PADANG, KalibrasiNews.com – Pemerintah mengajak masyarakat ikut berperan dalam memperluas akses perlindungan sosial (Perlinsos) agar warga yang berhak menerima bantuan tidak terlewat dari pendataan.
Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk mendekatkan layanan kepada warga sekaligus membantu pemerintah memastikan program bantuan menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Dalam siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) yang diterima redaksi disebutkan bahwa Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mendorong masyarakat menjadi Agen Perlinsos.
Ajakan tersebut disampaikan setelah Luhut menggelar pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, bersama jajaran Pangdam, Kapolda, hingga seluruh Dandim dari tiga wilayah tersebut.
Dalam pertemuan itu, Luhut juga mengajak aparatur kewilayahan, aparatur sipil negara (ASN), serta masyarakat untuk mengambil bagian sebagai Agen Perlinsos.
Mereka diharapkan dapat membantu warga yang belum terdaftar agar memperoleh akses untuk mengajukan diri sebagai penerima manfaat.
“Dalam pertemuan ini saya memberikan instruksi krusial: kita wajib memperluas jaringan Agen Perlinsos secara masif dengan melibatkan ASN, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Mengapa mereka? Karena aparat dan aparatur inilah ujung tombak negara yang sehari-hari berinteraksi langsung serta paling memahami kondisi warganya hingga tingkat tapak,” ujar Luhut dalam keterangannya, dikutip Kamis (10/9/2026).
Data pemerintah menunjukkan, hingga saat ini terdapat sekitar 4,3 juta kepala keluarga (KK) yang telah terdaftar sebagai peserta Perlinsos.
Jumlah tersebut berasal dari 258 kabupaten/kota yang menjadi wilayah pilot project program.
Pemerintah menargetkan jumlah penerima yang terdata dapat meningkat secara signifikan hingga mencapai 48 juta KK pada Desember 2026.
Untuk mengejar target tersebut, diperlukan jaringan agen yang mampu membantu masyarakat mengakses layanan pendaftaran secara lebih mudah.
Kebutuhan Agen Perlinsos juga cukup besar, khususnya di wilayah Pulau Jawa.
Pemerintah memperkirakan sekitar 250 ribu agen diperlukan untuk membantu memperluas jangkauan pelayanan di kawasan tersebut.
Karena itu, pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam gerakan tersebut.
Masyarakat yang berminat menjadi Agen Perlinsos dapat melakukan pendaftaran melalui portal resmi agent-perlinsos.kemensos.go.id.
Agen Bukan Penentu Penerima Bantuan
Luhut menekankan bahwa Agen Perlinsos tidak memiliki kewenangan untuk menentukan seseorang layak atau tidak menerima bantuan sosial.
Peran mereka lebih diarahkan sebagai penghubung yang membantu masyarakat menggunakan sistem pendaftaran secara lebih mudah.
Para agen akan menjalankan fungsi yang disebut sebagai “loket pelayanan bergerak”.
Dengan peran tersebut, masyarakat dapat memperoleh bantuan ketika hendak mendaftarkan diri atau membutuhkan pendampingan untuk mengakses layanan Perlinsos.
Sistem yang disiapkan pemerintah juga memberikan ruang bagi warga untuk melakukan pendaftaran secara mandiri.
Selain mendaftarkan diri, masyarakat dapat mengajukan sanggahan apabila terdapat data atau kondisi penerima manfaat yang dianggap perlu diperbaiki.
Mekanisme tersebut diharapkan dapat membuat proses pengajuan bantuan menjadi lebih sederhana.
Sebelumnya, proses pengajuan disebut harus melalui sekitar tujuh tahapan secara berjenjang sehingga membutuhkan waktu lebih panjang.
“Tugas mereka murni sebagai ‘loket pelayanan bergerak’ yang membantu warga untuk mendaftar kapan saja dan di mana saja. Keputusan akhir sepenuhnya berjalan melalui verifikasi sistem otomatis yang obyektif berdasarkan integrasi data nasional,” tegas Luhut.
Dengan adanya verifikasi berbasis sistem, keputusan mengenai penerima manfaat tidak berada di tangan agen.
Data yang diajukan masyarakat akan diproses melalui mekanisme verifikasi berdasarkan integrasi data nasional.
Pemerintah berharap pola tersebut dapat mengurangi persoalan warga yang sebenarnya memenuhi kriteria tetapi belum mendapatkan bantuan karena belum tercatat dalam sistem.
Kesulitan mengakses layanan juga diharapkan dapat ditekan dengan hadirnya agen di tengah masyarakat.
Luhut mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperbaiki pendataan penerima manfaat.
Menurutnya, semakin luas akses pendaftaran, semakin besar pula peluang pemerintah menemukan warga yang memenuhi kriteria namun selama ini belum masuk dalam data.
“Tujuan dari upaya ini sederhana: jangan sampai ada masyarakat yang berhak, tetapi tidak mendapatkan bantuan hanya karena tidak tercatat atau kesulitan mengakses sistem. Birokrasi harus semakin dekat, melayani dengan mudah sehingga bantuan sosial diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan,” tutup Luhut.
Melalui perluasan Agen Perlinsos, pemerintah berharap layanan perlindungan sosial tidak hanya bergantung pada mekanisme birokrasi formal.
Kehadiran aparatur dan masyarakat di tingkat wilayah diharapkan dapat menjadi jembatan agar warga lebih mudah memperoleh informasi, mendaftar, serta menyampaikan sanggahan terkait program bantuan sosial.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran bantuan.
Dengan pendataan yang semakin luas dan mekanisme verifikasi yang terintegrasi, bantuan sosial diharapkan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
(rel/KalibrasiNews.com)