JAKARTA, KalibrasiNews.com — Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Tito Karnavian mengatakan bahwa 38 dari 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, kini sudah berstatus normal pascabencana.
Dengan demikian, sekitar 73 persen wilayah terdampak di Sumatra telah pulih dan kembali menjalankan aktivitas masyarakat secara fungsional.
Pemerintah terus melakukan pemantauan harian di seluruh kabupaten/kota Sumatra yang telah kembali normal. Tim gabungan dari BNPB dan pemerintah daerah memastikan bahwa layanan publik berjalan lancar, termasuk sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintahan.
Langkah ini juga meliputi pemulihan akses transportasi di Sumatra, sehingga masyarakat dapat beraktivitas tanpa hambatan. Pemerintah menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk menjamin keberlanjutan proses rehabilitasi. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan wilayah terdampak benar-benar bisa kembali berfungsi normal dalam waktu dekat.
“Kalau ditotal, dari 52 kabupaten/kota yang terdampak, 38 di antaranya sudah kembali normal,” ujar Tito dalam konferensi pers, Rabu (25/3).
Aktivitas ekonomi mulai menggeliat di wilayah yang sudah normal. Pemerintah mendorong pembukaan pasar lokal, kios, dan UMKM agar masyarakat terdampak bisa kembali berpenghasilan.
Selain itu, layanan transportasi umum dan fasilitas pendidikan secara bertahap diaktifkan, sehingga keseharian warga bisa kembali stabil. Masyarakat pun mulai beradaptasi dengan kondisi baru pascabencana, sementara pemerintah memastikan setiap bantuan tetap tersalurkan dengan tepat sasaran.
Dalam hal ini, Kemendagri menggunakan lima variabel untuk mengukur normalisasi suatu daerah terdampak pascabencana, yakni lancarnya penyelenggaraan pemerintahan, layanan publik yang berlangsung normal, akses jalan yang dapat dilalui masyarakat, geliat perekonomian masyarakat, serta rumah ibadah yang dapat difungsikan dengan baik.
Pemerintah menekankan perlunya pemulihan infrastruktur yang berkualitas dan tahan bencana. Setiap pembangunan atau perbaikan fasilitas publik dilakukan dengan standar keamanan tinggi agar tidak mudah rusak saat bencana susulan.
Pendekatan ini diterapkan di sekolah, rumah ibadah, dan jalan, termasuk pembangunan jembatan darurat dan perbaikan drainase. Pemerintah juga memberikan perhatian pada kebutuhan listrik, air bersih, dan komunikasi agar layanan publik tetap lancar.
Berdasarkan hasil peninjauan langsung dan rapat dengan kepala daerah, Tito mengatakan bahwa ke-38 kabupaten/kota tersebut sudah memenuhi kriteria-kriteria normal, dengan rincian 13 kabupaten/kota di Sumatra Barat, 10 kabupaten/kota di Aceh, dan 15 kabupaten/kota di Sumatra Utara.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa terdapat tiga kabupaten/kota yang kini memiliki status mendekati normal, yakni Kabupaten Tanah Datar di Sumatra Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan di Sumatra Utara, dan Kabupaten Bener Meriah di Aceh.
Pemerintah fokus pada pemulihan sekolah dan fasilitas pendidikan di kabupaten/kota yang mendekati normal. Sekolah-sekolah yang rusak dibenahi agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan tanpa hambatan.
Selain itu, pemerintah menyiapkan program konseling bagi siswa dan guru yang terdampak trauma akibat bencana. Langkah ini diharapkan bisa memulihkan semangat belajar anak-anak dan memulihkan kehidupan sosial di komunitas terdampak.
“Di Bener Meriah sebenarnya mendekati normal, namun di sana masih ada masalah. Itu pasti kami akan berikan perhatian,” jelasnya.
Pemerintah juga menaruh perhatian pada pemulihan ekonomi warga. Bantuan modal untuk UMKM, distribusi sembako, dan dukungan pekerjaan sementara diberikan agar masyarakat terdampak bisa kembali produktif.
Dengan adanya intervensi ini, warga yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana dapat segera memulai kembali usaha atau aktivitas ekonomi mereka. Pemerintah menilai bahwa pemulihan ekonomi sama pentingnya dengan pemulihan infrastruktur agar kehidupan masyarakat benar-benar pulih.
Tito menambahkan, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap 11 kabupaten/kota yang masih membutuhkan pemulihan lebih lanjut akibat kerusakan berat.
Di kabupaten/kota yang masih terdampak berat, pemerintah menyiapkan program prioritas untuk mempercepat rehabilitasi. Pembangunan tanggul, perbaikan drainase, dan normalisasi sungai dilakukan agar risiko bencana berikutnya berkurang.
Pendekatan ini bersifat menyeluruh, melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat setempat. Selain itu, tim lapangan rutin memantau progres perbaikan agar seluruh target pemulihan dapat tercapai sesuai jadwal.
Sebagai contoh, pemerintah masih mengebut pemulihan di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan Pidie Jaya karena masih terdapat genangan lumpur di sejumlah fasilitas krusial serta kerusakan pada akses jalan kabupaten dan desa.
Selain itu, pemerintah juga akan memulihkan daerah aliran sungai di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan membangun sabo dam untuk mengendalikan aliran sungai.
Pemerintah menekankan komunikasi yang intens dengan masyarakat di wilayah terdampak. Informasi terkait jadwal perbaikan, titik kritis, dan langkah keselamatan disampaikan secara rutin melalui aparat desa dan kecamatan. Langkah ini bertujuan agar warga bisa mempersiapkan diri dan ikut mendukung proses rehabilitasi secara aktif.
“Jadi ada 11 (kabupaten/kota) yang kita akan fokus untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di situ,” pungkas dia.
Pemerintah menargetkan seluruh kabupaten/kota terdampak bencana dapat kembali normal sepenuhnya dalam beberapa bulan ke depan.
Dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana, diharapkan masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan sehari-hari secara aman dan produktif.
Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan memastikan keberlanjutan setiap upaya pemulihan di lapangan.
(/rel)