PADANG, KalibrasiNews.com – Dukungan terhadap pengusulan Mr Assaat Datuk Mudo sebagai Pahlawan Nasional terus mendapat perhatian dari berbagai kalangan.
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah menggelar Seminar Nasional pada Senin (16/11/2026) di Hotel Daima, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang, Sumatera Barat.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mengkaji perjalanan hidup, rekam jejak perjuangan, serta kontribusi Mr Assaat dalam sejarah bangsa.
Pembahasan akan menelusuri kiprahnya sejak berada di lingkungan pelajar Sumatra di Batavia pada dekade 1920-an hingga peran-peran penting yang dijalankannya dalam perjalanan sejarah Indonesia.
Pengusulan tokoh bergelar Datuk Mudo tersebut tidak hanya membutuhkan dukungan masyarakat, tetapi juga kajian sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Seminar ini diharapkan menjadi ruang pembahasan bagi sejarawan, akademisi, pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk memperkuat pemahaman mengenai sosok Mr Assaat.
Penyelenggaraan seminar melibatkan Dinas Sosial (Dinsos) Sumatera Barat bersama sejumlah pihak.
Dukungan datang dari keluarga almarhum Mr Assaat, anggota DPRD Sumbar H. Rafdinal, S.H., M.H., serta Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI).
Keterlibatan berbagai unsur tersebut memperlihatkan bahwa pengusulan gelar Pahlawan Nasional membutuhkan perhatian lintas kalangan.
Selain dukungan keluarga dan pemerintah daerah, pandangan para sejarawan diperlukan untuk menempatkan kiprah tokoh berdasarkan bukti dan konteks sejarah.
Kepala Dinas Sosial Sumbar, Drs. Syaifullah, M.M., menjelaskan seminar akan menghadirkan narasumber dari kalangan sejarawan dan pemerintah pusat.
Materi dibagi menjadi dua sesi agar pembahasan mencakup perspektif sejarah sekaligus mekanisme pengusulan gelar di tingkat nasional.
Pada sesi pertama, pembicara yang dijadwalkan hadir adalah:
- Prof. Dr. Asvi Warman Adam, sejarawan sekaligus Profesor Riset Bidang Sejarah Sosial Politik.
- Prof. Dr. Sudarman, M.A., Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Sumbar.
Sesi tersebut akan dipandu Emil Mahmudsyah, wartawan utama sekaligus Humas MSI Sumbar.
Adapun sesi kedua menghadirkan Dr. Salahuddin Yahya, M.Si., Direktur Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial Kementerian Sosial RI, bersama Dr. Wannofri Samry, M.Hum., sejarawan dan Wakil Ketua I MSI Pusat. Diskusi ini dijadwalkan dimoderatori Yose Hendra, jurnalis sekaligus Sekretaris MSI Cabang Sumbar.
Komposisi narasumber tersebut memungkinkan peserta memperoleh sudut pandang yang berbeda.
Sejarawan dapat membahas bukti dan konteks perjalanan Mr Assaat, sedangkan perwakilan Kemensos diharapkan memberikan penjelasan mengenai tahapan serta ketentuan administratif pengusulan Pahlawan Nasional.
“Adapun para peserta Seminar Nasional yang diundang merupakan perwakilan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi atau pendidikan, mulai tingkat sekolah menengah dan perguruan tinggi.
Di samping itu, juga kalangan pers, penulis hingga peminat sejarah tentunya,” ujar Syaifullah melalui staf Dinsos Sumbar, Hj Giatri Sukseleni, di Padang pada Minggu (15/11/2026).
Pengusulan Pahlawan Nasional Harus Melalui Kajian Berjenjang
Syaifullah menjelaskan, pengusulan seseorang menjadi Pahlawan Nasional tidak cukup hanya didasarkan pada dukungan atau popularitas tokoh.
Ada tahapan penelitian dan pengkajian yang harus dilalui sebelum sebuah nama dapat diteruskan ke tingkat pemerintah pusat.
Salah satu unsur penting dalam proses tersebut adalah Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).
Tim ini dibentuk di tingkat kabupaten/kota atau provinsi untuk meneliti rekam jejak calon, memeriksa kelengkapan bahan pendukung, serta memberikan pertimbangan terhadap kelayakan usulan.
Dalam mekanisme yang dijelaskan Kementerian Sosial, hasil kajian TP2GD menjadi bagian dari proses pengajuan melalui pemerintah daerah sebelum masuk ke tahapan verifikasi dan penelitian di tingkat pusat.
Dengan demikian, seminar, diskusi, dan pengumpulan bahan sejarah memiliki peran dalam memperkuat dasar pengusulan.
Selain proses pengkajian, terdapat ketentuan hukum yang menjadi acuan pemberian gelar tersebut.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mengatur kriteria pemberian gelar Pahlawan Nasional.
Gelar tersebut diberikan kepada warga negara Indonesia yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya luar biasa bagi bangsa dan negara.
Undang-undang tersebut juga menetapkan sejumlah persyaratan khusus bagi calon penerima gelar.
Di antaranya, pernah berjuang untuk kemerdekaan dan persatuan bangsa, memiliki pengabdian panjang, melahirkan gagasan besar, menghasilkan karya bermanfaat, serta menunjukkan semangat kebangsaan.
Karena itu, pembahasan mengenai Mr Assaat dalam seminar mendatang diharapkan tidak berhenti pada pengenalan sosok dan perjalanan hidupnya.
Penelusuran bukti sejarah, kontribusi terhadap bangsa, serta relevansi perjuangannya dengan persyaratan gelar menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.(Emil/Kalibrasinews.com)



