JAKARTA, KalibrasiNews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian, menegaskan bahwa percepatan pembangunan Hunian Tetap harus didukung data akurat dengan mendesak seluruh kepala daerah di wilayah terdampak bencana di Sumatra untuk mempercepat pendataan rumah dengan kategori rusak berat.
Langkah ini dinilai krusial agar para penyintas tidak berlama-lama tinggal di hunian sementara (huntara), sekaligus mempercepat penyaluran bantuan dan pembangunan hunian tetap (huntap).
Selain itu, percepatan pendataan Hunian Tetap juga menjadi dasar dalam memastikan bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Tanpa data Hunian Tetap yang akurat dan terverifikasi, potensi keterlambatan distribusi bantuan serta ketidaksesuaian penerima dapat terus terjadi.
“Rakyat menunggu, mereka (penyintas bencana) jangan terlalu lama juga tinggal di huntara. Mereka mengharapkan hunian tetap, maka kunci utama hunian tetap itu adalah data,” ujar Tito dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3). Ia meminta pemerintah daerah segera membentuk tim khusus untuk mempercepat proses pendataan di lapangan.
“Saya mohon dengan segala hormat rekan-rekan Bupati, Wali Kota, tolonglah bantu Gubernur atau Wakil Gubernur, buatlah tim Satgas, kecil saja atau apapun namanya untuk mendata yang rumahnya rusak berat dan hilang,” ucapnya.
Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 37 ribu unit huntap bagi masyarakat terdampak. Dalam skema yang disiapkan, masyarakat diberi opsi membangun rumah secara mandiri di lokasi asal (insitu), dengan catatan wilayah tersebut aman dari risiko bencana.
Dalam skema tersebut, pemerintah pusat memberikan dukungan dana sebesar Rp60 juta per rumah yang disalurkan dalam dua tahap, masing-masing Rp30 juta.
Dukungan ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat dalam membangun kembali tempat tinggal mereka yang layak dan aman.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan agar hasil yang dicapai sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan setempat.
“Anda mau di insitu di tanah sendiri dengan 60 juta mau bangun sendiri boleh, sehingga dia sesuai seleranya, mau dia per desa, dengan anggaran sendiri tambahan dari keluarga monggo juga, atau dari pemerintah daerah yang mau bantu tambahan silakan juga sehingga lebih layak,” jelasnya.
Selain pembangunan mandiri, pemerintah juga membuka opsi pembangunan huntap oleh negara melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan batas anggaran maksimal Rp60 juta per unit.
Di sisi lain, opsi relokasi ke kawasan permukiman baru berbasis komunitas juga disiapkan. Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan lahan, termasuk memanfaatkan aset negara maupun BUMN.
“Pak, kami mau tinggal di kompleks Pak, kami ada 100 orang, 75 orang kami maunya di kompleks saja. Pemda, segera siapkan tanahnya di mana dan perintah presiden jelas, semua tanah milik negara termasuk juga yang punya BUMN itu bisa dipakai untuk prioritas bagi penyintas bencana,” ungkapnya.
Untuk pembangunan kawasan komunal tersebut, pemerintah pusat siap memberikan dukungan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Namun demikian, Tito mengakui bahwa proses pembangunan huntap saat ini masih terkendala kelengkapan data dari daerah, sehingga progres di lapangan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.
“Yang mau membangunkan siap, tapi yang minta dibangunkan lambat-lambat. Nah ini jadi sekali lagi kesempatan ini bagi saya sangat baik,” tuturnya.
Pemerintah, kata Tito, telah menyiapkan rencana induk pembangunan untuk tiga provinsi terdampak dalam jangka waktu tiga tahun, dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp130 triliun. Angka tersebut masih bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan berbagai kendala teknis di lapangan dapat segera diatasi sehingga pembangunan hunian tetap dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu.
“Nah saya belum bisa menentukan berapa angka untuk huntap ini, karena saya lagi ngejar-ngejarin kepala daerah untuk menyerahkan data,” pungkas Tito.
Dengan percepatan pendataan yang diminta pemerintah pusat, diharapkan proses pembangunan hunian tetap dapat segera terealisasi dan memberikan kepastian bagi para penyintas untuk kembali menjalani kehidupan secara normal.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian penting dalam memastikan pemulihan pascabencana berjalan lebih terarah, efektif, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat terdampak secara berkelanjutan.
(/rel)