Arif Satria.
Selain penguatan sains dan teknologi, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pendekatan berbasis desa sebagai tumpuan utama pencegahan karhutla.
Melalui skema ini, kelompok relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa akan dihidupkan kembali dan diperkuat sarana pendukungnya.
Pemerintah meyakini bahwa kearifan lokal warga merupakan kunci tercepat dalam meredam potensi titik api.
“Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa gitu ya, Masyarakat Peduli Api itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu,” tutur Brian Yuliarto. Ia menjelaskan bahwa riset ilmiah membuktikan efektivitas peran warga sekitar. “Berdasarkan analisis, kajian dari para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi tersebut,” sambungnya.
Kepala BRIN Arif Satria menekankan bahwa pendekatan berbasis desa menunjukkan kepercayaan tinggi pemerintah terhadap masyarakat lokal.
“Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Pak Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya,” beber Arif.
Keberadaan MPA akan direvitalisasi karena dinilai sebagai garda terdepan dalam mengawal kelestarian lingkungan.
“MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. MPA adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif,” jelasnya.
Rapat terbatas tersebut juga membahas tuntas solusi ekonomi bagi warga ekosistem gambut.
Dengan populasi mencapai sekitar 41 juta jiwa, pemerintah berupaya menyiapkan program mata pencaharian berkelanjutan.
Langkah ini penting agar warga tidak lagi melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
“Ada juga dibicarakan tentang solusi ekonomi. Jadi, solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” urai Arif.
Pemerintah telah menyiapkan skema komoditas, seperti tanaman hortikultura untuk jangka pendek, tanaman kopi untuk jangka menengah, serta tanaman sagu untuk solusi jangka panjang.
“Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden, agar tetap dicarikan solusi ekonominya, dengan berbagai teknologi yang ada,” tutup Arif.
(/KalibrasiNews)