PADANG, KalibrasiNews.com — Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) ditargetkan menjadi salah satu upaya Indonesia mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Namun, di balik target besar tersebut, pelaksanaannya masih bergantung pada kesiapan proyek, investasi, industri dalam negeri, dan kemampuan merealisasikan penghematan anggaran.
Program ini diluncurkan di Jembrana, Bali, pada 25 Agustus 2026. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS dengan kapasitas total 100 GWp dapat diselesaikan dalam tiga tahun dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp1.140 triliun atau setara USD73 miliar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut program tersebut juga berpotensi mengurangi beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Program PLTS 100 GWp ditargetkan terealisasi dalam tiga tahun dengan total investasi sekitar USD73 miliar atau lebih dari Rp1.140 triliun, sekaligus berpotensi menghemat subsidi APBN hingga Rp73,9 triliun per tahun,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, sebagaimana dikutip pada Senin (19/10).
Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan 14 proyek PLTS di enam provinsi dengan kapasitas gabungan 5,3 GWp. Nilai investasi untuk tahap tersebut diperkirakan mencapai Rp135 triliun.
Besarnya nilai proyek membuat realisasi menjadi faktor penting. Target kapasitas, nilai investasi, dan proyeksi penghematan anggaran perlu dibuktikan melalui pembangunan serta pengoperasian pembangkit.
Publik juga perlu melihat perkembangan proyek secara berkala, termasuk kesesuaian antara target, jadwal pelaksanaan, dan manfaat yang benar-benar dirasakan.
Kapasitas, Penghematan, dan Tantangan Pelaksanaan
Data Kementerian ESDM hingga Juli 2026 mencatat kapasitas pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia baru mencapai 1,76 GW dari total kapasitas pembangkit terpasang sekitar 108 GW.
Jika terealisasi sesuai target, tambahan 100 GWp akan mengubah skala pemanfaatan energi surya secara signifikan.
Pemerintah memperkirakan program ini dapat memberikan dampak ekonomi melalui beberapa aspek berikut:
- Penghematan APBN: Program secara keseluruhan diproyeksikan menghemat subsidi hingga Rp73,9 triliun per tahun. Untuk 14 proyek tahap awal, potensi penghematannya diperkirakan mencapai Rp4,6 triliun.
- Pengurangan penggunaan bahan bakar: Pembangunan PLTS diperkirakan dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak untuk pembangkit diesel hingga enam juta kiloliter per tahun. Pada tahap awal, penghematan diproyeksikan mencapai 319.998 kiloliter per tahun.
- Efisiensi gas: Tahap awal program juga diperkirakan mengurangi penggunaan gas sekitar 35,66 ribu MMSCF per tahun.
- Peluang lapangan kerja: Program diproyeksikan menciptakan sekitar 5,52 juta tahun-orang pekerjaan, terdiri atas 3,465 juta tahun-orang untuk konstruksi dan instalasi serta 2,053 juta tahun-orang di sektor manufaktur. Pada tahap awal, potensi pekerjaan diperkirakan mencapai 515 ribu tahun-orang.
- Penurunan emisi: Pengembangan PLTS berpotensi mengurangi emisi karbon hingga 140 juta ton CO₂. Nilai potensi pasar karbonnya diperkirakan mencapai Rp6,31 triliun dengan asumsi harga USD4 per ton.
Angka-angka tersebut masih berupa proyeksi yang bergantung pada realisasi pembangunan dan operasional pembangkit.
Capaian aktual nantinya perlu dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan agar manfaat program dapat dievaluasi secara terukur.
Bahlil juga menekankan pentingnya keterlibatan industri dan tenaga kerja nasional agar manfaat program tidak hanya berhenti pada pembangunan pembangkit.
“Jika mataharinya matahari Indonesia, panel suryanya dibuat oleh jerih payah rakyat Indonesia, dan baterai listriknya dihasilkan dari keringat tenaga kerja Indonesia, maka energi surya ini adalah energi Indonesia, energi Ibu Pertiwi. Nilai tambahnya adalah nilai tambah untuk rakyat Indonesia, lapangan kerja yang tercipta adalah untuk bangsa dan negara Indonesia,” ujar Bahlil.
Keterlibatan industri lokal menjadi salah satu aspek yang menentukan besarnya manfaat ekonomi program.
Produksi panel surya, baterai, dan komponen pendukung di dalam negeri berpotensi memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkuat rantai pasok nasional.
Namun, kemampuan industri lokal memenuhi kebutuhan proyek dalam skala besar juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Selain itu, pembangunan PLTS membutuhkan kesiapan infrastruktur kelistrikan agar listrik yang dihasilkan dapat disalurkan dan dimanfaatkan secara efektif.
Pendanaan, ketepatan jadwal, serta kesinambungan pelaksanaan antartahap juga akan memengaruhi pencapaian target.
Pada akhirnya, keberhasilan program PLTS 100 GWp tidak cukup diukur dari besarnya investasi atau kapasitas yang diumumkan.
Realisasi proyek, penghematan subsidi yang benar-benar tercapai, penyerapan tenaga kerja, serta penurunan emisi menjadi indikator penting untuk menilai dampaknya terhadap ketahanan energi Indonesia.(*)