JAKARTA, KalibrasiNews.com — Rencana pengiriman 8.000 pasukan perdamaian asal Indonesia ke Gaza dituding sebagai upaya melakukan pendudukan di Rafah, Palestina. Pernyataan itu dilontarkan peneliti senior Imparsial sekaligus Ketua Centra Initiative, Al Araf.
“Sialnya lagi adalah, misinya kagak jelas. Bukan dalam konteks kemerdekaan Gaza Palestina, tapi justru dalam konteks, dalam bahasa halusnya adalah, pendudukan. Melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh IDF (Pasukan Pertahanan Israel),” kata Al Araf dalam sebuah diskusi bertajuk Bahaya di Balik Perjanjian Dagang USA-Indonesia dan Board of Peace: Imperialisme Gaya Baru?, Rabu (25/2).
Narasi ini bermuatan disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK). Framing ini menggiring opini seolah-olah Indonesia akan menjajah Palestina.
Faktanya, berdasarkan keterangan di akun Cek Fakta RI @cekfakta.ri tudingan tersebut tidak berdasar karena tugas pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza bukan untuk berperang, melainkan menjalankan mandat kemanusiaan dan menjaga stabilitas sesuai hukum internasional.
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa 8.000 pasukan perdamaian Indonesia yang akan bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) untuk berpartisipasi dalam misi perdamaian di Gaza, Palestina.
Pernyataan Prabowo itu disampaikan dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), Kamis (19/2). KTT dihadiri Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan para pimpinan negara lainnya di Washington DC, Amerika Serikat.
Menteri Luar Negeri Sugiono juga memastikan bahwa Palestina telah mengetahui keterlibatan Indonesia dalam ISF, yakni untuk menstabilkan lingkungan sipil di Gaza.
Rencana itu diketahui Ketua National Committee for Administration of Gaza (NCAG) Ali Shaath yang hadir pada pertemuan perdana BoP.
Palestina, lanjut dia, tidak hanya mengetahui partisipasi Indonesia, tetapi juga memahami rencana dan mandat ISF selama bertugas di Gaza.
Sugiono menegaskan Indonesia tidak akan terlibat dalam pelucutan senjata maupun operasi militer ofensif. Indonesia akan fokus menjaga stabilitas sipil dan mendukung upaya kemanusiaan.
Sugiono melanjutkan bahwa misi Indonesia di ISF juga selaras dengan kepentingan Palestina.
Dalam pertemuan BoP, Shaath menyampaikan bahwa Palestina membutuhkan situasi yang aman dan stabil sebagai prasyarat pemulihan dan proses perdamaian di Gaza.
“Langkah pertama dari rencana komprehensif ini adalah ceasefire atau gencatan senjata. Setelah itu, diciptakan suasana yang aman dan stabil, baru tahapan-tahapan berikutnya dapat dijalankan. Dan itu juga kemarin sudah disampaikan,” tutur Sugiono.
Pasukan Perdamaian ke Gaza
Sebelumnya dilansir rilis Bakom RI Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung terwujudnya perdamaian dunia, khususnya di Gaza Palestina.
Hal ini disampaikan langsung di hadapan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan para delegasi lainnya dalam Inaugural Meeting of Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2).
Prabowo menegaskan, Indonesia siap mengirimkan hingga 8.000 pasukan untuk berpartisipasi dalam misi perdamaian internasional.
“Pencapaian gencatan senjata ini nyata. Kami siap mengerahkan pasukan tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam International International Stabilization Force guna memastikan perdamaian ini berhasil. Terima kasih banyak,” tegas Prabowo.
Pada kesempatan itu, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia sejak awal telah mempelajari dan memberikan dukungan penuh terhadap rencana perdamaian yang ada, serta berkomitmen untuk menjadi bagian dari upaya tersebut.
Prabowo juga menegaskan, niat inti Indonesia bergabung dengan Board of Peace yaitu untuk perdamaian di Gaza, Palestina. Hal ini menjadi komitmen awal Indonesia yang terus digaungkan kepada negara-negara di dunia.
Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa keterlibatan pasukan perdamaian dalam misi internasional bukanlah hal baru.
Indonesia selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu kontributor terbesar pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan rekam jejak operasi kemanusiaan di berbagai wilayah konflik dunia.
Pengalaman tersebut menjadi dasar kesiapan Indonesia untuk menjalankan mandat stabilisasi sipil secara profesional dan sesuai hukum internasional.
“Indonesia sepenuhnya setuju dan berkomitmen penuh terhadap rencana ini. Itulah sebabnya kami bergabung dengan Board of Peace. Kami berkomitmen untuk keberhasilannya. Kami tahu akan ada banyak hambatan dan kesulitan, tetapi kami sangat optimistis,” tegas Prabowo.
Sejumlah pengamat hubungan internasional menilai klarifikasi pemerintah penting dilakukan untuk meredam penyebaran disinformasi di ruang digital yang berpotensi memicu kesalahpahaman publik.
Transparansi mengenai mandat, aturan pelibatan, serta koordinasi dengan otoritas Palestina dinilai menjadi faktor utama agar misi perdamaian Indonesia dipahami sebagai langkah diplomasi kemanusiaan, bukan agenda politik maupun militer.
(/rel)