PADANG, KalibrasiNews.com – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah kembali menjadi sorotan.
Momentum 20 Oktober 2026 dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi oleh kelompok masyarakat yang menilai sejumlah persoalan belum mendapatkan penyelesaian memadai, mulai dari tekanan ekonomi hingga kerusakan lingkungan dan kebebasan berpendapat.
Di tengah kritik tersebut, pesan “This is just the beginning. Don’t fight alone! OUR FIGHT MUST BE COLLECTIVE” atau “Ini baru permulaan.
Jangan berjuang sendirian! Perjuangan kita harus dilakukan bersama-sama” turut dibagikan melalui media sosial oleh akun X @whiterosestea.
Pesan itu menekankan pentingnya solidaritas dalam menyampaikan aspirasi.
Perjuangan mengawal kebijakan publik tidak seharusnya hanya bergantung pada satu orang atau kelompok.
Dukungan masyarakat yang lebih luas dinilai penting agar berbagai persoalan tetap menjadi perhatian dan tidak tenggelam setelah demonstrasi selesai.
Bagi para pengkritik pemerintah, dua tahun masa jabatan bukan sekadar penanda berjalannya waktu.
Periode tersebut menjadi kesempatan untuk mempertanyakan sejauh mana kebijakan yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Janji dan program pemerintah perlu dinilai berdasarkan pelaksanaan serta dampaknya, bukan hanya melalui pernyataan atau rencana yang disampaikan kepada publik.
Lima Persoalan yang Disorot dalam Kritik terhadap Pemerintah
Evaluasi terhadap pemerintah mencakup berbagai bidang yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Kritik tidak hanya menyasar satu program, tetapi juga menyentuh persoalan tata kelola, penegakan hukum, dan kualitas pelayanan publik. Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain:
- Krisis lingkungan: penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perlindungan lingkungan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan ekologis.
- Tekanan ekonomi: keterjangkauan kebutuhan pokok, ketimpangan sosial, dan kebijakan yang memengaruhi daya beli masyarakat.
- Kebebasan berpendapat: perlindungan terhadap warga yang menyampaikan kritik serta penolakan terhadap intimidasi.
- Pemberantasan korupsi: penguatan penegakan hukum dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.
- Pendidikan dan kesehatan: keterjangkauan layanan dasar serta pemerataan akses bagi masyarakat di berbagai wilayah.
Beragam persoalan tersebut memperlihatkan bahwa penilaian terhadap pemerintah berkaitan erat dengan kondisi yang dirasakan masyarakat.
Isu ekonomi, misalnya, tidak berhenti pada angka pertumbuhan, tetapi juga menyangkut kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Begitu pula persoalan lingkungan yang dapat memengaruhi kesehatan, aktivitas warga, dan keberlangsungan kehidupan di wilayah terdampak.
Dalam bidang pelayanan publik, masyarakat membutuhkan kebijakan yang tidak hanya terlihat baik dalam perencanaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata.
Akses pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, penegakan hukum yang konsisten, serta perlindungan terhadap hak menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hal-hal yang patut terus diawasi.
Kritik juga semestinya tidak langsung dianggap sebagai bentuk permusuhan terhadap pemerintah.
Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki ruang untuk mempertanyakan keputusan negara, menyampaikan keberatan, dan meminta penjelasan atas kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.
Respons pemerintah terhadap kritik menjadi salah satu ukuran keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan.
Karena itu, evaluasi dua tahun pemerintahan perlu diikuti pembahasan mengenai langkah perbaikan yang konkret.
Pemerintah perlu menjelaskan perkembangan kebijakan secara transparan, termasuk ketika masih terdapat kekurangan atau target yang belum tercapai.
Masyarakat pun membutuhkan informasi yang dapat digunakan untuk menilai apakah persoalan yang mereka suarakan benar-benar ditindaklanjuti.
Seruan solidaritas yang beredar di media sosial menekankan pentingnya menjaga perhatian publik terhadap persoalan tersebut.
Dukungan kolektif dapat diwujudkan melalui penyebaran informasi terverifikasi, diskusi terbuka, pengawasan kebijakan, serta penyampaian aspirasi secara damai.
Dengan demikian, keterlibatan masyarakat tidak harus berhenti setelah aksi demonstrasi berakhir.
Ungkapan “This is just the beginning” juga mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi dapat berlanjut melalui berbagai jalur demokratis.
Masyarakat bisa terus memantau keputusan pemerintah, membandingkan janji dengan pelaksanaan, dan menilai hasil kebijakan berdasarkan perkembangan yang dapat diamati.
Pada akhirnya, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk mempertanyakan sejauh mana berbagai persoalan publik telah ditangani.
Jawaban terhadap kritik tidak cukup berupa pernyataan, tetapi perlu dibuktikan melalui kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Seruan “OUR FIGHT MUST BE COLLECTIVE” menegaskan pentingnya keterlibatan bersama dalam mengawal kebijakan negara.
Selama persoalan masyarakat masih membutuhkan penyelesaian, ruang kritik dan tuntutan perubahan tetap penting dalam kehidupan demokrasi.(net)