JAKARTA, Kalibrasinews.com – Pemerintah bersama DPR RI memperkuat koordinasi lintas lembaga guna mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri.
Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan peran Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK yang bertugas memetakan perusahaan-perusahaan berisiko sekaligus mencari solusi agar gelombang PHK dapat dicegah sejak dini.
Dalam siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang diterima redaksi bahwa komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Pertemuan dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Ketua Satgas Mitigasi PHK Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, serta perwakilan Desk Tenaga Kerja Polri.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan koordinasi antara pemerintah, DPR, serikat pekerja, dan berbagai pemangku kepentingan akan dilakukan secara berkala agar langkah antisipasi terhadap potensi PHK berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Jadi, nanti Satgas Mitigasi PHK, pemerintah, dan DPR akan rutin bertemu untuk berkoordinasi,” kata Dasco.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan rapat koordinasi difokuskan untuk memetakan perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK sekaligus mengidentifikasi akar persoalan yang dihadapi masing-masing perusahaan.
Dengan pemetaan tersebut, pemerintah berharap dapat mengambil langkah mitigasi sebelum kondisi memburuk.
“Berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK, hari ini kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan dan permasalahannya apa saja, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi,” ujar Prasetyo.
Ia menambahkan, pemerintah akan memperkuat sistem monitoring dan pertukaran informasi dengan seluruh pihak terkait.
Langkah tersebut dinilai penting agar setiap persoalan di perusahaan dapat dideteksi lebih awal sehingga risiko PHK dapat ditekan.
“Supaya ini bisa kita satukan semua, kita bekerja bersama-sama melakukan monitoring dan saling bertukar informasi berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk timbulnya PHK,” katanya.
Menurut Prasetyo, struktur Satgas Mitigasi PHK saat ini masih terus disempurnakan.
Pemerintah juga berencana melibatkan unsur ketenagakerjaan di kepolisian agar koordinasi lintas instansi berjalan semakin efektif, terutama dalam memperoleh informasi mengenai kondisi perusahaan yang mengalami kendala operasional maupun keuangan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah dan DPR juga mengevaluasi sejumlah kasus PHK yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Beberapa kasus diketahui masih menyisakan persoalan terkait pemenuhan kewajiban perusahaan kepada para pekerja sehingga penyelesaiannya tetap menjadi perhatian pemerintah.
Prasetyo menegaskan penyebab PHK tidak bisa disamaratakan.
Selain dipengaruhi persoalan produksi maupun ketersediaan bahan baku, terdapat pula perusahaan yang menghadapi konflik internal, penurunan permintaan pasar, hingga persoalan permodalan.
Ia mencontohkan, terdapat perusahaan yang sebenarnya memiliki kondisi usaha yang sehat, tetapi mengalami kesulitan operasional karena dana yang disimpan pada institusi perbankan bermasalah sehingga ikut memengaruhi arus kas perusahaan.
“Nah, ini juga menimbulkan masalah di perusahaannya, padahal sebetulnya perusahaannya sangat sehat. Hanya karena bermasalah dengan pihak institusi lain di perbankannya ini juga ikut bermasalah. Jadi satu-satu memang secara detail kita petakan,” jelasnya.
Meski demikian, Prasetyo menegaskan pemerintah hingga saat ini belum melihat adanya tren peningkatan PHK secara luas di berbagai sektor industri.
Risiko yang perlu diantisipasi lebih banyak berasal dari sektor-sektor yang pasokan bahan bakunya dipengaruhi dinamika harga global maupun kondisi geopolitik.
“Tapi apa pun penyebabnya, menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi,” tegasnya.
Untuk memperkuat langkah pencegahan, pemerintah juga melakukan koordinasi dengan Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian.
Koordinasi tersebut bertujuan memetakan komoditas dan bahan baku industri yang masih bergantung pada impor sehingga pemerintah dapat menyusun langkah strategis guna menjaga kelancaran pasokan.
Menurut Prasetyo, upaya tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan industri nasional sekaligus mengurangi risiko gangguan produksi yang berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja.
“Inilah yang salah satu tugas dari tim Satgas Mitigasi PHK, berusaha sedini mungkin melakukan deteksi, sedini mungkin melakukan mitigasi, dan mencari jalan keluar permasalahan-permasalahan yang timbul,” ujarnya.
Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat koordinasi bersama DPR, serikat pekerja, serta seluruh pemangku kepentingan agar setiap potensi PHK dapat diantisipasi lebih cepat.
Melalui pemetaan perusahaan secara menyeluruh dan langkah mitigasi yang terintegrasi, pemerintah berharap stabilitas sektor ketenagakerjaan tetap terjaga sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja di tengah berbagai tantangan ekonomi.
(/rel)