Jakarta, KalibrasiNews.com — Produksi padi nasional sepanjang 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, luas panen padi sepanjang tahun 2025 mencapai 11,32 juta hektare, naik 12,69 persen dibandingkan tahun 2024.
Peningkatan luas panen ini menjadi sinyal positif bagi ketahanan pangan nasional, terutama di tengah tantangan perubahan iklim, fluktuasi harga pupuk, serta tekanan rantai pasok global.
Pemerintah menilai tren ini tidak hanya mencerminkan membaiknya kondisi produksi di tingkat petani, tetapi juga menunjukkan mulai efektifnya berbagai program penguatan sektor pertanian, seperti rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi lahan rawa dan tadah hujan, serta pendampingan intensif melalui penyuluh pertanian.
Dengan basis produksi yang terus membesar, Indonesia diharapkan mampu menjaga ketersediaan beras secara berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor, khususnya pada periode awal tahun yang biasanya menjadi fase rawan pasokan.
Sawah
“Luas panen padi sepanjang Januari-Desember 2025 mencapai 11,32 juta hektare, atau meningkat sebesar 12,69 persen dibandingkan periode Januari-Desember 2024,” ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, pada konferensi pers di Jakarta, Senin (2/2).
Seiring dengan kenaikan luas panen, produksi padi nasional sepanjang tahun 2025 tercatat sebesar 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), atau meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Produktivitas padi juga mengalami peningkatan, dengan rata-rata mencapai 53,18 kuintal per hektare (GKG), lebih tinggi dibandingkan angka tahun 2024 sebesar 52,90 kuintal per hektare (GKG).
Di sisi lain, kenaikan produktivitas juga dipengaruhi oleh adopsi teknologi pertanian yang semakin luas, mulai dari penggunaan varietas unggul berdaya hasil tinggi hingga mekanisasi panen yang menekan kehilangan hasil.
Sejumlah daerah sentra produksi bahkan mulai menerapkan sistem tanam modern berbasis kalender tanam terpadu, sehingga waktu tanam antarwilayah bisa lebih sinkron dan risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem dapat ditekan.
Kondisi ini memberikan dampak langsung terhadap pendapatan petani, karena selain volume panen meningkat, efisiensi biaya produksi juga semakin baik, yang pada akhirnya memperkuat daya tahan ekonomi rumah tangga petani.
Memasuki awal 2026, potensi produksi padi diperkirakan masih berada pada kondisi yang relatif baik. BPS memperkirakan luas panen padi pada periode Januari–Maret 2026 mencapai 3,28 juta hektare, atau lebih tinggi 15,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sejalan dengan itu, potensi produksi padi pada periode tersebut diperkirakan mencapai 17,65 juta ton GKG, meningkat 15,80 persen.
Dengan proyeksi tersebut, ketersediaan beras nasional pada triwulan pertama 2026 diperkirakan berada dalam kondisi relatif aman.
Situasi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen, sekaligus memberi ruang bagi Bulog dan pemerintah daerah untuk memperkuat cadangan pangan.
Selain itu, momentum panen yang cukup besar pada awal tahun juga menjadi peluang untuk memperbaiki tata niaga beras, agar petani memperoleh harga yang layak sementara masyarakat tetap mendapatkan beras dengan harga terjangkau.
Berdasarkan potensi produksi padi tersebut, produksi beras pada Januari–Maret 2026 diperkirakan mencapai 10,16 juta ton, atau naik 15,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kenaikan produksi beras ini tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik, tetapi juga strategis dalam memperkuat posisi Indonesia menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Dengan stok yang memadai, pemerintah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam melakukan intervensi pasar apabila terjadi lonjakan harga, sekaligus menjaga inflasi pangan tetap terkendali.
Di saat yang sama, surplus produksi juga membuka peluang pengembangan industri berbasis beras, mulai dari pangan olahan hingga produk turunan lainnya, yang dapat menciptakan nilai tambah bagi sektor pertanian.
BPS menegaskan bahwa angka potensi produksi padi dapat berubah sesuai kondisi terkini hasil amatan lapangan seperti serangan hama-OPT, banjir, kekeringan, waktu realisasi panen petani, dan lain-lain.
Ke depan, BPS bersama kementerian dan lembaga terkait akan terus melakukan pemantauan lapangan secara berkala guna memastikan akurasi data produksi, sekaligus mengantisipasi berbagai potensi gangguan seperti banjir, kekeringan, maupun serangan organisme pengganggu tanaman.
Pemerintah juga mendorong sinergi yang lebih kuat antara pusat dan daerah dalam menjaga kesinambungan produksi pangan, mulai dari hulu hingga hilir.
Dengan dukungan kebijakan yang konsisten serta partisipasi aktif petani, Indonesia optimistis dapat memperkokoh ketahanan pangan nasional dan menjaga ketersediaan beras secara berkelanjutan dalam jangka panjang.(/rel)