PADANG, KalibrasiNews.com – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (5/11/2026) pagi.
Kedatangannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.
Kedatangannya tidak hanya menjadi perhatian karena agenda persidangan, tetapi juga diwarnai pertanyaan awak media mengenai nama mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Listyo Sigit Prabowo.
Jokowi tiba sekitar pukul 08.30 WIB dengan mengenakan batik dan kopiah.
Ia datang bersama putra dan putrinya, Kaesang Pangarep serta Kahiyang Ayu.
Sejumlah pendukung telah menunggu di sekitar gedung pengadilan dan menyambut kedatangannya dengan seruan dukungan.
Kerumunan massa dan jurnalis yang berusaha mendekat membuat petugas pengamanan mengatur pergerakan orang di sekitar lokasi.
Saat tiba, Jokowi sempat menyapa pendukung dan awak media. Ia juga mengonfirmasi membawa dokumen ijazah yang diperlukan untuk persidangan.
Ketika ditanya apakah membawa ijazah, Jokowi menjawab, “Bawa.” Saat wartawan memastikan apakah dokumen asli turut dibawa, ia menjawab, “Semua, semua.”
Namun, ada pertanyaan lain yang ikut mencuri perhatian.
Di tengah kerumunan, seorang jurnalis menyinggung nama Listyo Sigit dan meminta tanggapan Jokowi mengenai dugaan penyadapan yang belakangan menjadi sorotan.
Pertanyaan tersebut disampaikan secara langsung, “Pak, LSP bagaimana pak? Soal penyadapan LSP bagaimana pak?”
Jokowi tidak memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ia hanya terlihat tersenyum dan melanjutkan langkah menuju gedung pengadilan.
Situasi di sekitar pintu masuk yang dipadati pendukung dan awak media membuat interaksi berlangsung singkat sebelum Jokowi masuk untuk mengikuti agenda persidangan.
Pertanyaan soal Listyo Sigit Muncul di Tengah Kasus Penyadapan
Nama Listyo Sigit menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik.
Dalam keterangan resmi pada 3 November 2026, Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyebut tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH telah ditetapkan sebagai tersangka.
Inisial LSP merujuk kepada Listyo Sigit Prabowo.
Penyidik menduga praktik penyadapan tanpa prosedur berlangsung pada periode 2025 hingga 2026 dan menyasar nomor telepon sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, aktivis, serta pengusaha.
Polisi juga menyampaikan dugaan adanya penghapusan data elektronik dari sistem yang digunakan untuk pemantauan.
Dalam penjelasan kepolisian, penyidikan telah mencakup pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta penyitaan perangkat elektronik.
Perkara tersebut masih berada dalam proses hukum. Karena itu, status tersangka harus dipahami sebagai pihak yang sedang diproses berdasarkan dugaan penyidik, bukan sebagai pernyataan bahwa kesalahan telah diputus pengadilan.
Pertanyaan awak media kepada Jokowi muncul karena Listyo pernah memiliki hubungan kedinasan dengan Jokowi.
Namun, pada momen kedatangan di PN Jaktim tersebut, Jokowi tidak menyampaikan komentar atau penjelasan mengenai perkara penyadapan yang ditanyakan wartawan.
Pengamanan Sidang Diperketat
Di sisi lain, kehadiran Jokowi membuat pengamanan di sekitar PN Jakarta Timur diperketat.
Aparat menyiapkan pengamanan berlapis untuk mengantisipasi kedatangan pendukung dari dua kelompok yang diperkirakan hadir, yakni simpatisan Jokowi dan kelompok yang mendukung Roy Suryo serta Dokter Tifa.
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal menyebut sebanyak 6.770 personel TNI dan Polri dikerahkan.
Jumlah tersebut terdiri atas 1.200 personel TNI dan 5.570 personel Polri.
Pengamanan dibagi dalam tiga ring, mulai dari ruang sidang, lingkungan pengadilan, hingga area di luar gedung.
Kepolisian juga menyiapkan pengaturan lalu lintas secara situasional untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi.
Masyarakat yang melintas di kawasan Cakung dan Penggilingan diimbau mengikuti arahan petugas serta menggunakan jalur alternatif apabila terjadi pengalihan arus.
Bagi masyarakat yang ingin mengikuti jalannya perkara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
- Persidangan di PN Jakarta Timur merupakan agenda terbuka untuk umum, dengan jumlah pengunjung menyesuaikan kapasitas ruang sidang.
- Akses menuju area pengadilan dapat dibatasi petugas demi keamanan dan kelancaran proses persidangan.
- Informasi pengalihan lalu lintas perlu dipantau sebelum melintasi kawasan sekitar PN Jakarta Timur.
Kehadiran Jokowi sebagai saksi menjadi bagian dari proses pembuktian dalam perkara yang sedang berjalan.
Sementara itu, pertanyaan mengenai Listyo Sigit memperlihatkan bahwa isu penyadapan turut membayangi perhatian publik di luar agenda utama persidangan.
Kedua perkara tersebut memiliki konteks hukum berbeda dan perlu diikuti berdasarkan keterangan resmi serta proses yang berlangsung di masing-masing jalur hukum.(net)